Pemerintah Siapkan Langkah Percepat Pembebasan Lahan Sirkuit Mandalika

Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok Tengah mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu rencanannya dimulai September tahun ini. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mempercepat  pembebasan 4 hektare lahan sirkuit Mandalika. Jika harga yang diminta terlalu mahal dan masyarakat tidak bisa diajak berkomunikasi maka pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika akan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012.

‘’Pemerintah sudah mengantisipasi kalau ini kelewatan, sudah tidak bisa diajak ngobrol. Ada UU No. 2 Tahun 2012, yang memberikan diskresi kepada pemerintah. Atas nama lahan untuk kepentingan publik, tetap akan dibayar. Tapi tidak terlalu tinggi,” kata Gubernur dikonfirmasi usai penandatangan Letter of Intents (LoI) dengan Konjen RI di Darwin bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 16 Juli 2019.

Pembangunan Sirkuit Mandalika harus dilihat kemaslahatannya yang lebih besar bagi publik. Disebutkan, tinggal 4 hektare lahan yang menjadi lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika belum dibebaskan.

Harga lahan itu sudah dilakukan appraisal oleh lembaga independen. Di mana harga satu are sesuai hasil appraisal sebesar Rp75 juta. Sementara itu, masyarakat yang menjadi pemilik lahan meminta harga mencapai Rp300 juta per are.

Baca juga:  Sayangkan Pernyataan Menpora, Pemprov Pastikan Gelaran MotoGP Mandalika Tak Dipindah

Gubernur meminta masyarakat jangan terlalu mematok harga yang tinggi. Sesuai aturan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai BUMN mengelola KEK Mandalika, dalam melakukan pembebasan lahan mengacu pada hasil appraisal.

Apabila ITDC membayar lahan di atas harga appraisal maka dia bisa disalahkan. Bahkan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika dilakukan audit. Namun sesuai UU No. 2 Tahun 2012, dimungkinkan harga pembebasan lahan naik 15 persen dari hasil appraisal.

‘’Jangan sampai karena melihat pemerintah

butuh kemudian semau-maunya. Kadang-kadang masyarakat  begitu. Tentu paling bagus kita akan berkomunikasi. Tapi kita tidak mau pakai pemaksaan,’’ katanya.

Sesuai rencana ITDC, pembangunan Sirkuit Mandalika akan dimulai pada September atau Oktober mendatang. Pembangunan Sirkuit Mandalika ditargetkan rampung pada 2020 mendatang. Pasalnya, mulai 2021, balap MotoGP dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

Latih Jadi ‘’Race Official’’

Selain mempercepat pembebasan lahan Sirkuit Mandalika dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendudukung. Pemprov akan mengirim 300 anak muda NTB untuk dilatih menjadi race official di Sepang Malaysia. Gubernur mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Selasa, 16 Juli 2019 pagi.

Baca juga:  Gubernur NTB Tanggapi Komentar Menpora soal MotoGP

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, Pemprov dan ITDC sepakat bahwa masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Anak-anak muda NTB harus aktif dan berpartisipasi dalam gelaran MotoGP 2021.

‘’MotoGP adalah event besar dan akan jadi kebanggaan Indonesia. Kita ingin di event besar seperti ini anak-anak  lokal harus berdaya dan terlibat,’’ katanya.

Dr. Zul menyebutkan, Pemprov dan ITDC sudah sepakat melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi race official MotoGP Mandalika. Sebanyak 150 anak-anak muda asal Lombok Tengah. Dan sisanya berasal dari sembilan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB.

Anak-anak muda NTB ini akan dikirim secara bertahap ke Malaysia. Untuk tahap pertama akan mulai dikirim Oktober mendatang. Jika anak-anak muda NTB sukses, kata Dr. Zul, maka mereka tidak hanya bisa berpartisipasi menjadi race official di Sirkuit Mandalika. Tetapi juga di berbagai event MotoGP yang diselenggarakan diberbagai negara.

‘’Anak-anak lokal tak boleh jadi penonton. Jadi kita minta race official harus orang lokal,’’ tandas Dr. Zul. (nas)