Tinjau Bukit Prabu, Gubernur Segera Teken SK Tim Penghentian Tambang Liar di NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama sejumlah Kepala OPD meninjau langsung lokasi penambangan liar di Bukit Prabu, Lombok Tengah, kemarin. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, akan segera menandatangi SK Tim Penertiban Tambang Liar. Pada Senin sore, 21 Juli 2019, gubernur bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau langsung lokasi penambangan liar di Bukit Prabu, Lombok Tengah.

Ia menyaksikan secara langsung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar. Sudah saatnya, kata gubernur aktivitas penambangan emas tampa izin ini dihentikan. Selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan.

‘’SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,’’ ujarnya.

Pada saat yang sama, kata gubernur Pemda akan segera  mencari solusi. Agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah  yang dilarang aktivitas penambangan tanpa izin tersebut.

Sebelumnya, gubernur mengatakan keberadaan illegal mining  atau tambang liar yang ada di NTB mendapat sorotan internasional. Sehingga perlu segera ditertibkan.

Gubernur menegaskan, pemberantasan tambang emas ilegal merupakan tugas Pemda. Pemprov akan membuat gugus tugas pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan peredaran logam berat terlarang.

Tambang emas  tanpa izin berada di empat kabupaten. Yakni Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu tambang emas ilegal yang disorot banyak investor adalah tambang emas ilegal Gunung Prabu Lombok Tengah.

Pemberantasan tambang emas Gunung Prabu, kata gubernur sangat penting segera diselesaikan. Pasalnya, lokasi tambang emas tanpa izin tersebut sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Baca juga:  Pemprov NTB Serius Tangani Limbah Tambang

Apalagi Mandalika sangat populer. Sekarang banyak orang penasaran yang ingin tahu KEK Mandalika.  Apabila di Bukit Prabu masih banyak illegal mining. Maka harus segera ditertibkan.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematangkan, rencana percepatan penertiban tambang liar yang ada di daerah ini. Dinas ESDM sedang memfinalisasi draf Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur, Bupati dan Aparat Penegak Hukum (APH).

‘’Komitmen kita bagaimana penambangan ilegal ini harus kita tertibkan,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi usai menggelar rapat dengan Dinas ESDM NTB, Senin, 21 Juli 2019.

Dikatakan, penertiban tambang emas ilegal yang ada di NTB memang sudah lama diwacanakan. Namun sampai sekarang belum dilakukan penertiban.

Ia menjelaskan lamanya penertiban keberadaan tambang emas ilegal ini karena dulu masalah pertambangan berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Sekarang, masalah pertambangan sudah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Ridwan mengatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc sudah meminta tambang ilegal segera ditertibkan. Pasalnya, penggunaan logam berat di pertambangan ilegal tersebut sangat membahayakan dalam jangka panjang.

Dampak penggunaan merkuri bukan saja berbahaya bagi kesehatan. Tetapi juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap citra NTB yang sedang mengembangkan sektor pariwisata.

‘’Oleh karena itu, sedang dirancang, sudah hampir final rancangan MoU melalui Dinas ESDM supaya seluruh stakeholders terkait baik provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penertiban,’’ kata Ridwan.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, penertiban tambang ilegal akan dilakukan tahapan-tahapan yang ada. Tahap pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang selama ini melakukan penambangan secara ilegal yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Kemudian, Pemda akan mengalihkan sektor mata pencaharian eks penambang tersebut ke sektor lainnya. ‘’Ini menjadi tugas kita bersama,’’ katanya.

Baca juga:  Lombok Tertutup untuk Tambang Mineral

Ia mengatakan World Bank dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) sedang melakukan studi atau penelitian di NTB khususnya di lokasi tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat. Sementara itu, di Sekotong sendiri sudah ada rencana ekplorasi yang dilakukan PT. Indotan Lombok Barat Bangkit. Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

“Kita harus sosialisasikan secara massif. Merkuri  ini bukan saja berbahaya dalam jangka pendek dan jangka panjang.  Karena merkuri sudah masuk ke perairan sekitarnya,” katanya.

Ridwan menjelaskan, ditundanya penandatanganan MoU pemberantasan tambang ilegal dan logam berat berbahaya beberapa waktu lalu karena ada beberapa pasal dalam MoU tersebut yang perlu diubah. Dalam draf MoU yang akan segera ditandatangani bukan saja Sumbawa Barat dan Sumbawa yang dilibatkan. Tetapi juga Lombok Barat dan Lombok Tengah.

‘’Sudah ada rapat beberapa kali. Besok ada rapat lagi di Kementerian ESDM. Semangatnya semua dilakukan terpadu, diperluas khususnya dengan kabupaten. Karena mereka terdepan di sana,’’ jelasnya.

Dengan penertiban tambang ilegal ini diharapkan tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga terlindungi dari sisi kesehatan akibat penggunaan logam berat berbahaya seperti merkuri. (nas)