Pemprov NTB Dorong Percepatan Sirkuit MotoGP

Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan turun tangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembebasan lahan Sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Prinsipnya, Pemprov menginginkan agar ada win-win solution yang dapat diambil antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan warga yang menjadi pemilik lahan.

Demikian disampaikan, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME , Kamis, 13 Juni 2019 siang. Menurutnya,  adanya dukungan pemerintah pusat yang akan membantu ITDC mengenai persoalan pembebasan lahan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika semata-mata untuk memperlancar semua proses penyelesaiannya.

‘’Kalau di areal sirkuit masih ada yang bermasalah, bukan berarti tidak percaya dengan Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah. Tapi semata-mata  untuk mem-back up,’’ kata Irnadi dikonfirmasi Suara NTB.

Ketika ada urusan-urusan yang pelik dan sulit diselesaikan di level Pemda, maka kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat siap membantu. Irnadi mengatakan, harga pembebasan  lahan yang masih belum ada titik temu antara ITDC dan pemilik lahan diharapkan ada win-win solution. Keduabelah pihak harus sama-sama diuntungkan.

‘’Artinya, masyarakat juga tak merasa dirugikan dan juga ITDC tidak juga merasa berlebihan di luar dari harga yang memang layak sesuai appraisal,’’ katanya.

Irnadi menambahkan, hasil appraisal memang menjadi acuan atau  patokan formal ITDC dalam melakukan pembebasan lahan milik masyarakat. Jika ITDC melakukan pembebasan lahan di atas harga yang sudah ditetapkan sesuai hasil appraisal, maka tentu akan berdampak hukum bagi ITDC.

Baca juga:  Kawasan Mandalika Butuh 56 Ribu Tenaga Kerja Lokal

Sehingga masalah harga pembebasan lahan ini kembali kepada ITDC dan warga pemilik lahan. Menurutnya, ITDC dan masyarakat punya ruang untuk berkomunikasi dan bernegosiasi yang lebih luas lagi.

‘’Kami memberikan kesempatan kepada ITDC dan masyarakat untuk komunikasi terkait penyelesaian persoalan harga. Kecuali kalau berkaitan dengan persoalan hak kepemilikan lahan, kami coba fasilitasi. Tapi kalau terkait harga, kami tidak terlibat. Karena itu ranahnya tim appraisal dan ITDC dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan,’’ jelasnya.

Namun ketika ruang komunikasi antara ITDC dan pemilik lahan buntu, maka Pemda akan turun tangan. Namun Pemda tak akan terlalu masuk ke hal-hal yang bersifat teknis. Karena itu ranahnya ITDC dan pemilik lahan.

‘’Dengan ITDC dan  masyarakat tetap akan kami lakukan langkah penyelesaian persoalan pembangunan beberapa spot termasuk pembangunan sirkuit bisa berjalan dengan lancar,’’ katanya.

Terkait turunnya pemerintah pusat yang akan membantu ITDC menyelesaikan persoalan pembebasan lahan sirkuit Mandalika. Irnadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari pusat kapan mereka akan turun ke NTB.

Baca juga:  Siapkan SDM untuk Mandalika, Loteng Usulkan Rp6,8 Triliun

‘’Tapi kami akan tetap memantau kapan mereka turun. Sehingga tak ada istilah, Pemprov dan Pemda lepas tangan dari persoalan itu,’’ tandasnya.

Ia juga menambahkan, Pemprov sudah membentuk Tim Khusus Percepatan Sirkuit MotoGP. Tim khusus ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov NTB.

‘’Itu sudah mulai bekerja, agenda sudah berjalan. Harapan kami Pemprov dalam segala bentuk pembebasan lahan bisa diselesaikan win-win solution antar ke dua belah pihak,’’ harapnya.

Pemprov NTB membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian lahan enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diharapkan, lokasi yang menjadi tempat pembangunan sirkuit MotoGP tersebut segera clear.

Irnadi menjelaskan posisi Pemda dalam hal ini provinsi hanya memfasilitasi masyarakat dengan pengelola kawasan, yakni ITDC. Bagi warga yang mengkaim memiliki lahan di KEK Mandalika, maka harus punya bukti yang kuat dan valid.

Tanah enclave di KEK Mandalika ini ibarat ‘’panu’’. Lahan yang dipermaslahkan oleh warga itu letaknya kadang di tengah-tengah lahan yang sudah clear and clean. Terhadap adanya warga yang masih mengaku memiliki lahan, itulah yang akan diteliti. Tim akan mendalami lebih jauh. (nas)