Penjabat Sekda NTB Dilantik, Fokus Awal Sosialisasi RPJMD Secara Masif

H.Iswandi, dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Kamis, 13 Juni 2019. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Ir. H. Iswandi, M.Si dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis, 13 Juni 2019.  Sebagai penjabat baru, Iswandi memiliki komitmen awal untuk mensosialisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB untuk periode tahun 2018 – 2023.

‘’Mensosialisasikan RPJMD secara masif. Dengan tujuan, setelah disosialisasikan dapat dilaksanakan  seperti yang telah direncanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan,’’ ujar Iswandi setelah pelantikan.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 katanya, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga mengarahkan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di NTB sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur  NTB periode 2019-2023 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, Iswandi juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB untuk bekerjasama menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.

‘’Banyak hal yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan Perubahan APBD 2019. Kemudian APBD 2020  yang memerlukan kerja bersama dengan semua SKPD untuk dapat menuntaskan pekerjaan. Karena ini yang akan memantapkan jalannya pembangunan NTB pada tahun yang akan datang,’’ jelas Kepala Bappenda NTB ini.

Baca juga:  Penjelasan Karo Humas Pemprov NTB Seputar Posisi Sekda NTB

Sesuai dengan RPJMD perihal Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Iswandi menuturkan bahwa pajak daerah mengalami progres yang baik. Hanya saja sumber retribusi dan yang lainnya perlu kerja keras untuk dioptimalkan.

‘’Sumber – sumber retribusi, sumber penerimaan yang lain perlu kerja keras untuk  dioptimalkan ke depan. Sehingga biaya – biaya yang diperlukan untuk pembangunan itu bisa diwujudkan,’’ ujarnya.

Fokuskan Birokrasi Sukseskan Kebijakan Gubernur

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengatakan, ada harapan ingin melakukan kegiatan lebih progresif, lebih cepat. ‘’Mungkin itu yang perlu diperkuat lagi. Bagaimana kita responsif, dan memberikan kinerja yang terbaik,’’ katanya.

Iswandi mengatakan,  semua Kepala OPD diberikan kepercayaan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur karena memiliki kompetensi dan kapasitas. Untuk dapat melaksanakan dan menyukseskan program-program prioritas yang sudah ditetapkan  lima tahun ke depan.

Baca juga:  Gubernur Usulkan Iswandi Jadi Penjabat Sekda NTB

‘’Karena tugas Sekda adalah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan Gubernur dan Wagub. Jadi, saya harus fokus membawa birokrasi ini bagaimana menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Gubernur dan Wagub,’’ katanya.

Menggantikan posisi Plt. Sekda NTB Dra. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si sebagai Penjabat Sekda, Iswandi akan terus fokus terhadap birokrasi lingkup Pemprov NTB.

‘’Tugas seorang Sekda NTB melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya harus fokus membawa birokrasi ini untuk dapat mensukseskan apa yang menjadi kebijakan dari pada pimpinan,’’ ujarnya.

Selain itu, ia juga akan memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Menurut Iswandi, NTB punya modal yang kuat karena selama ini pajak daerah mengalami progres peningkatan yang baik. Tinggal mengoptimalkan penerimaan dari  retribusi daerah.

Sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membiayai  pembangunan akan semakin mudah diwujudkan. ‘’Saya sebagai orang baru yang diberikan amanah tentu harus mengenal persoalan internal birokrasi yang perlu cepat kita selesaikan untuk melancarkan tugas-tugas,’’ katanya. (nas/r)