Realisasi Belanja Turun, Silpa APBD NTB 2018 Capai Rp95,11 Miliar

Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja Pemprov NTB tahun 2018 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp95,11 miliar lebih.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Selasa, 18 Juni 2019 siang menjelaskan, meskipun Silpa mencapai Rp95,11 miliar. Tetapi mengalami penurunan dibandingkan Silpa APBD 2017. Ia menyebut terjadi penurunan Silpa sebesar Rp158,06 miliar lebih atau 62,43 persen dibandingkan Silpa tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp253,17 miliar.

Dari sisi realisasi belanja, gubernur memaparkan terjadi penurunan. Ia menyebutkan, realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp4,66 triliun lebih atau 89,83 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Dengan rincian, belanja operasi, sebesar Rp3,77 triliun lebih atau 89,5 persen. Realisasi belanja operasi sebesar itu terdiri  dari belanja pegawai sebesar Rp1,34 triliun lebih atau 95,58 persen. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp968,94 miliar lebih atau 93,33 persen. Kemudian belanja hibah, sebesar Rp1,42 triliun lebih atau 82,75 persen. Dan belanja bantuan sosial, sebesar Rp34,02 miliar lebih atau 75,38 persen.

Selanjutnya belanja modal, sebesar Rp891,88 miliar lebih atau 91,32 persen. Dengan rincian, belanja peralatan dan mesin, sebesar Rp244,22 miliar lebih atau 96,27 persen, belanja gedung dan bangunan, sebesar Rp138,39 miliar lebih atau 88,84 persen.

Baca juga:  Rem Belanja, Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Kemudian belanja jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp476,78 miliar lebih atau 91,88 persen. Belanja aset tetap lainnya, sebesar Rp21,55 miliar  lebih atau 61,47 persen dan belanja modal BLUD sebesar Rp10,93 miliar  lebih atau 82,49 persen.

Selain itu, belanja tak terduga juga hanya terealisasi Rp4,43 miliar atau 53,17 persen. Belanja tak terduga, merupakan pos anggaran untuk menanggulangi penanganan kegiatan yang mendesak atau darurat seperti bencana alam dan bencana sosial lainnya.

‘’Pada tahun anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp8,53 miliar lebih,dengan realisasi sebesar Rp4,43 miliar lebih atau 53,17 persen,’’ sebutnya.

Pada sisi transfer tahun 2018 direncanakan sebesar Rp595,56 miliar lebih. Dengan realisasi sebesar Rp570,77 miliar lebih atau 95,84 persen. Transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota merupakan bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp566,73 miliar lebih atau 95,97 persen.

Dengan rincian, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp1,08 miliar  lebih atau 51,83 persen. Dan bantuan keuangan kepada partai politik, sebesar Rp2,95 miliar  lebih atau 100 persen.

Gubernur memaparkan dari sisi pendapatan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp5,36 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp4,94triliun lebih atau 92,18 persen. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,66 triliun lebih atau 93,93 persen dari target yang ditetapkan.

Baca juga:  Dewan Naikkan Target PAD Kota Mataram Menjadi Rp500 Miliar

Dengan rincian, pajak daerah sebesar Rp1,26 triliun lebih atau 98,18 persen, retribusi daerah sebesar Rp21,27 miliar lebih atau 35,76 persen. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp60,08 miliar lebih atau 96,43 persen. Serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp309,37 miliar lebih atau 87,71 persen.

Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp3,27 triliun lebih atau 96,55 persen dari target yang ditetapkan. Terdiri dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp146,96 miliar rupiah lebih atau 77,76 persen. Kemudian bagi hasil bukan pajak sebesar Rp114,67 miliar lebih atau 83,73 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,53 triliun lebih atau 100 persen, Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp330,07 miliar lebih atau 93,86 persen. Dan Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp1,08 triliun lebih atau 96,96 persen.

Selain itu, ada juga transfer pemerintah pusat–lainnya yakni dana penyesuaian sebesar Rp27,25 miliar lebih atau 100,00 persen dan bantuan keuangan sebesar Rp31,28 miliar lebih atau 110,72 persen. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp204,93 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 9,90 miliar lebih atau 4,83 persen. (nas)