Basis Ketahanan Keluarga, Pemprov Pacu Revitalisasi Posyandu

Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi saat berkunjung ke Kantor Dikes NTB. Kedatangannya untuk mengawal program prioritas Pemprov NTB, yakni revitalisasi Posyandu. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB)  – Pemprov NTB terus memacu proses revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Revitalisasi Posyandu merupakan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi salah satu misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Seluruh Posyandu yang ada di setiap desa di NTB  akan direvitalisasi. ‘’Salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan NTB sehat itu adalah melalui revitalisasi Posyandu,’’ kata Penjabat Sekda  NTB,  Ir. H. Iswandi, M. Si saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) NTB,  Rabu, 26 Juni 2019.

Iswandi mengatakan, revitalisasi Posyandu harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dikes NTB. Ke depan, Posyandu tidak lagi sekadar untuk pelayanan kesehatan balita. Atau hanya sekadar untuk memonitoring kesehatan balita.

Namun, Posyandu akan bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga. Dengan tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga. ‘’Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga. Posyandu akan melahirkan kekuarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan,’’ jelas Iswandi.

Untuk itu, Penjabat Sekda NTB ini meminta Dikes untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait. Ia juga mengingatkan agar jajaran Dikes NTB tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja.

Namun harus dikaitkan dan diintegrasikan dengan program kerja yang lain. Sebab, indikator  keberhasilan dari seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat yang bersamaan angka kemiskinan akan menurun.

‘’Orientasi kita berada di pemerintahan, tujuannya adalah kesejahteraan. Kita harus memperhatikan bahwa semua yang kita kerjakan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini.

Iswandi meminta semua pihak untuk meningkatkan komitmen dalam proses revitalisasi Posyandu. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekda didampingi  Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH, Kepala Biro Humas dan Protokol,  Najamuddin, S. Sos, MM., Kepala Biro Pemerintahan,  H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME dan Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjharta, M. Si.

Baca juga:  Dompu Raih Kabupaten Terinovasi tahun 2019

Pemprov melalui Dikes NTB akan mulai melakukan revitalisasi Posyandu yang mati suri sesuai kewenangannya setelah penetapan APBD Perubahan 2019. Anggaran untuk melatih fasilitator Posyandu tingkat kabupaten/kota akan diusulkan dalam APBD Perubahan mendatang.

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan revitalisasi Posyandu melibatkan banyak pihak. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil). Dinas Kesehatan bertugas melakukan eksekusi di lapangan.

Selain merevitalisasi Posyandu yang mati suri alias tidak aktif, kata Nurhandini, pihaknya terus meningkatkan atau mengembangkan Posyandu yang sudah aktif agar menjadi Posyandu Keluarga.

‘’Yang kita revitalisasi adalah Posyandu yang selama ini tidak aktif. Kalau sudah aktif, dia akan berkembang terus. Kita punya sekitar 7.000 Posyandu di seluruh NTB. Ada yang 20 persen tidak aktif. Inilah tugas kami Dinas Kesehatan, di APBD Perubahan  kita akan melatih fasilitator kabupaten/kota,’’ katanya.

Dijelaskan, Pemprov memiliki tugas melatih fasilitator Posyandu yang berada di kabupaten/kota. Sedangkan Pemda kabupaten/kota melakukan pelatihan kepada kader-kader Posyandu. Fasilitator-fasilitator yang akan dilatih Pemprov tersebut, nantinya memberikan pelatihan kepada kader-kader Posyandu di masing-masing kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, biasanya Posyandu yang kurang aktif, jumlah kadernya kurang dari lima orang. Jumlah kader Posyandu inilah yang akan ditingkatkan dengan memberikan pelatihan setelah APBD Perubahan.

Namun untuk Posyandu yang sudah aktif, akan terus ditingkatkan menjadi Posyandu Paripurna dan Posyandu Keluarga. Ia menjelaskan, ada empat tingkatan Posyandu, yakni dasar, mandiri, paripurna dan keluarga.

Ditargetkan tahun 2019 ini semua Posyandu yang mati suri akan aktif kembali. Setelah semua Posyandu aktif, akan ditingkatkan menjadi Posyandu mandiri, paripurna dan keluarga. Ditargetkan sampai 2023 mendatang, sebanyak 50 persen Posyandu yang berjumlah  7.000 unit lebih  di NTB dapat meningkat statusnya menjadi Posyandu Keluarga.

Baca juga:  Dompu Raih Kabupaten Terinovasi tahun 2019

Dengan menjadi Posyandu Keluarga,  maka semua pelayanan dapat dilakukan. Mulai dari Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia juga bisa dilayani. Untuk revitalisasi Posyandu ini, kata Nurhandini, Pemerintah Desa juga mulai bergerak. Mereka mengalokasikan anggaran lewat dana desa untuk Posyandu.

‘’Yang mana kita revitalisasi? Yang belum berdaya, jumlahnya 20-25 persen. Itu yang direvitalisasi paling utama. Sehingga kita ingin minimal Posyandu di NTB, mandiri dan paripurna. Sudah ndak ada lagi yang Posyandu Dasar,’’ ucapnya.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Nurhandini menjelaskan Posyandu akan gampang menjadi pusat informasi. Baik informasi tentang remaja, lansia, ibu dan anak, bahkan tentang TKI.

NTB memiliki 7.207 Posyandu yang digerakkan oleh 35.321 kader. Dari jumlah itu, sebanyak 26.288 orang sudah mendapatkan pelatihan Posyandu.  Selain itu, di NTB juga terdapat 1.259 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Posbindu merupakan pos yang melayani orang dewasa untuk mendeteksi penyakit tidak menular.

Dikes  telah memetakan agenda revitalisasi Posyandu. Untuk TOT fasilitator Posyandu di 10 kabupaten/kota tahun ini, Pemprov NTB membutuhkan biaya sekitar Rp173.600.000. Sementara itu, untuk pelatihan kader Posyandu per orang hitung-hitungan  berdasarkan kebutuhan pelatihan secara detail per orang dibutuhkan Rp577 ribu. Untuk pelatihan kader Posyandu keluarga karena memang materinya lebih besar dibutuhkan biaya Rp777 ribu per orang.

Terkait kebutuhan untuk sarana dan prasarana Posyandu keluarga, di mana di sana ada Posyandu untuk balita, ibu hamil, Posbindu, Posyandu lansia, dan Posyandu remaja, jika ditotal dari nol, maka dibutuhkan Rp10.668.500 sebagai modal dasar per Posyandu.

Pihaknya merincikan per Posyandu, antara lain untuk Posyandu balita sebesar Rp3.963.000. Posbindu sebesar Rp1.715.000. Posyandu Lansia sebesar Rp2.905.000. Dan, Posyandu remaja sebesar Rp2.085.000. Itulah yang menjadi modal dasar, sehingga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk Posyandu bisa dimiliki. (nas)