DPR RI Desak Aparat Tindak Tegas Aktivitas Penambangan Liar

Kurtubi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dampak buruk akibat penambangan emas ilegal di Sekotong menjadi sorotan internasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi mengatakan, saat kunjungan ke Jenewa Swiss, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membeberkan data-data hasil penelitian soal dampak buruk penggunaan merkuri di tambang emas ilegal Sekotong terhadap ibu hamil dan balita yang lahir cacat.

Melihat bahaya penggunaan merkuri bagi kesehatan dan lingkungan ini, Komisi VII DPR RI telah mendesak aparat menindak tegas aktivitas penambangan liar yang ada di NTB. Bukan hanya Sekotong, Lombok Barat. Tetapi juga tambang emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah.

‘’Bukan hanya mendengar (dampak buruknya). Waktu saya kunjungan ke Jenewa, itu ada LSM dunia memberikan gambar anak-anak cacat, ibu-ibu cacat di Sekotong,’’ kata Kurtubi ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu, 22 Juli 2019.

Kurtubi menceritakan, LSM dunia tersebut menunjukkan dampak penggunaan merkuri di tambang emas ilegal Sekotong. Ia mengaku cukup prihatin melihat dampak buruk tambang emas ilegal tersebut bagi kesehatan warga setempat. Kurtubi mengatakan, dirinya sudah menyampaikan hasil temuan LSM dunia tersebut kepada Gubernur NTB yang saat itu dijabat  Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Baca juga:  Tim Satgas Peti Lobar Kesulitan Menindak Pelaku

Anggota DPR RI Dapil NTB ini mengatakan, sudah cukup lama Komisi VII memperhatikan masalah illegal mining yang ada di NTB khususnya Sekotong dan Gunung Prabu. Komisi VII DPR RI sudah beberapa kali melakukan kunjungan lapangan dan sudah meminta agar segera dihentikan illegal mining tersebut.

‘’Sebab, sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan, lingkungan hidup dan merugikan negara. Karena kekayaan di perut bumi ini milik negara. Negara tak memperoleh pajak sedikitpun dari kegiatan penambangan liar ini,’’ ucapnya.

Pihaknya berharap Polda NTB segera menindak tegas para penambang liar dan pemodal yang ada di belakangnya. Karena sekarang, gubernur dan bupati sudah sepakat menutup tambang ilegal tersebut.

‘’DPR RI dari dulu sudah mengatakan harus ditutup. Yang selama ini terkesan ‘’abu-abu’’. Kita minta dilarang, tetapi setiap saya ke Desa Prabu misalnya, alat-alat berat masih beroperasi. Ini saya minta kepolisian menindak tegas terhadap penambang liar,’’ tegasnya.

Menurutnya, penertiban tambang ilegal kuncinya adalah ketegasan aparat. Jangan sampai aktivitas tambang ilegal yang berada di depan hidung terkesan dibiarkan.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, tidak bisa aktivitas tambang ilegal dibiarkan begitu saja. Karena itu termasuk melanggar hukum. Sehingga perlu penegakan hukum karena melihat dampaknya yang sangat berbahaya dari sisi kesehatan, lingkungan dan merugikan negara.

Baca juga:  Tim Satgas Peti Lobar Kesulitan Menindak Pelaku

Apalagi NTB sebentar lagi menjadi tempat pelaksanaan event internasional balap MotoGP 2021. Di dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi lokasi pelaksanaan balap MotoGP secara kasat mata kelihatan tambang emas ilegal.

‘’Pemda harus tegas. Saya di DPR RI sejak dulu minta ditutup,’’ tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Ir. Yunus Saefulhak, MM. Ia mengatakan, persoalan illegal mining di NTB butuh ketegasan pemerintah dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan, illegal mining ada dua. Pertama, illegal mining yang berada di kawasan yang sudah punya izin. Dan kedua, illegal mining yang berada di luar kawasan yang sudah punya izin. Untuk illegal mining yang berada di kawasan punya izin, pemilik IUP tinggal bekerjasama dengan aparat untuk menindak.

‘’Kalau illegal mining di luar izin, itulah yang harus diselesaikan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian ada izin pertambangan rakyat. Aturannya sedang digodok oleh pemerintah. Sehingga mereka patuh terhadap good mining practise,’’ tandasnya. (nas)