Sembilan Kabupaten/kota di NTB Siaga Darurat Kekeringan

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah (Pemda) di tingkat kabupaten dan kota di NTB akhirnya menerbitkan Surat Keterangan (SK) siaga darurat kekeringan. Keputusan ini diambil setelah kekeringan semakin parah hingga akhir Juli dan memerlukan penanganan jangka panjang.

Masing- masing daerah yang terbitkan SK diantaranya, Kota dan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar (KSB).  Sementara di Pulau Lombok semua daerah, kecuali Kota Mataram yang tidak terdampak kekeringan.

‘’Semua sudah ada (SK). Ada beberapa daerah bahkan sudah naik ke tanggap darurat,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, AK.,MM kepada Suara NTB, Senin, 29 Juli 2019.

Selanjutnya surat surat dari bupati dan walikota itu diteruskan ke Gubernur NTB untuk ditetapkan  NTB tanggap darurat kekeringan. Saat bersamaan, surat juga dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait usulan anggaran untuk penanggulangan dampak kekeringan.

‘’Jadi dua-duanya diproses. Surat ke BNPB diproses dan ke Pak Gubernur untuk status tanggap darurat juga diproses,’’ sebutnya.

Baca juga:  Puncak Kekeringan Ekstrem, BPBD Minim Anggaran dan Armada

Dalam rapat koordinasi dengan Kepala BPBD se NTB beberapa waktu lalu, Ahsanul Khalik menegaskan, NTB saat ini dinilai sudah memenuhi syarat disebut darurat kekeringan. Dengan SK itu jadi dasar pengajuan kebutuhan anggaran kepada Pemprov NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang.

Disebutnya, sudah 674.000 jiwa terdampak kekeringan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun tahun sebelumnya. ‘’Sehingga harus berpikir bagaimana langkah-langkah kita. Sebab sampai sekarang belum ada kabupaten/kota yang menerbitkan SK tanggap darurat kekeringan,’’ kata Ahsanul Khalik.

Dengan SK itu akan menjadi dasar pihaknya mengajukan anggaran ke Pemprov NTB melalui APBD. Paling penting, SK itu untuk pengajuan kebutuhan anggaran kepada BNPB yang memang sudah menyediakan melalui Dana Siap Pakai (DSP). Anggaran itu bisa cair hanya dengan SK Bupati dan Walikota, dengan tujuan penggunaan anggaran selanjutnya untuk penanggulangan kekeringan jangka panjang.

 Dana tanggap darurat kekeringan yang saat ini tersedia di BPBD NTB akan dibagi habis untuk kebutuhan distribusi air yang melibatkan unsur lain, seperti PDAM, TNI dan Polri. Karena puncak kekeringan diperkirakan akan terjadi Agustus mendatang, perlu antisipasi krisis air semakin parah. Harus diatasi agar penanganan instan ini tidak  menjadi  pekerjaan rutin tiap tahun.

Baca juga:  NTB Mengalami Kekeringan Ekstrem

‘’Bersama sama kita pikirkan, kita ajukan SK ke Kabupaten dan Kota. Agar setiap tahun kita tidak bangga dengan distribusi air,’’ tegasnya.

Khalik juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melobi Kementerian/Lembaga di pusat yang bisa membantu mengatasi kekeringan di NTB.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun  Klimatologi  Kelas I Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, SP menyebutkan, saat ini hingga dua bulan ke depan, NTB akan berada pada musim kemarau. Puncaknya pada Agustus mendatang.

‘’Curah hujan pada Agustus sangat rendah, kurang dari 20 mm, dengan sifat umumnya normal sampai bawah normal. Pada Bulan September dan Oktober sudah mulai hujan, tapi masih rendah,’’ katanya. (ars)