SK Kalak BPBD NTB Dicabut, BNPB Tak Setujui Komposisi dan Besaran Gaji TPK

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyatakan, SK Kalak BPBD NTB sebelumnya dengan No.188.44/305.a/BPBD.NTB/IV/2019 telah dicabut. Penetapan gaji Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dan Fasilitator yang ditetapkan dalam lampiran SK tersebut tidak disetujui oleh pusat.

‘’Tidak disetujui pusat. Komposisi dan besarannya tidak disetujui, tidak seperti itu,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 3 Juli 2019 siang.

Berdasarkan SK  tertanggal 20 April 2019, penetapan gaji TPK dan fasilitator. Gaji TPK cukup besar. Untuk Ketua, gajinya Rp22,5 juta, Wakil Ketua Rp17,5 juta, Tenaga Ahli Rp15,5 juta, Staf Pendukung Rp5,5 juta. Kemudian Koordinator Wilayah Rp6,250 juta, Asisten Korwil Rp5,5 juta, Ketua Tim Fasilitator Rp4,750 juta dan Fasilitator Rp4,250 juta.

Baca juga:  Jadup Tahap II Cair Sebelum Akhir Tahun

Khalik menjelaskan, sudah dilakukan penyesuaian mengenai besaran gaji TPK dan fasilitator. Namun ia tak menyebutkan besaran gaji TPK dan fasilitator setelah dilakukan penyesuaian pasca SK tersebut dicabut.

‘’Yang pasti hanya setengahnya dari itu  yang disetujui. Kemudian komposisinya juga tidak seperti itu. Makanya saya diperintahkan cabut SK itu oleh BNPB, dan sudah saya cabut,’’ tegasnya.

Ia mengatakan, TPK sudah dibagi-bagi ke setiap kabupaten/kota. Di masing-masing kabupaten/kota sudah ada penanggungjawabnya. Apa yang disoroti Inspektur Utama BNPB, Tetty Saragih menurut Khalik terkait dengan pelaksanaan validasi data korban gempa bumi NTB yang masih anomali di kabupaten/kota.

Baca juga:  Percepat Rehab Rekon, Penerapan Zonasi RTG Belum Sepenuhnya Berjalan

‘’Persoalannya bukan pada tidak terlaksananya tugas TPK dengan baik,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini mengatakan, lambatnya validasi data karena adanya penolakan dari beberapa kabupaten untuk mempekerjakan fasilitator melakukan validasi data. Ia mengatakan, di Lombok Tengah yang menggunakan fasilitator dalam melakukan validasi data anomali. Maka validasi datanya menjadi cepat selesai.

Dikatakan masalah validasi data anomali ini memang kewenangan kabupaten/kota. Seperti Lombok Barat, mereka mempunyai tim validasi dari Dinas Perkim. ‘’Jadi tidak sepenuhnya masalah di internal TPK dan fasilitator,’’ jelas mantan Penjabat Bupati Lotim ini. (nas)