19.099 Korban Gempa NTB Telah Terima Jadup

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima bantuan Jadup tahap I dari Kemensos untuk selanjutnya disalurkan ke korban gempa di Kota Mataram dan KSB (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencairkan bantuan jaminan hidup (Jadup) tahap I  kepada 19.099 korban gempa di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sisanya sebanyak 815.708 korban gempa akan diusulkan menerima Jadup tahap II yang berasal dari tujuh kabupaten/kota terdampak gempa di NTB.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Margo Wiyono mengatakan, penyaluran Jadup tahap I sebesar Rp11,4 miliar lebih untuk empat daerah. Dua daerah sudah dilakukan pencairan lebih awal yaitu Lombok Barat sebanyak 3.380 jiwa dengan anggaran Rp2,02 miliar lebih dan Lombok Tengah sebanyak 650 jiwa, sebesar Rp390 juta.

Sedangkan Kota Mataram dan KSB baru bisa dicairkan pada Jumat, 12 Juli 2019. Dengan rincian, Kota Mataram sebanyak 7.642 jiwa (Rp4,58  miliar lebih) dan KSB sebanyak 7.427 jiwa (Rp4,45 miliar lebih). Sehingga total Jadup tahap I yang sudah dicairkan sebesar Rp11,4 miliar untuk 19.099 jiwa.

‘’Baru cair Rp11 miliar. Yang disalurkan bagi korban yang  sudah memiliki buku rekening,’’ kata Margo dikonfirmasi usai penyerahan Jadup secara simbolis oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd di acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat, 12 Juli 2019.

Baca juga:  Aktivitas Kegempaan Mengecil, Warga NTB Diimbau Tetap Waspada

Sebenarnya, kata Margo, pencairan Jadup tidak dilakukan bertahap. Karena pencairan Jadup ini tergantung usulan dari Pemda kabupaten/kota terdampak gempa. Dimana, data penerima Jadup harus benar-benar dipastikan sudah clear, dengan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 815.708 jiwa korban gempa yang akan menerima Jadup tahap II di tujuh kabupaten/kota. Yakni Kota Mataram 1.249 KK dengan kebutuhan anggaran Rp749 juta lebih, Lombok Tengah sebanyak 149.392 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp89,6 miliar lebih.

Kemudian Lombok Barat sebanyak 285.508 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp171,3 miliar lebih. KSB sebanyak 66.420 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp39,8 miliar, Sumbawa sebanyak 46.919 jiwa dengan kebutuhan Rp28,1 miliar, Lombok Utara sebanyak 233.541 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp140,1 miliar lebih dan Lombok Timur sebanyak 32.684 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp19,6 miliar lebih.

Namun, data-data ini masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Margo mengatakan, pihaknya belum menerima semua usulan dari Pemda kabupaten/kota. Artinya, Pemda masih melakukan pendataan di lapangan.

‘’Jadi banyak proses yang harus dilalui terutama terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi.  Jadup tahap I saja, baru sekarang bisa disalurkan. Karena harus didata NIK, ibu kandungnya. Jangan sampai datanya asal-asalan. Kalau salah sasaran satu saja, maka itu akan jadi problem,’’ katanya.

Baca juga:  Wapres : Rehab-Rekon di NTB Harus Tertangani Tuntas

Dalam melakukan verifikasi dan validasi harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti masyarakat yang berhak menerima Jadup malah tidak terdata sebagai penerima. Untuk itu, Kemensos bersama Pemda menerjunkan Tagana dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, petugas juga dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

‘’Harus pendataan itu betul dan kami verifikasi kembali. Tidak serta merta langsung diusulkan. Pendataan itu sangat penting. Jangan sampai salah sasaran dan terjadi protes. Kami minta tolong BPKP ikut mereview,’’ ujarnya.

Sementara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, pencairan Jadup tahap I ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban gempa 2018 lalu. Keterlambatan pencairan Jadup lantaran harus sesuai prosedur dan administrasinya tidak mudah.

‘’Tapi kita menjadi saksi, betapa pemerintah menunaikan janjinya. Dan saya kira masyarakat senang. Kemudian masing-masing korban dapat Rp600 ribu,’’ sebutnya.

Masyarakat yang telah menerima Jadup diharapkan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai bantuan Jadup digunakan membeli rokok, pulsa apalagi handphone.

Gubernur berharap bantuan Jadup digunakan untuk kegiatan produktif. ‘’Memang tak seberapa.  Kita memang harus kontrol diri. Jangan sampai buat beli HP. Tapi mudah-mudahan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan produktif,’’ harapnya. (nas)