Miliki Kampus IPDN, NTB Tak Dapat Perlakuan Khusus Kemendagri

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun di NTB berdiri kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun, NTB tak dapat perlakuan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jumlah kuota atau jatah calon praja IPDN untuk NTB masih minim, sama dengan provinsi yang tidak ada kampus IPDN. Namun, Pemprov terus mendorong pemerintah pusat untuk menambah kuota calon praja IPDN untuk NTB.

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dr. Dra. Hj. Endang Tri Setyaningsih, MM mengatakan, hampir semua provinsi di Indonesia menginginkan agar jatah calon praja IPDN ditambah. Seperti Papua yang meminta jatah 10 calon praja IPDN untuk masing-masing kabupaten/kota.

‘’Namun, rekrutmen calon praja IPDN berdasarkan formasi kepegawaian yang dikeluarkan Kementerian PANRB,’’ terang Endang dikonfirmasi Suara NTB usai penyerahan 25 PNS IPDN untuk NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Rabu, 31 Juli 2019 sore.

Ia menjelaskan, kuota masing-masing daerah berdasarkan formasi CPNS yang diterima dari Kementerian PANRB. Ia mencontohkan pada 2015, kuota CPNS untuk calon praja IPDN sebanyak 1.500 orang. Kemudian tahun 2019 ini kuotanya sebanyak 1.700 orang.

Baca juga:  Pembatalan Rekrutmen P3K Tunggu Kebijakan Pemerintah

Setelah kuota diberikan ke Kemendagri. Kemudian Kemendagri menginventarisir kebutuhan masing-masing provinsi dari kuota yang ada. Dari situlah muncul berapa kuotanya calon praja IPDN untuk masing-masing provinsi.

‘’Tidak ada perlakuan khusus bagi daerah yang memiliki kampus IPDN. Kampus kita itu ada beberapa di daerah. Tempatnya di daerah, tapi yang sekolah lintas provinsi. Tidak ada pengecualian, ada kampusnya kemudian banyak dapat kuota,’’ terangnya.

Besarnya kuota yang didapat masing-masing provinsi, lanjut Endang tergantung formasi yang diberikan Kementerian PANRB. Begitu juga mengenai penempatan alumni praja IPDN, Endang mengatakan dilakukan lintas provinsi.

‘’Kenapa lintas provinsi? Karena asal pendaftar NTB tidak dikembalikan ke NTB. Tetapi ke provinsi yang lain,’’ tandasnya.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat NKRI. Namun setelah dua tahun ke depan, alumni IPDN asal NTB akan bisa dikembalikan ke daerah asal. “Bahwa kebutuhan SDM untuk  pembangunan NTB sangat kurang,” katanya.

Baca juga:  Rekrutmen 500 CPNS Dibuka, Ini Jadwal dan Rincian Formasinya

Sementara itu, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan persoalan masih minimnya kuota calon praja IPDN yang didapat NTB, padahal di daerah ini ada kampus IPDN perlu dibahas oleh beberapa pihak. Pihaknya berharap semakin banyak putra dan putri daerah yang dapat diterima menjadi calon praja IPDN.

‘’Harapan masyarakat sangat tinggi melihat kampus IPDN NTB. Sehingga perlu ada kuota khusus untuk NTB. Standarnya tetap tetapi dari sisi kuota yang diperbanyak,’’ kata Fathurrahman.

Disebutkan, tahun sebelumnya kuota calon praja IPDN untuk NTB sebanyak 28 orang. Tahun ini bertambah menjadi 32 orang. Rata-rata setiap kabupaten/kota dapat kuota antara 2 – 3 orang. Pemprov berharap, kuota untuk masing-masing kabupaten/kota dapat ditambah menjadi 5 – 10 orang.

‘’Karena kampus IPDN berada di NTB, paling tidak putra-putri NTB merasakan keberadaan IPDN itu. Kita susdah usulkan beberapa kali. Supaya ada perlakuan khusus bukan dari sisi standar tapi kuotanya,’’ tandasnya. (nas)