OPD Diminta Cepat Ajukan Tender

Sadimin (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kasus gagalnya beberapa proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB harus menjadi pembelajaran. Untuk itu, OPD diminta tidak mepet mengajukan dokumen tender ke Unit Layanan Peengadaan (ULP) agar waktu pelaksanaan proyek di lapangan lebih panjang.

‘’Lebih awal dilakukan lelang supaya pelaksanaannya panjang. Sekarang ini sampai mepet-mepet, (OPD) kita panggil beberapa kali supaya mengajukan lelang,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 4 Juli 2019 siang.

Adanya permasalahan pelaksanaan proyek, menurut Sadimin dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain lokasi, Detailed Engineering Design (DED) yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan lelang fisiknya. Seharusnya, kata Sadimin, DED bisa disiapkan satu tahun sebelumnya. Sehingga pengerjaan fisiknya dapat ditender awal tahun, tanpa harus menunggu lelang DED selesai.

‘’Sehingga pelaksanaannya panjang dan cukup. Sehingga kualitas pekerjaannya menjadi lebih baik,’’ harapnya.

Meskipun pengerjaan sejumlah proyek tahun 2018 ada yang tidak tuntas. Namun, kata Sadimin, pihaknya belum mengetahui kontraktor yang masuk daftar hitam atau blacklist. Ia mengatakan akan mengecek daftar kontraktor-kontraktor yang sudah masuk daftar hitam. Apabila ada kontraktor yang masuk daftar hitam tahun 2018 lalu, maka selama dua tahun ke depan mereka tidak boleh lagi ikut tender.

Baca juga:  Pemprov Ajak Loteng Bahas Bendungan Mujur

Ia menjelaskan, biasanya OPD terkait yang mengusulkan suatu kontraktor untuk dimasukkan dalam daftar hitam ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) atas rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

Ia mengatakan, tak serta merta kontraktor yang gagal melaksanakan suatu proyek dimasukkan daftar hitam. Bisa saja kegagalan suatu proyek karena kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

‘’Kegagalan proyek itu belum tentu semata-mata pihak penyedia jasa. Karena bisa juga dari PPK. Sehingga perlu rekomendasi APIP. Karena menyangkut nasib suatu perusahaan,’’ terangnya.

Selama suatu perusahaan tidak dimasukkan daftar hitam, kata Sadimin maka pihaknya tidak bisa melarang mereka ikut tender. Dalam aturan yang sekarang, yang dimasukkan daftar hitam adalah perusahaan penyedia jasa. Sementara orang-orang yang ada di perusahaan tersebut tidak ikut masuk daftar hitam. Sehingga inilah yang berpotensi mereka menggunakan perusahaan lain atau ganti bendera.

Baca juga:  Ahyar Jamin Pembangunan Kantor Walikota Tidak Ganggu Program OPD

Pengerjaan proyek-proyek fisik APBD NTB 2019 berpotensi menumpuk di akhir tahun. Hingga pertengahan Juni, paket proyek yang sudah tuntas tender masih minim.

Sampai pertengahan Juni lalu,  baru 35 paket proyek APBD murni 2019 senilai Rp25,125 miliar yang dapat dieksekusi. Pasalnya, baru 35 paket proyek tersebut yang selesai tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB.

Data e-monev Pemprov NTB, total paket proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 147 paket dengan pagu Rp335,861 miliar. Di mana, 54 paket dengan pagu Rp87,651 miliar atau 36,73 persen belum diajukan tender. Sebanyak 11 paket dengan pagu Rp13,061 miliar dalam tahap verifikasi dokumen, 47 paket dengan pagu Rp210,024 miliar sedang tender. Dan baru 35 paket dengan pagu Rp25,125 miliar selesai tender. (nas)