Hasil Program Unggulan Harus Terlihat Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi

Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah koordinasinya. OPD dikumpulkan untuk mensinergikan program unggulan yang ada.

Dengan sinergi program antar OPD diharapkan  hasil program unggulan selama satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul-Rohmi) dapat dilihat masyarakat. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lewat program unggulan zero waste. Kemudian Dinas Pariwisata lewat program unggulan desa wisata dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Gili Trawangan.

Persoalan sampah di destinasi wisata unggulan NTB tersebut hingga saat ini masih belum mampu diselesaikan. ‘’Mungkin Dinas LHK dan Dinas Pariwisata, bisa nggak setahun ini menyelesaikan sampah di Gili Trawangan. Jadi hasilnya langsung kelihatan. Kita bicara zero waste, masyarakat langsung lihat, apa hasilnya,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 11 Juli 2019 siang.

Baca juga:  Rencana Mutasi, Baperjakat Segera Rampungkan Nama – nama Pejabat Kota Mataram

Selain melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai program NTB Zero Waste kepada masarakat. Dinas LHK perlu mewujudkan salah satu hasil program unggulan untuk mewujudkan NTB asri dan lestari, misalnya persoalan sampah di Gili Trawangan sudah mampu diselesaikan tahun ini.

Dengan adanya hasil yang dilihat, maka masyarakat akan percaya bahwa Pemda bekerja. Contoh lainnya, upaya mewujudkan jalan sepanjang by pass Lombok International Airport (LIA) bersih dari sampah.

‘’Jika masalah sampah di Gili Trawangan selesai. Ini bisa menjadi motivasi. Ternyata kalau kita serius sampah di Gili Trawangan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, sampah-sampah yang menggunung di jalan protokol perlu juga menjadi perhatian. Ia mengatakan perlu dibicarakan dengan Pemda kabupaten/kota. “Supaya masyarakat percaya dengan program zero waste, bahwa pemerintah  lagi bekerja,” ucapnya.

Ridwan mengatakan sekarang OPD tak bisa hanya bekerja apa adanya atau seperti biasanya (business as usual). Tetapi harus ada terobosan dan langkah-langkah mempercepat terwujudnya target-target program unggulan ang ada di dalam RPJMD.

Baca juga:  Pengisian Jabatan Kosong, Baperjakat Segera Konsultasikan ke Walikota

Jangan sampai OPD terlena dan bekerja asyik sendiri-sendiri. Program unggulan di masing-masing OPD harus disinergikan dengan program unggulan OPD lainnya. Ridwan mengatakan dalam RPJMD 2019-2023 sudah ada target-target yang ditetapkan.

Pertama, harus dipastikan program-program unggulan tersebut dianggarkan dalam APBD. Kedua, perlu sinergi program antar OPD. “Karena tidak mungkin satu program itu hanya bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Misalnya, Dinas Pariwisata memaparkan program desa wisata. Ternyata desa wisata butuh jalan, listrikn air, internet, jamban,” ungkapnya.

Berbicara masalah industrialisasi, maka harus dipastikan komoditas apa saja yang akan dipilih sebagai komoditas unggulan. Berikutnya, berbicara juga mengenai dukungan infrastruktur. Menurutnya, harus ada keterpaduan antara pembangunan infrastruktur dengan program-program unggulan  yang lainnya.

“Contohnya, desa wisata banyak sekali. Tapi belum ada pengelolaan sampahnya. Sehingga program  zero waste harus masuk di situ. Karena uang kita terbatas, harus ada sinergi. Program zero waste harus mendukung desa wisata,” tandasnya. (nas)