PKK, Ujung Tombak Wujudkan NTB Gemilang

Suasana Diskusi Terbatas SUARA NTB (Suara NTB/ars)

Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di NTB. Bahkan, TP PKK menjadi ujung tombak dalam mewujudkan NTB Gemilang lima tahun ke depan.

HAL tersebut menjadi kesimpulan dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Peran PKK dalam Mewujudkan NTB Gemilang’’ yang berlangsung di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (20/7). Hadir dalam diskusi terbatas tersebut, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Hj. Hanifah Musyafirin.

Hadir pula, perwakilan TP PKK kabupaten/kota, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang berbicara di awal diskusi menjelaskan, PKK merupakan kegiatan gotong royong yang berawal dari, untuk dan oleh masyarakat yang sudah lama digerakkan. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan dukungan penuh kepada TP PKK dari pusat.

Presiden juga menyatakan bahwa gerakan PKK harus didukung dari tingkat  pusat, provinsi sampai kabupaten/kota. Sehingga memang PKK merupakan gerakan yang harus juga mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

‘’Gerakan PKK memiliki sistem yang cukup rapi dan terpusat. Kami memiliki TP PKK Pusat yang membuat program-program secara nasional. Kemudian program tersebut disampaikan ke TP PKK provinsi dan kabupaten/kota. Terutama di kabupaten/kota dan kecamatan akan dilaksanakan,’’ kata Niken.

Lalu bagaimana peran PKK di provinsi NTB? Istri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimanyah, SE, M. Sc ini menjelaskan, dengan jumlah penduduk di daerah ini yang mencapai 5 juta jiwa. Sebesar 51,47 persen merupakan perempuan, sedangkan sisanya laki-laki. Artinya, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dari jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa tersebut, perempuan yang berada di usia produktif 14 – 24 tahun mendominasi. Banyaknya penduduk produktif  ini menjadi tantangan sekaligus potensi NTB.

Sesuai visi NTB Gemilang yang menjadi jargon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terdapat enam misi. Dari enam misi tersebut, PKK dapat berkontribusi atau ambil bagian menyukseskan pencapaian empat misi NTB Gemilang. Yakni, misi NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri serta NTB Aman dan Berkah.

Dari empat misi tersebut, PKK sudah mengambil peran. Ikut menyukseskan dan menjalankan beberapa program baik yang sedang berjalan dan sudah dilaksanakan oleh TP PKK.

Secara nasional, kata Niken, TP PKK diarahkan membantu pemerintah menyelesaikan masalah  stunting yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.  Provinsi NTB sendiri termasuk  provinsi yang masih bermasalah dengan stunting. TP PKK NTB juga diminta fokus menyelesaikan masalah stunting.

Disebutkan, delapan kabupaten/kota di NTB masih tinggi angka stunting. Sehingga TP PKK NTB mendapatkan bimbingan langsung dari pusat.

Untuk mewujudkan misi NTB Sehat dan Cerdas, PKK berupaya mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi daya saing. Mulai 2019, TP PKK NTB mencanangkan revitalisasi Dasa Wisma.

‘’Kita berharap Dasa Wisma ini aktif di semua daerah. Di sini ada kader dasa wisma yang betugas memantau, mencatat dan membimbing keluarga yang ada dalam pengawasannya untuk selalu berada dalam kondisi sehat, aktif dan berdayaguna,’’ kata Niken.

Sekarang, kata Niken,  sudah mulai ada pergerakan di kabupaten/kota mengenai revitalisasi Dasa Wisma ini. Dijelaskan, dalam PKK terdapat empat Kelompok Kerja (Pokja). Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4.

Pokja ini melaksanakan 10 Program Pokok PKK yang sudah dicanangkan. Pokja I berkaitan dengan pendidikan agama, kualitas SDM dan lain-lain. Untuk Pokja I, selain memberikan pendidikan agama dan pengembangan rohani. Pokja 1 PKK juga  melakukan sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).

‘’Kami lihat di NTB, perhatian kepada anak dan remaja baru melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Untuk itu kami PKK memasuki dari sisi keluarga. Supaya kita melakukan pengasuhan kepada anak ini agar mereka tumbuh baik secara mental dan karakter melalui cinta dan kasih sayang,’’ujarnya.

TP PKK NTB, kata Niken sedang merintis pembentukan Tim PAAR Provinsi. Pihaknya meminta TP PKK kabupaten/kota juga membentuk Tim PAAR tingkat kabupaten/kota. Kegiatan PAAR dinilai cukup penting, terutama memberikan sosialisasi pengasuhan anak yang baik.

Dikatakan, membesarkan anak bukan hanya dengan memberi makan dan pendidikan di  sekolah. Tapi bagaimana mendidik anak di dalam keluarga.

