Jika Tak Terserap, Dana Bantuan Gempa akan Ditarik Pusat

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masa transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB akan kembali diperpanjang sampai Oktober 2019 mendatang. Masa transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB akan berakhir 25 Agustus mendatang.

Namun setelah mendapatkan masukan dari BNPB, Pemprov akan memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana gempa NTB sampai Oktober. Apabila sampai Oktober mendatang dana siap pakai (DSP) bantuan dana stimulan untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak terserap, maka sisanya akan ditarik oleh pemerintah pusat.

‘’Kalau sampai Oktober nanti masyarakat masih ada yang tidak mempergunakan DSP yang menjadi bantuan stimulan itu, maka dana itu akan ditarik pusat. Kemudian diformulasi dengan kebijakan dalam bentuk dana hibah rehab rekon,’’ terang Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 3 Juli 2019 siang.

Meskipun nanti ada sisa dari bantuan dana stimulan sebesar  Rp5,1 triliun yang sudah ditransfer ke NTB. Khalik mengatakan, sisanya akan ditarik oleh pemerintah pusat. Namun, ia memastikan dana bantuan tersebut tidak akan hilang.

Tetapi akan diubah menjadi hibah. Bantuan dana stimulan menggunakan DSP harus dipergunakan di masa tanggap darurat dan transisi darurat. Apabila habis masa transisi darurat, maka tidak boleh lagi menggunakan DSP. ‘’Tetapi harus memakai dana hibah yang modelnya kontraktual dengan pihak ketiga,’’ kata Khalik.

Baca juga:  Daerah Rawan Bencana, NTB Harus Punya Mitigasi Bencana yang Baik

Untuk itu, kata Khalik, agar dana stimulan yang sudah ditransfer ke NTB tidak ditarik oleh pusat. Maka validasi data anomali harus segera dituntaskan. Kemudian Pemda kabupaten/kota, TNI dan Polri harus bersepakat dan bersemangat agar progres bisa mencapai seratus persen sampai Oktober mendatang.

Artinya pada Oktober tersebut ada yang sudah selesai diperbaiki dan ada lagi sisanya sedang dalam proses pembangunan. Jika bisa seperti itu, maka dana bantuan stimulan tidak akan  ditarik.

Kalaupun nanti ada sisa dana yang ditarik ke pusat, Khalik memastikan semua masyarakat korban gempa yang rumahnya rusak akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah sesuai data yang ditetapkan bupati/walikota. Hanya saja sistemnya saja yang berbeda. Apabila masa transisi darurat sudah selesai, maka bantuannya dalam bentuk hibah yang akan dikerjakan secara kontraktual.

‘’Kalau masyarakat tidak mau masuk dalam sistem dana hibah, maka ayo sekarang semua percepat dana yang sudah masuk ke rekening masyarakat. Kan masyarakat sudah bisa swakelola,’’ katanya.

Masyarakat dapat melakukan swakelola perbaikan rumah. Yang terpenting, kata Khalik, masyarakat melaporkan ke fasilitator atau TNI/Polri yang membantu percepatan di lapangan. Sehingga rumah yang dibangun konstruksinya tahan gempa.

Khalik menyebutkan, hasil pembicaraannya dengan Danrem 162/WB, Kol. Ahmad Rizal Ramdhani, kemungkinan besar sampai 25 Agustus mendatang progres pengerjaan rumah rusak akibat gempa sekitar 145.000 – 150.000 unit, baik rusak berat, sedang dan ringan.  Artinya, masih ada sisa sekitar sekitar 70 ribu unit lebih. Untuk itulah BPBD akan mengkaji dengan Biro Hukum soal perpanjangan masa transisi darurat pemulihan pascabencana gempa NTB sampai Oktober mendatang.

Baca juga:  Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Pemprov NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa tahun lalu. Kini, jumlah rumah warga yang sudah selesai dibangun dan siap huni sebanyak  47.954 unit  rumah di seluruh kabupaten/ kota terdampak gempa. Dengan rincian, rumah rusak berat  11.230 unit, rumah kategori rusak sedang 8.004 unit,  dan rumah rusak ringan sebanyak 28.720 unit.

Total rumah warga yang sudah selesai dibangun ditambah dengan rumah yang sedang dikerjakan atau hampir jadi sebanyak  119. 768 unit atau 53, 78 persen  dari jumlah total rumah terdampak gempa sebanyak 222.564 unit.  Meliputi rumah rusak berat sebanyak 75.138 unit rusak rusak sedang sebanyak 33.373 dan rumah rusak ringan sebanyak 114.055 unit. Rumah yang sedang dalam proses pengerjaan sebanyak  72.986 unit. Terdiri dari rumah kategori rusak berat 21.924 unit,  Rumah kategori rusak sedang sebanyak 15.706 unit dan  kategori rusak ringan 35.356 unit. (nas)