Wagub : Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Dipangkas

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, Pemprov NTB akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja OPD yang dinilai kurang prioritas.  Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memastikan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan tak akan kena pemangkasan.

’Nggak boleh disentuh kalau anggaran pengentasan kemiskinan. Lebih baik  yang lain kita ‘’kencangkan ikat pinggang’’,’’ kata Wagub dikonfirmasi usai sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Mataram, Selasa, 25 Juni 2019 siang.

Wagub mengatakan, program atau kegiatan yang bisa ditunda dilaksanakan tahun ini akan ditunda. Selanjutnya anggarannya akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas Pemprov NTB. Disebutkan ada tiga kategori program, yaitu sangat prioritas, prioritas dan tidak prioritas.

Program yang tidak prioritas itulah yang akan dipangkas anggarannya untuk dialihkan membiayai program prioritas yang belum tercover dalam APBD murni 2019. Orang nomor dua di NTB ini menambahkan, semua sudah paham dengan kondisi APBD NTB yang ada sekarang.

‘’Kita sudah persiapkan semuanya. Apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu dihemat, itu sudah ada dan harus kita komit semua. Selama kita mau berhemat dari segala sisi. Kan kita sudah tetapkan, apa-apa yang kita hemat,’’ tandasnya.

Dalam APBD 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan sebesar Rp1,37 triliun lebih. Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Baca juga:  Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Kemudian, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan. Kemudian budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT).

Pemprov juga telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan 2019. 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Penetapan 100 desa tersebut dengan melihat permasalahan yang banyak ditemukan di sana.

Misalnya kasus stunting, kurang gizi, gizi buruk, angka pernikahan dini, rumah tidak layak huni dan persoalan lainnya. Persoalan yang ada di setiap desa dikeroyok oleh OPD dan diprioritaskan pada 100 desa termiskin tersebut.

Intervensi program OPD disesuaikan dengan permasalahan domestik yang ada di masing-masing desa sasaran penanggulangan kemiskinan. Jika di suatu desa banyak kasus stunting, kemudian rumah tidak layak huni tidak ada. Maka program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan di desa lainnya yang masih banyak masyarakat tinggal di rumah kumuh.

Berdasarkan data Bappeda NTB, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Begitu juga di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung.

Baca juga:  Masih Rendah, Serapan DAK Kota Mataram

Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat.

Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru.

Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru.

Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu. (nas)