Banyak Masalah, BPBD NTB Desak Ubah Inpres

Ahsanul Halik (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) dampak gempa masih menuai banyak masalah, berdampak terganggunya percepatan penanganan rumah rusak akibat gempa. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB perubahan Instruksi Presiden (Inpres) mendesak dilakukan.

Inpres nomor 5 tahun 2018 itu selama ini jadi dasar hukum penanganan rehab rekon rumah rusak akibat gempa di Lombok dan Sumbawa. Namun sejak berlaku sekitar Agustus 2018 lalu, dalam prosesnya banyak masalah yang muncul soal upaya percepatan. Seperti, dalam pelaksanaannya, diduga terjadi permainan di tingkat fasilitator, kelompok masyarakat (Pokmas), aplikator supplier material. Permainan ini berpeluang terjadi karena proses pencairan dilakukan di tingkat  Pokmas, sehingga berpeluang anggaran dimainkan.

Masalah lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat pejabat BPBD daerah, mulai ketakutan diproses hukum. Sebab bertanggungjawab secara administrasi dan pencairan anggaran.  Sementara pelaksanaan pekerjaan secara swadaya, sehingga sulit diawasi.

Masalah lainnya, akibat salah satu PPK yang mundur di Lombok Tengah, berdampak terhambatnya pencairan. Sebab ada kebingungan, satu sisi pelaksanaannya swadaya, namun dalam pelaksanaannya seperti kontrak pekerjaan layaknya hasil lelang.

Baca juga:  Satu Aplikator Nakal Masuk DPO

Sederet masalah itu diungkap Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik,S.Sos.,MH. Solusinya adalah, ubah pola strategi penanganan. “Ini masalah masalah yang harus dipahami orang pusat. Makanya kami dorong perubahan Inpres,” kata Ahsanul Khalik, Minggu, 16 Juni 2019.

Maka, dirinya mendorong kontrak aktual.  Pola ini adalah perubahan kontrak yang sebelumnya ditangani BPBD Provinsi NTB melibatkan kabupaten

dan kota terdampak, menjadi sepenuhnya penanganan oleh pihak ketiga.

“Kalau kontrak aktual lebih jelas. Sepenuhnya jadi tanggung jawab pihak ketiga. Kita tinggal mengawasi sama sama,” jelasnya.

Mendesaknya perubahan Inpres ini bukan berarti sepenuhnya mengubah pola penanganan gempa. Tetap di tingkat bawah pelaksanaannya swadya melibatkan pokmas, fasilitator, aplikator termasuk aparat desa sampai dengan pemerintah daerah.

“Sehingga pengawasannya lebih jelas,” ujarnya.

Ahsanul Khalik mengaku sudah mendorong perubahan Inpres tersebut dan disepakati Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Romi Djalillah. Pemprov sudah memyampaikan melalui Kementerian Koordinator PMK dan BNPB, yang diharapkan akan meneruskan ke Presiden.

Baca juga:  Wapres : Rehab-Rekon di NTB Harus Tertangani Tuntas

Jika tidak, ia khawatir masa transisi rehab rekon akan terus diperpanjang karena tidak mampu dituntaskan sesuai target. Begitu seterusnya. Kalak merasa akan semakin tidak efektif dan menghabiskan waktu serta dana besar.

Sejauh ini sinyal perubahan aturan itu belum ada. Padahal berulangkali didesak agar segera dilakuan perubahan, bukan berarti pencabutan. “Usulan perubahan Inpres Nomor 5 tahun 2018 ini bukan berarti pencabutan, tapi hanya perubahan. Agar pelaksanannya  dipihak ketigakan,” jelasnya.

Selain tujuan percepatan, juga untuk meminimalisir masalah menimpa pejabat BPBD yang ditunjuk menjadi PPK. Karena ke depannya, sepenuhnya pihak ketiga setelah melalui proses lelang terbuka.

“Sebab selama ini kan aneh.  PPK yang tanda tangan pengeluaran uang, tapi di lapangan sulit pengawasannya. Tanggung jawab kalau  ada apa apa kan nanti PPK,” tegasnya. (ars)