Kemudian, Pokja 2 terkait dengan pendidikan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Ibu-ibu PKK juga turut bekerja menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Dengan cara memproduksi barang atau makanan yang bisa dijual ke berbagai wilayah.

Selain itu, pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif. Ia melihat, PAUD yang ada di NTB baru sebatas PAUD. Artinya belum holistik terintegratif. Dengan menjadi PAUD holistik integratif, maka akan terhubung dengan pelayanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).

‘’Alangkah baiknya pendidikan balita yang merupakan investasi sangat besar itu merupakan pendidikan menyeluruh. Yang memiliki akses kesehatan dan bagaimana orang tua mendidik balita,’’ katanya.

Niken mengaku gembira, Sumbawa sudah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang sangat peduli dengan PAUD holistik integratif.

Selanjutnya, Pokja 3 yang bertugas melakukan sosialisasi program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Bagaimana mengatur menu makanan di dalam rumah tangga supaya beragam, seimbang dan aman.

Ditambahkan, PKK juga mendukung gerakan makan ikan. Dalam hal ini PKK bekerjasama dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengkampanyekan gerakan makan ikan.

Terakhir, Pokja IV PKK yang tugasnya berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan hal ini, kata Niken, PKK  bekerjasama erat  dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan. ‘’Setiap kegiatan kita, PKK akan selalu  berinteraksi luas dengan Dikes dan BKKBN,’’ jelasnya.

Seain itu, PKK juga sangat mendukung program zero waste. PKK provinsi juga sudah menyampaikan ke PKK kabupaten/kota tentang hal ini.  Gerakan zero waste dimulai dari Sekretariat TP PKK provinsi NTB menjadi  zero waste office. Dengan  mengurangi penggunaan kertas dan plastik.

Ia mengharapkan, TP PKK kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa untuk bergerak mewujudkan NTB Gemilang. Niken mengatakan TP PKK desa memang belum berjalan dengan baik. Tantangannya karena Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kader yang belum semua memiliki pemahaman melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok PKK.

Masih ditemukan TP PKK di tingkat desa tidak tahu bagaimana cara mengajukan anggaran untuk PKK lewat dana desa. Pada kesempatan tersebut, Niken memaparkan hasil penelitian seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) tentang Dasa Wisma di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Penelitian tersebut dilaksanakan di sebuah desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan Posyandu berjalan baik. Namun, angka kematian bayi cukup tinggi. Setelah ditelisik, ternyata penyebabnya PKK dan Dasa Wisma  di desa tersebut tak berjalan.

Kemudian mahasiswa UTS tersebut membentuk Dasa Wisma di desa itu. Ibu-ibu RT yang ada di desa tersebut dijadikan sebagai kader Dasa Wisma. Kemudian dibimbing dan dampingi selama enam bulan. Setelah enam bulan dilihat hasilnya,  angka kematian bayi, yang tadinya dari 14 kasus  menjadi tinggal 1 kasus.

‘’Penelitiannya sangat menarik. Karena memang masyarakat di desa tersebut mayoritas ibu-ibu muda. Mereka tak merasa penting memeriksakan kandungannya ke Posyandu,’’ tuturnya.

Karena kurangnya  pengetahuan bagaimana menjadi ibu hamil. Sehingga banyak bermasalah yang menyebabkan angka kematian bayi  tinggi. Ternyata, kata Niken,  setelah dibentuk Dasa Wisma dan  dilaksanakan dengan baik, terbukti menurunkan angka kematian bayi.

‘’Sangat banyak dampaknya kalau Dasa Wisma PKK ini berjalan. Jadi memang kalau PKK bergerak, (dampaknya)  luar biasa,’’ tandasnya.

Sekretaris DP3AP2KB NTB, Hj. Ely Suryani menjelaskan tugas DP3AP2KB sangat erat kaitannya dengan10 Program Pokok PKK yang tertuang dalam Pokja 1 sampai Pokja 4. Ia bahkan mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan TP PKK  melebihi apa yang dilakukan OPD atau  pemerintah.

Ely menyebutkan, DP3AP2KB NTB melaksanakan dua misi Gubernur dan Wagub  NTB yang tertuang dalam RPJMD. Yakni, misi NTB Sehat dan Cerdas dan NTB Aman dan Berkah.

Misi ketiga tertuang dalam program yang dilaksanakan DP3AP2KB.  Disebutkan ada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang juga diprogram Pokja PKK. PUP merupakan  satu-satunya program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan di NTB.

Sekarang, Kementerian PPPA baru mencetuskan program pernikahan usia anak menjadi program nasional. Sementara NTB sudah melakukannya sejak 2015. Berdasarkan data yang ada, kata Ely, dengan sinergi program antara PKK dan BKKN, usia pernikahan di NTB rata-rata 21,27 tahun. Dulu, banyak anak yang nikah berumur 15-16 tahun.

