Masyarakat Terdampak Bertambah, Dewan Soroti Penanganan Dampak Kekeringan

Nurdin Ranggabarani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB menyoroti penanganan bencana kekeringan yang berakibat terhadap krisis air bersih di NTB. Dewan melihat penanganan yang dilakukan Pemda masih seperti pola pemadam kebakaran. Sementara itu, sampai 4 Juli 2018, jumlah masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah menjadi 674.017 jiwa.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH mengatakan pihaknya  berulangkali menyampaikan dan mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan pendataan terhadap desa-desa yang menjadi langganan kekeringan yang berakibat krisis air bersih. Untuk dapat dibangunkan  sumur bor, air bawah tanah di titik tertentu. Baik oleh Dinas PUPR, Dinas ESDM maupun BPBD.

‘’Sehingga pemerintah setiap tahun tidak selalu bekerja seperti pola pemadam kebakaran. Namun usul saran yang telah disampaikan berulang-ulang dan pada setiap kesempatan pembahasan anggaran bertahun-tahun. Sepertinya belum mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan,” kata Nurdin.

Ia mengatakan, setiap memasuki musim kemarau, pola kerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebutuhan air bersih masyarakat selalu terulang dengan pola yang sama. Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat. Sehingga harus mendapatkan perhatian serius seperti pembangunan infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan masyarakat terdampak kekeringan pada sembilan kabupaten/kota di NTB terus bertambah. Berdasarkan update data sampai 4 Juli 2019, jumlah masyarakat terdampak kini sebanyak 674.017 jiwa dengan 185.708 KK.

“Di Bima semula masyarakat terdampak 5.000 jiwa lebih  menjadi 20.000 lebih jiwa. Sehingga secara keseluruhan sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan menjadi 674.017 jiwa dengan 185.708 KK terdampak,” sebut Khalik ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (10/7) siang.

Baca juga:  Kemarau Diprediksi hingga November

Dari sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan, terdapat di 69 kecamatan pada 302 desa. Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan masyarakat terdampak 16.246 KK atau 64.985 jiwa. Lombok Tengah tersebar di 9 kecamatan dan 83 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 69.380 KK atau 273.967 jiwa.

Lombok Timur terdapat di 7 kecamatan dan 37 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 42.546 KK atau 128.848 jiwa. Lombok Utara terdapat di 5 kecamatan dan 20  desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 9.388 KK atau 28.136 jiwa.

Sumbawa Barat terdapat di 3  kecamatan dan 13 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 2.660 KK atau 10.084 jiwa. Sumbawa terdapat di 17  kecamatan dan 42 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak

20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Dompu terdapat di 8  kecamatan dan 33 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 15.094 KK atau 48.717 jiwa. Bima terdapat di 10  kecamatan dan 36 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 4.190 KK atau 20.819 jiwa. Dan Kota Bima terdapat di 4  kecamatan dan 13 kelurahan. Dengan jumlah masyarakat terdampak 6.014 KK atau 17.597 jiwa.

Khalik mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan Pemda kabupaten/kota dengan melakukan distribusi air bersih ke masyarakat terdampak. Ia juga mengatakan semula akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dan BPBD kabupaten/kota membahas masalah penanganan kekeringan ini pada Kamis ini. Tetapi karena ada BNPB yang turun ke NTB, sehingga rapat koordinasi diundur Senin pekan depan.

‘’Itu membahas situasi terkini tentang kekeringan kita. Karena nanti kita minta BMKG juga menjadi narasumber, khusus membahas masalah kekeringan seberapa lama dari Juli ini sampai kapan puncaknya,’’ katanya.

Kemudian Kalak BPBD kabupaten/kota akan melaporkan kondisi lapangan di masing-masing daerahnya. Dengan laporan kondisi lapangan tersebut apakah kemudian akan dikeluarkan status siaga darurat kekeringan di kabupaten/kota. Sehingga provinsi juga akan mengeluarkan status yang sama.

Baca juga:  Atasi Kekeringan, DPRD dan Pemkab Harus Cari Solusi Bersama

‘’Sehingga kita bisa menangani khususnya pendistribusian air bersih dari dana tak terduga di APBD provinsi,’’ terangnya.

Jika melihat tahun-tahun sebelumnya, rata-rata jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk disribusi air bersih mencapai Rp3,5 miliar. BPBD akan menghitung kebutuhan riil di lapangan.

‘’Pengalaman saya di Dinas Sosial dengan anggaran Rp350 juta setiap tahun. Ternyata juga bisa mencover banyak masalah.  Saya akan menghitung sesuai kebutuhan riil di lapangan. Bisa saja Rp3,5 miliar berkurang,’’ katanya.

Untuk penanganan dampak kekeringan jangka panjang, kata mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini bukan saja tanggungjawab BPBD. Tetapi semua OPD terkait seperti Dinas ESDM, Dinas PUPR, dan juga Dinas Pertanian punya tanggungjawab masing-masing.

Khusus di BPBD, ada pembuatan waduk, penanaman pohon pada 2018 lalu dengan anggaran  puluhan miliar di Bima. Tahun 2019 ini juga ada dialokasikan untuk di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Selain itu, ada juga anggaran untuk  pembuatan sumur bor. Pembangunan sumur bor , katanya sebenarnya tanggungjawab Dinas ESDM.

‘’Tapi kita BPBD bisa mengajukan ke BNPB. Seperti Dompu, kita dari BPBD provinsi menyampaikan proposalnya. Insya Allah tahun ini dia akan dikasi Rp4,5 miliar untuk bangun sumur bor,’’ ujarnya.

Pemda Kabupaten/kota lain juga diarahkan membuat proposal ke BNPB. Dalam rapat koordinasi hari Senin mendatang, BPBD NTB akan mengarahkan BPBD kabupaten/kota membuat proposal ke BNPB.  ‘’Apa yang kita lakukan di daerah, yang bisa ditangani lewat dana siap pakai  yang di pusat,’’ tandasnya. (nas)