Gubernur Minta Lobar Percepat Penyelesaian Lahan Bendungan Meninting

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempercepat penyelesaian pembebasan lahan Bendungan Meninting. Gubernur berharap groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting dapat dilakukan Agustus ini sesuai permintaan Kementerian PUPR.

‘’Pesan dari PU untuk Bendungan Meninting. Mandeknya masih di kita. Anggaran sudah ada dari pusat, pembebasan tanahnya agak lelet di Lombok Barat,’’ kata gubernur.

Ia berharap, pembebasan lahan dapat disegerakan. Sehingga permintaan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang berharap Agustus ini mulai dilakukan groundbreaking.

‘’Kalau bisa ketika ajakan dari PU groundbreaking bulan Agustus, kita sanggupi saja. Yang kita khawatir nanti dananya dialihkan ke bendungan yang lain. Karena banyak yang mau juga ini,’’ ujar gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan apabila Bendungan Meninting bisa terbangun. Maka persoalan kekeringan di Pulau Lombok akan bisa ditangani.

Saat ini ada sekitar 16 KK di Kecamatan Lingsar yang masih belum menerima nilai pembayaran lahan sesuai appraisal. Menurut Dr. Zul, persoalan ini dapat diselesaikan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat terdampak.

Baca juga:  Alibaba Business School Siap Terima Mahasiswa NTB

Begitu juga mengenai lahan yang statusnya masuk lahan hutan. Harus segera diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Gubernur kembali menegaskan groundbreaking harus dapat dilakukan Agustus ini.

Sekda Lobar, H. M. Taufik menjelaskan, Pemkab Lobar sudah mengumpulkan warga terdampak di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar pekan lalu. Ia menjelaskan, untuk warga terdampak di Gunungsari sudah dilakukan pembayaran ganti rugi

kepada pemilik lahan. Namun, ia mengatakan ada sedikit lahan yang bermasalah karena terkait dengan tanah yang masuk kawasan hutan.

‘’Apakah tanah ini memang lahan masyarakat atau masuk kawasan hutan. Pihak BWS sudah ke kami. Dan kami akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sesegera mungkin,’’ ujarnya.

Di Kecamatan Lingsar, Taufik mengatakan sekitar 16 KK yang masih belum menerima harga pembebasan lahan. Namun, ia memastikan sebagian besar masyarakat terdampak sudah mau menerima pembayaran ganti rugi. ‘’Cuma ada beberapa yang tidak mau menerima nilai dari hasil appraisal tersebut,’’ tandasnya.

Baca juga:  Gubernur Ingin Pastikan Desa-desa di NTB Ramah Investasi

Taufik menambahkan sudah menyampaikan ke Pemda mengenai kesiapan untuk groundbreaking pada Agustus ini. Namun karena masih ada 16 KK yang belum menerima, pihaknya meminta groundbreaking dilakukan setelah masalah lahan tuntas.

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektare di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektare hingga ke Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Proyek itu dikerjakan dengan skema multiyears, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2019.

Sementara tahap kedua,  lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2019. (nas)