NTB Care Terima 13 Aduan, Keluhan PDAM, PLN dan Sampah Mendominasi.

Pengaduan yang masuk ke NTB Care. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sepekan pascalibur lebaran (10-16/Juni 2019) admin NTB Care menerima 13 aduan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Keluhan minggu ini, lebih banyak terkait gangguan layanan air minum (PDAM) di 3 titik pemukiman warga di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Salah satunya adalah pengaduan warga dari Kompleks Perumahan Rungkang Jangkuk Kota Mataram, yang melaporkan bahwa sudah sepekan ini, air PDAM  macet tanpa ada penanganan dari petugas. Demikian juga di kompleks Pepabri di Lombok Tengah, warga mengadu lewat NTB Care, bahwa di wilayahnya saat ini terjadi krisis air bersih.

Kemudian keluhan lain terkait  layanan PLN, sebanyak 3 aduan. Serta masalah tumpukan sampah, baik pada objek-objek wisata  maupun pemukiman warga, di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, minggu ini masih menjadi masalah dominan yang disoroti dan dikeluhkan warga. Seperti kotornya Pantai Kalaki Bima dan sejumlah kawasan wisata dan pemukiman lainnya.

Selebihnya, keluhan netizen terkait bantuan pembangunan rumah terdampak gempa sebanyak 2 aduan serta  kondisi infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan rusak di sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah ruas jalan menuju kawasan wisata Mantar di KSB yang kondisinya memprihatinkan.

Ada juga warga dari Bima yang menanyakan  perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes). Sebab menurutnya ponpes selama ini sangat berperan dalam memajukan daerah, khususnya membangun pendidikan dan moral generasi bangsa. Tapi hibah/bansos lebih banyak disalurkan ke lembaga lain, sorot pengadu kepada gubernur. Karenanya, ia memohon kepada gubernur agar ke depan  memberikan bantuan dana yang lebih besar kepada pondok pesantren.

Baca juga:  Krusial, Penyiapan Infrastruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., mengungkapkan, selain 13 pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut di atas, pihaknya dalam minggu ini juga menerima satu pengaduan  terkait dugaan  pungutan liar (pungli) pada lembaga pelayanan publik.

‘’Dan ini

sudah disalurkan/diteruskan ke instansi terkait melalui WBS pada NTB Care,’’ ungkap mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, Minggu (16/6).

Demikian pula keluhan terkait pelayanan publik,  semuanya telah diteruskannya kepada pengelola layanan, melalui admin/petugas yang telah ditunjuk di instansi yang bersangkutan. “Harapannya, instansi yang bersangkutan, responsif dan segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk menanganinya,” ungkapnya.

Hanya saja, ia mengakui sejauh ini masih ada di beberapa unit layanan, yang responsnya  “lelet” terutama dari instansi di luar Pemprov NTB, seperti  BUMN dan BUMD, instansi vertikal di daerah, termasuk pemkab/pemkot. Misalkan keluhan tentang air minum, listrik, pelayanan  JKS , layanan akta nikah, layanan perbankan dan lain-lain. Ini responsnya sering lambat, bahkan tidak merespon. Padahal sebelumnya pada level pimpinan lembaga/unit layanan tersebut, komitmennya sangat tinggi. Dan  sudah ada  kerja sama dengan Gubernur NTB dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care ini.

Baca juga:  Pemadaman Habiskan Rp750, Kebakaran TPA Kebon Kongok Jadi Pembelajaran

Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya selaku pengelola teknis NTB Care akan mengundang admin/seluruh petugas di instansi tersebut untuk mengkonsolidasikan pengelolaan NTB Care  agar lebih intens/masif.

Tangani Keluhan Pengusaha Ternak

Sebelumnya selama Mei 2019, Gubernur NTB melalui NTB Care menerima 71 pengaduan masyarakat. Salah satunya adalah  pengaduan dari para pedagang/ pengusaha ternak, yang merasa dipersulit untuk mendapat izin perdagangan ternak  antar pulau, khususnya pengiriman sapi dari Sumbawa ke Lombok.

Pengaduan tersebut, kini sedang ditindaklanjuti oleh Pemda NTB. Bahkan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah melalui Penjabat Sekda, Ir. H.Iswandi, M.Si sudah menugaskan instansi yang terkait, yakni Biro Ekonomi, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk berkoordinasi dan duduk bersama dengan Jajaran Pemkab/Pemkot, untuk merespon pengaduan tersebut dan merumuskan solusinya.

Pengaduan tersebut, kini sedang didalami, dan diatensi, khususnya terkait adanya kelompok masyarakat dari Sumbawa yang mengeluhkan soal perdagangan ternak antarpulau  tersebut. (By: Diskominfotik)