Belanja OPD di NTB Dirasionalisasi

Iswandi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan rasionalisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam APBD Perubahan 2019. Pasalnya, APBD Perubahan 2019 mengalami defisit sekitar seratusan miliar rupiah.

‘’Memang itu, uang yang kurang masuk dari pusat seperti itu, ratusan miliar yang kurang,’’ kata Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi Jumat, 21 Juni 2019 siang.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini membenarkan APBD Perubahan 2019 akan mengalami defisit seratusan miliar rupiah. Tetapi tak disebutkan angka pastinya.

Untuk menambal atau menutupi kekurangan penerimaan dalam APBD Perubahan tersebut, Pemprov akan ‘’mengencangkan ikat pinggang’’. TAPD akan melakukan rasionalisasi belanja yang dianggap kurang perlu.

Iswandi mengatakan Pemprov akan berhemat. ‘’Menambalnya (kekurangan penerimaan), pertama dengan berhemat. Ke dua, bekerja keras supaya pendapatan tidak hanya mencapai target. Tetapi melampaui target,’’ ujarnya.

Baca juga:  Serapan APBN di NTB di Bawah Rata-rata Nasional

Tentunya, kata Iswandi yang namanya berhemat akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian belanja di OPD. Penyesuaian belanja tersebut akan tetap melihat target-target pembangunan yang sudah direncanakan.

‘’Tentu namanya berhemat, dalam perjalanannya ada yang direncanakan dan ada penyesuaian biasa. Jadi perencanaan itu tak sekaligus diawal selesai, tapi dinamis. Insya Allah dengan tetap mempertahankan target-target yang sudah ditetapkan,’’ tandasnya.

Rencananya, pembahasan APBD Perubahan dan APBD Murni 2020 akan dilakukan secara paralel. Pasalnya, akan terjadi pergantian anggota DPRD NTB. Untuk mengantisipasinya, maka akan diupayakan pembahasan APBD Perubahan dan APBD Murni dapat diselesaikan tepat waktu.

‘’Karena yang harus kita jaga, penetapan APBD harus tepat waktu. Jangan sampai karena terjadi perubahan di DPRD, lalu nanti proses penetapan menjadi molor. Ini yang kita antisipasi. Tapi belum diputuskan,’’ katanya.

Baca juga:  DAK Fisik Lotim dan Lobar Tak Bisa Dicairkan

Untuk penyerahan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan APBD Murni 2020 ke DPRD direncanakan dalam waktu dekat. TAPD sedang bekerja siang dan malam untuk menyiapkannya.

‘’Jadwal sudah ada (penyerahan KUA PPAS). Tapi kita sedang bekerja. Mudah-mudahan bisa cepat, untuk APBD Perubahan mungkin satu atau dua hari ini final KUA PPAS. Mungkin dilanjutkan, paralel dengan APBD murni 2020,’’ katanya.

Diketahui, APBD Murni 2019 ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun lebih. Jumlah pendapatan pada APBD Murni 2019 ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,6 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,4 triliun, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,3miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. (nas)