NTB Harus Ramah Gempa, Pembangunan Infrastruktur Mutlak Perhatikan Mitigasi Bencana

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Posisi NTB yang berada di daerah cincin api atau ring of fire harus membuat masyarakat bersahabat dengan gempa. Ketika terjadi gempa, masyarakat tidak panik tetapi dapat mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. Untuk itu, pembangunan infrastruktur terutama fasilitas umum harus memperhatikan mitigasi bencana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP menjelaskan mitigasi bencana menjadi hal yang utama dalam RPJMD NTB 2018-2023. Hal ini terkait misi NTB yang pertama yakni Tangguh dan Mantap.

Ada delapan program unggulan yang akan dilakukan untuk mewujudkan NTB Tangguh dan Mantap. Antara lain, percepatan jalan mantap, SPAM Regional, penerapan sistem informasi siaga bencana, irigasi cukup, desa tangguh bencana, Nusa Terang Benderang, NTB terkoneksi dan sekolah siaga bencana.

‘’Mitigasi bencana merupakan hal yang paling utama, visi nomor satu. Sejak dulu kita memang harus bersahabat dengan bencana. Kita harus ramah dengan bencana,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 5 Juli 2019.

Ramah terhadap bencana artinya bagaimana masyarakat melakukan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Mitigasi bencana penting dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat. Bahwa ancaman bencana bisa terjadi kapan saja. Dan masyarakat harus bersahabat dengan bencana, tidak perlu panik.

Baca juga:  Korban Gempa Jatuh Miskin Harus Dibantu Bersama

‘’Prinsipnya, masyarakat tangguh bencana itu jangan sampai jatuh korban jiwa. Kalau korban material sudah pasti. Tapi jangan sampai korban jiwa jatuh,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini mengatakan, program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengacu kepada mitigasi bencana. Terutama program pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an, energi, transportasi, pendidikan dan lainnya. Setiap pembangunan infrastruktur harus ada mitigasi bencananya.

Ardhi menyebut, semua kabupaten/kota sudah memiliki Perda tentang Bangunan Gedung. Dengan adanya Perda tentang Bangunan Gedung tersebut, Pemda kabupaten/kota didorong agar lebih ketat dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dengan demikian, Pemda secara tidak langsung melakukan pengamanan terhadap fasilitas umum. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2000, kata Ardhi, di Kota Mataram saja efektivitas IMB hanya 31 persen. Artinya, sekitar 69 persen pendirian bangunan tidak mengantongi IMB. Bangunan yang didirikan tidak berdasarkan IMB, maka sudah pasti tidak memperhatikan mitigasi bencana.

Baca juga:  21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin

Menurutnya, penyadaran terhadap IMB perlu dilakukan. Seperti Jepang yang merupakan daerah rawan gempa. Meskipun masyarakat berada di gedung yang tinggi. Tetapi mereka tidak panik ketika terjadi gempa. Karena pembangunan gedung sudah mengikuti standar-standar yang ada atau sesuai IMB.

Selain memastikan pembangunan infrastruktur memperhatikan mitigasi bencana. Ardhi mengatakan harus juga dipastikan jalur evakuasi. Sebagai daerah wisata, NTB juga harus memperhatikan pembangunan sarana prasana pariwisata sesuai ketentuan. Bukan saja harus ketat dalam mengeluarkan IMB, tetapi juga harus memastikan sarana prasarana pariwisata yang dibangun memiliki sertifikat layak fungsi.

‘’Setelah IMB ke luar, dibangun maka harus ada commisioning yang namanya sertifikat layak fungsi. Itu untuk bangunan umum terutama fasilitas pariwisata. Ke depan harus diterapkan, harus ketat itu,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Untuk sarana prasarana pariwisata yang berada di pesisir pantai, juga harus memperhatikan aturan pendirian bangunan. Untuk bangunan bertingkat, sebaiknya lantai satu dipergunakan untuk lokasi parkir. Sehingga tidak terjadi penumpukan orang. (nas)