RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Terancam Dibongkar

Instruktur dari Kementerian PUPR dan UGM didampingi fasilitator BPBD bersama TNI saat memberikan bimbingan kepada fasilitator di Lombok Utara. (Suara NTB/ist_bpbd)  

Mataram (Suara NTB)  – Kegiatan  pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dalam pengawasan ketat. Jika ada yang tidak sesuai spesifikasi, akan dilakukan penindakan dengan pembongkaran. Demi menghindari peluang kekeliruan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memberikan bimbingan teknis pembangunan RTG sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis).

Pengalaman RTG tidak sesuai spek terjadi di Desa Akar Akar Kecamatan Bayan, Lombok Utara belum lama ini. Bangunan tahan gempa yang masih berupa tiang dan pondasi itu akhirnya diperintahkan pembongkaran oleh fasilitator sipil dan TNI.

Agar kasus serupa tidak terulang, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., mengaku pada banyak kesempatan mengingatkan para aplikator dan pokmas agar membangun sesuai aturan yang sudah dipegang.  Jika masih ditemukan, tidak ada lagi teguran, tapi langsung ke penindakan.

“Bukan teguran,  tapi sekarang tindakan saja langsung,” tegas Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Kamis (25/7).

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

Prinsipnya, katanya, jika ada RTG dibangun tidak sesuai spesifikasi, maka fasilitator, pokmas dan pihak kabupaten/kota diminta melakukan penghentian bahkan ditindaklanjuti dengan pembongkaran. Jangan sampai, kata dia, RTG diperuntukkan untuk hunian agar tahan gempa, justru rusak akibat penyimpangan juklak juknis.  “Intinya, perintahkan bongkar atau dilakukan perkuatan, sehingga memenuhi standar RTG,” tegasnya.

Sebagai upaya penguatan kapasitas fasilitator pengawas pembangunan RTG, Kementerian PUPR bersama BPBD memberikan bimbingan teknis kepada para fasilitator. Kegiatan diawali di Lombok Utara sejak Rabu (24/7) sampai Jumat (26/7). Instruktur pada pelatihan itu  Dadri Abriyakto,  ST, MT dari Kementerian PUPR dan Lava Himawan,  ST,  MT dari Universitas Gajah Mada (UGM), didampingi Koordinator Asistensi dan Supervisi Wilayah KLU Hadi Santoso, ST.,MT. Rencananya semua fasilitator di kabupaten dan kota terdampak gempa akan mendapat bimbingan yang sama.

Bimbingan itu disampaikan tim Balai Pusat Libang PUPR. Tujuannya, kata Khalik, untuk menguatkan pengetahuan fasilitator dalam melakukan pendampingan masyarakat dalam proses pembangunan rumah dampak gempa, sehingga bisa mengawal  aplikator agar bekerja sesuai dengan spesifikasi konstruksi sesuai juklak juknis.

Baca juga:  Rp45 Miliar Dana Tanggap Darurat Mengendap

Sementara itu, progres pembangunan rumah tahan gempa terus mengalami kemajuan. Data per 21 Juli lalu, 55.662 rumah selesai dikerjakan. Dengan kategori, RTG  untuk rumah rusak berat mencapai 14.006 unit, sedangkan rumah kategori rusak sedang mencapai 9.457 unit  dan rumah kategori rusak ringan 32.199 unit.

Sementara rumah dalam proses pengerjaan mencapai 87.128 unit, dengan rincian 32.348 unit rusak berat, 15.592 kagetori rusak sedang dan 39.188 rusak ringan.

Dari semua kabupaten dan kota terdampak, termasuk Lombok Utara sedang memacu percepatan karena menjadi daerah paling banyak terjadi rumah rusak berat. Target rumah yang harus dibangun 44. 014 unit, total diselesaikan 3.508 unit. Dalam proses pengerjaan 26.736 unit, sedangkan yang belum tuntas dikerjakan mencapai 13.770 unit. (ars)