NTB Petakan Komoditi yang Siap Diindustrialisasi

Zulkieflimansyah (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kini sedang melakukan pemetaan (mapping) terhadap berbagai komoditi yang segera memasuki tahapan industrialisasi (peningkatan nilai tambah).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc  pada kuliah umum penyusunan roadmap industrialisasi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa industrialisasi sesungguhnya adalah proses penambahan nilai produk-produk unggulan NTB secara terencana.

Program sapi, jagung dan rumput laut (Pijar)  merupakan program yang sudah sangat bagus. Tetapi untuk melanjutkannya, bukan hanya sekedar menual sapi, jagung dan rumput laut saja.

Namun tahapan selanjutnya harus mulai mengarah kepada langkah mengolah sapi, jagung dan rumput laut tersebut menjadi produk-produk olahan yang kompetitif. Sehingga teridentifikasi bahwa produk-produk tersebut setiap tahun berubah dan terukur peningkatan nilai tambahnya.

Menurut gubernur, NTB tidak akan maju apabila produk yang dijual masih dalam bentuk barang mentah seperti jagung, kopi, garam dan madu saja. Tetapi, tahun depan produk yang dijual merupakan hasil olahan jagung, kopi, madu dan lainnya.

Tahun depan, kata gubernur, mestinya NTB sudah harus memiliki produk-produk unggulan. Seperti mesin-mesin pengolah hasil perikanan, mesin pengolah hasil pertanian, mesin pengolah hasil hutan, perkebunan dan lainnya. Ia mengajak seluruh jajaran berpikir inovatif dan agak detail.

‘’Saya nggak mau dengar lagi, kita mau memproduksi semata jagung, kopi, madu dan garam. Bikin list (daftar) 10 atau 15 produk- produk di sektor pertanian dan pertambangan. Termasuk dengan akan hadinya smelter, akan banyak yang bisa dilakukan,’’ kata gubernur dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/6) siang.

Bahkan, kata gubernur di Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) sudah ada pengolahan rumput laut dan daging.

Saat ini, Pemprov NTB sedang melakukan mapping atau  pemetaan  terhadap berbagai komoditi yang segera memasuki tahapan industrialisasi atau peningkatan nilai tambah. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si melaporkan kepada gubernur hasil mapping yang dilakukannnya selama ini. Sudah ada beberapa produk primer yang teridentifikasi kesiapannya untuk diindustrialisasi.

Diantaranya, jagung dengan potensi produksi 2,3 juta ton/tahun dan untuk konsumsi dalam daerah hanya 500.000 ton. Kemudian garam rakyat dengan produksi 280.000 ton/tahun dan konsumsi 27 ton. Sedangkan untuk sapi, menurut Andi, saat ini sedang dibahas dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  khususnya terkait produksi sperma.

Demikian juga halnya penyiapan permesinan mendukung industri hulu, utamanya alat pertanian. Penyiapan mesin pengolah industri hilir lainnya, kini terus berproses. Sementara untuk produk smelter, menurutnya masih menunggu kelanjutan tim smelter dan fasilitasi Kawasan Industri dalam RTRW.

Sedangkan pengolahan daging sapi, masih dibahas secara teknis mengenai rencana operasionalisasi RPH Banyumulek dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB.

“Saya kira ini menarik sebagai awal kita memulai bahwa daging produksi NTB sangat mungkin dibekukan dengan alat dan teknologi yang pas,” kata gubernur.

Ke depan daging beku yang ada di NTB harus berasal dari daging dalam sendiri. NTB tidak perlu mendatangkan daging beku impor. Menurut Dr. Zul, hal  inilah yang menjadi awal dari industrialisasi di NTB.

Dr. Zul meminta Kepala Disnakeswan dan Kepala Dinas Perdagangan untuk dapat merealisasikan NTB dapat memproduksi daging beku. Dengan dapat memproduksi daging beku, maka daging sapi produksi NTB akan bisa tahan lama.

Kepala Disnakeswan NTB, Ir.  Hj. Budi Septiani menyampaikan bahwa industrialisasi bidang peternakan dinilainya paling berpeluang dilakukan segera.  Karena menurutnya,  bahan baku tersedia, ditambah dukungan sarana prasarana juga sudah tersedia.

Seperti RPH yang berstandar nasional. Di Pulau Lombok, ada RPH Banyumulek. Sedangkan RPH yang ada di Kota Bima dan Poto Tano Sumbawa Barat serta Sumbawa, nantinya bisa ditingkatkan untuk memenuhi standar yang ditentukan.

Hal ini juga salah satu strategi memotong rantai distribusi yang mengakibatkan harga daging sangat tinggi. Ia juga mengungkapkan hasil Focus Group Discussion (FGD), pihaknya bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Direktur STP, Ihwan serta perwakilan Bappeda di LIPI. Terdapat  5 produk olahan daging, dan 2 produk diantaranya yang sudah siap izin edarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si menyarankan kepada Kepala  Bappeda agar fokus terlebih dulu pada mapping produk  dari semua perangkat daerah yang telah memiliki proses pengolahan/pasca panen. Sebagai contoh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ternyata sudah memiliki  proses industrialisasi beberapa produk. Seperti minyak kayu putih dan lainnya.

“Nanti saya akan mengundang semua Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menghimpun produk-produk olahan yang sudah eksis,” kata Iswandi. (nas)