Disebutkan, hanya dua kabupaten/kota di NTB yang rata-rata angka pernikahannya di bawah 21 tahun. Yaitu, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sehingga, dua kabupaten tersebut dijadikan pilot project pembangunan ketahanan keluarga. Masing-masing kabupaten dipilih dua desa sebagai pilot project dengan latar belakang penduduk petani dan nelayan.

‘’Di desa itu berperan para kader PKK. Jadi tak bisa lepas dari peran PKK. Ujung tombaknya itu PKK. Sehingga tidak mungkin PKK ini tidak dirangkul oleh semua OPD,’’ kata Ely.

Ia menegaskan, wajib hukumnya PKK dirangkul oleh semua OPD untuk menjalankan program-programnya. Karena 10 Program Pokok PKK tertuang di semua program OPD. Sehingga ketika melaksanakan program atau  kegiatan, DP3AP2KB  mulai membuat kegiatan bersama-sama dengan PKK.

Berkaitan dengan pembentukan pembangunan ketahanan keluarga, pihaknya berharap kabupaten/kota membentuknya. Untuk program ketahanan keluarga, DP3AP2KB menganggarkan dana untuk  melatih motivator ketahanan keluarga.

‘’Kebanyakan kader PKK, Dasa Wisma, Posyandu. Kami latih selama tiga kali. Mereka yang akan terjun ke desa ketahanan keluarga,’’ tuturnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dikes NTB, D. G. Oka Wiguna mengatakan, PKK adalah mitra sejati Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bayi dan balita. Pihaknya menghitung dari 5 juta penduduk NTB, sekitar 400 ribu jiwa  ada yang masuk di  kelompok dasa wisma dan  36.275 orang menjadi kader Posyandu.

‘’Itu potensi yang sangat luar biasa. Karena Dinas Kesehatan hanya memiliki 166 Puskesmas, 556 Pustu dan 407 Polindes. Jadi salah satu pelayanan preventif kepada bayi dan balita melalui Posyandu,’’ katanya.

Ia menyebut ada tiga program yang paling dekat yakni program ibu hamil, bayi dan balita. Dijelaskan, tugas Dikes melatih seluruh kader Posyandu melalui program pemberian makanan bayi dan anak.Tujuannya bagaimana agar potensi-potensi bahan pangan yang ada di desa bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.

‘’Melalui mitra kader PKK juga melakukan sosialisasi kesehatan remaja putri,’’ ungkapnya.

Melalui surat edaran Ketua TP PKK NTB, kata Oka, hampir semua kabupaten/kota sudah melaksanakan sosialisasi kesehatan remaja putri maupun menurunkan angka pernikahan dini.

Program terbaru yang dilaksanakan sekarang adalah Posyandu Keluarga. Ia menyebut  4 persen dari 7.255 Posyandu yang ada di NTB pelayanannya kurang delapan kali dalam setahun. Artinya, ada sekitar 300 Posyandu.  Sisanya 95 persen sudah berjalan sesuai jadwal yang ada. Sedangkan Posyandu mandiri sudah mencapai 500 buah.

Dengan adanya Posyandu, Oka mengatakan dampaknya bagus sekali untuk menurunkan gizi kurang. Pada tahun 2017, angka gizi kurang sebanyak 22,6 persen, pada 2018 turun menjadi 16,3 persen.

Kemudian angka stunting berdasarkan Riskesdas 2013 sebanyak 45,5 persen, turun menjadi 33 persen. Di NTB, hanya KSB yang angka stuntingnya di bawah 18 persen. Ia mengatakan kelor dan sanitasi merupakan salah satu penyebab rendahnya angka stunting di KSB.

Oka mengatakan, bayi dikatakan tidak stunting apabila berumur 1 tahun berat badannya 8 kg dan tinggi badannya 76 cm. Apabila tinggi badan kurang dari 48 cm, maka dipastikan bayi mengalami stunting.

Karena 2019 ini NTB menargetkan pembentukan  Posyandu Keluarga. Artinya  layanannya lebih luas dan sasaran juga  lebih luas juga. Ditambah dengan potensi di kabupaten/kota, dikaitkan dengan program NTB  zero waste.

Ia menyebut dua kabupaten, yakni Dompu dan Lombok Barat sudah bergerak terkait integrasi dua program ini. “Kami menunggu kabupaten/kota lain yang lebih massif. Memang kebijakan kita satu desa ada satu Posyandu Keluarga dikembangkan. Sehingga nanti di sana ada sosialisasi tentang zero waste juga,” pungkasnya. (nas)