Penyimpangan Dana Gempa, BPBD Sarankan Lapor Polisi dan “NTB Care”

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat didorong proaktif memantau proses penyaluran dan penggunaan triliunan dana gempa.  Jika ditemukan indikasi penyimpangan, siapapun itu, disarankan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH),  termasuk melalui aplikasi NTB Care.

Dorongan agar penyimpangan dana gempa agar dipidanakan itu, tidak lepas dari berbagai masalah di lapangan yang berdampak pada proses percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Seperti, permainan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan aplikator atau rekanan, bahkan melibatkan fasilitator yang direkrut BPBD NTB.  Bahkan indikasi penyimpangan dana gempa ini mulai melibatkan oknum kepala dusun sampai aparat desa.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH  mengakui menemukan persoalan di lapangan terkait pembangunan RTG. Semakin kompleks karena melibatkan oknum oknum yang harusnya bertanggung jawab melakukan percepatan progres RTG, seperti fasilitator, Pokmas dan aplikator sampai aparat desa.

Ahsanul mengimbau kepada masyarakat, khususnya korban gempa yang menemukan indikasi penyimpangan, agar melaporkan ke polisi atau melalui situs buatan Pemprov NTB https://care.ntbprov.go.id/, agar fasilitator dan Pokmas bekerja sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juklak)  yang sudah dipegang.

‘’Jadi silakan melapor ke BPBD Provinsi NTB atau melalui NTB Care, jangan lupa bawa bukti,” tegas Ahsanul. Pelapor, baik dari kalangan masyarakat umum maupun korban gempa, disarankan mendukung dengan bukti-bukti. Tujuannya, agar tidak mengadukan masalah hanya dengan asumsi.

Baca juga:  Percepat Rehab Rekon, Penerapan Zonasi RTG Belum Sepenuhnya Berjalan

Aplikasi NTB Care adalah kanal khusus yang disediakan untuk masyarakat menyampaikan keluh kesan, indikasi penyimpangan, bahkan ide dan gagasan, dengan download aplikasinya melalui AppStore.

Jika memang didukung bukti kuat, mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini akan mengkaji peluang untuk diteruskan ke polisi. Terlebih, pihaknya sudah sejak awal menjalin komunikasi dengan polisi, khususnya pada Subit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

Temuan masalah di tingkat kabupaten atau kota terdampak, juga disarankan melapor ke BPBD Kabupaten dan Kota atau Polres setempat.

Sudah berulangkali disampaikannya agar temuan masalah di lapangan agar dipidanakan. Kanal NTB Care juga disiapkan Pemprov NTB untuk menampung pengaduan berkaitan dengan kinerja pemerintah dan dana negara. ‘’Kita akan sangat terbuka di bidang yang menangani rehab rekon ini. Siapa saja boleh datang melaporkan dan menyampaikan keluhan,’’ jelasnya.

Ahsanul Khalik sekaligus meluruskan simpang siurnya informasi pemotongan dana bantuan gempa. Pengaduan diterimanya, ada penerima bantuan yang tidak menerima utuh. Seharusnya Rp50 juta untuk rusak berat, namun diterima hanya Rp25 juta.   Peluang dana stimulan bantuan gempa itu dipotong kecil kemungkinan, karena semua proses melalui tanda tangan PPK di BPBD.

Baca juga:  RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Terancam Dibongkar

Dipastikan, itu bukan pemotongan, tapi dana anomali akibat perubahan data jenis kerusakan setelah dilakukan verifikasi. Seperti, yang tadinya rusak berat, setelah verifikasi ternyata rusak sedang. Perubahan ini menurut Ahsanul Khalik berdampak pada pengurangan anggaran yang diterima karena disesuaikan dengan spesifikasi kerusakan.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RTG ini menjadi salah satu dasar dorongan BPBD agar semua komponen melakukan pengawasan bersama. Sesuai data per Senin (17/6) lalu, jumlah dana yang disalurkan BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) mencapai Rp 5,110 triliun. Dari jumlah itu, Rp 4.947 triliun sudah disalurkan ke rekening masyarakat, sedangkan dana masih mengendap di rekening masyarakat Rp 1,312 triliun. Masih sesuai update, jumlah yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas untuk digunakan mencapai Rp 3,625 triliun.

Sementara, sesuai data terbaru progres  pembangunan RTG mencapai 44.772 unit. Dengan rincian, 9.795 untuk rumah rusak berat, 3.770 untuk rumah rusak sedang dan 27.647 untuk rusak ringan. Sementara bangunan rumah dalam proses  pengerjaan, 70.366 unit. Terdiri dari 20.803 untuk yang rusak berat, 15.095 untuk yang rusak sedang dan 34.468 unit untuk rusak ringan.  (ars)