Kekeringan di NTB Jadi Perhatian Presiden

Mataram (Suara NTB) – NTB jadi salah satu daerah yang terdampak kekeringan jadi atensi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Senin, 15 Juli 2019  dibahas langkah penanggulangan.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan di musim kemarau tahun 2019 ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam Ratas itu.

‘’Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September.  Terjadi di beberapa provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT,’’ kata Presiden sesuai keterangan tertulis yang diteruskan BPBD NTB, Senin, 15 Juli 2019  malam.

Beberapa daerah di Indonesia, termasuk NTB, menurut Presiden, sudah mengalami keadaan tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi. Mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas.

Oleh karena itu, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.

“Saya juga minta dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor,” ujarnya.

Tindaklanjut imbauan Presiden itu, khusus di NTB menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik sebelumnya sudah diawali dengan distribusi air bersih.  Proses distribusi air untuk penanggulangan kekeringan yang sifatnya sementara, melibatkan Polri, TNI, PDAM serta NGO yang peduli masalah kekeringan. BPBD kabupaten dan kota terdampak kekeringan sebagai secara bertahap melakukan distribusi air ke dusun dusun yang prioritas karena alami kekurangan air parah.

Namun disadarinya, pola penanganan darurat kekeringan saat ini belum cukup.  Agar tidak jadi pekerjaan rutinitas setiap tahun,  pihaknya mendorong masing masing kabupaten dan kota terdampak untuk menyampaikan usulan program penanganan kekeringan jangka panjang. Salah satu cara dengan penetapan siaga darurat kekeringan oleh Bupati dan Walikota yang daerahnya terdampak kekeringan. Permintaan ini beberapa kali disampaikan, namun sampai saat ini  belum ada kepala daerah yang menerbitkan SK tersebut. (ars)