Pemprov Usulkan 500 Formasi CPNS dan 300 P3K

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan mengusulkan 800 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dengan rincian, 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menjelaskan Pemprov sebenarnya sudah meng-input data lewat e-formasi Kemen PANRB sesuai kebutuhan. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov masih kekurangan lebih dari 3.000 PNS. Paling banyak tenaga kesehatan dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK dan SLB. Kemudian ada juga tenaga teknis.

Meskipun NTB kekurangan lebih dari 3.000 PNS, Fathurrahman menjelaskan Pemprov tak mengusulkan formasi sebanyak itu. Pasalnya, dalam surat edaran Men PANRB tentang pengadaan ASN tahun 2019, usulan formasi harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dimana, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik tidak boleh melebihi 50 persen.

Baca juga:  Rekrutmen CPNS 2019 Dimulai Oktober

‘’Sehingga usulan sementara yang kita sampaikan 500 formasi untuk CPNS dan 300 formasi  untuk P3K,’’ sebut Fathurrahman dikonfirmasi Jumat, 28 Juni 2019 siang.

Khusus untuk rekrutmen P3K, pemerintah berencana akan menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada rekrutmen sebelumnya. Untuk jumlah honorer K2 Pemprov, kata Fathurrahman sebanyak 288 orang. Terdiri dari 234 eks honorer K2 tenaga pendidik dan kesehatan. Kemudian sisanya merupakan eks honorer K2 tenaga teknis.

Selain menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus pada rekrutmen sebelumnya. Pemprov NTB, kata Fathurrahman berharap ada formasi untuk tenaga teknis sesuai potensi daerah. Misalnya tenaga teknis bidang kepariwisataan, bahasa dan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Internasional MotoGP Mandalika.

Baca juga:  Rekrutmen P3K Direncanakan Pertengahan Agustus

Ditanya mengenai isi surat edaran Men PANRB yang menyatakan usulan formasi CPNS 30 persen dan P3K 70 persen. Fathurrahman menjelaskan usulan formasi yang akan disampaikan disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dengan penambahan 500 CPNS dan 300 P3K, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik masih jauh di bawah 50 persen.

Soal tahapan rekrutmen CPNS dan P3K saat ini, mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini mengatakan, belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Saat ini, tahapan yang dilakukan Pemda baru sebatas penyampaian input kebutuhan ASN ke Kemen PANRB melalui e-formasi. (nas)