Tuntaskan Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP, Pusat Turun Tangan Bantu ITDC

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer (tengah) beserta Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah (kiri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan (kedua kanan) meninjau persiapan lokasi MotoGP Mandalika 2021 di The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, Jumat, 17 Mei 2019 lalu. (ant/balipost)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat akan turun tangan langsung membantu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menuntaskan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan sirkuit MotoGP. Dengan begitu diharapkan, pembebasan lahan bisa segera tuntas.

Hal itu diungkapkan Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan,  Rabu, 12 Juni 2019 kemarin.

‘’Beberapa waktu lalu kita sudah dipanggil Kementerian ATR/BPN, terkait persoalan lahan ini. Jadi nanti Kementerian ATR/BPN bersama instansi pusat terkait lainnya akan ikut turun membantu proses pembebasan lahan. Supaya persoalan lahan ini bisa segera dituntaskan,’’ jelasnya.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN akan ikut memfasilitasi sekaligus mencarikan formulasi yang tepat terkait penyelesaian lahan tersebut. Agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat tanpa harus menyalahi aturan yang ada. Dengan begitu proses pembangunan sirkuit MotoGP tidak terganggu hanya karena persoalan lahan.

Baca juga:  Isu Gelaran MotoGP Diundur, Diduga Terkait Persaingan Bisnis

Diakuinya, secara prinsip ITDC dengan masyarakat pemilik lahan sudah sepakat soal pembebasan lahan. Namun yang jadi kendala yakni soal kesepakatan harga pembebasan. Dimana ITDC hanya bisa membayar sesuai hasil appraisal. Sementara masyarakat meminta harga lebih tinggi.

‘’Hasil appraisal harga lahan yang ditetapkan antara Rp 70 juta sampai 80 juta per are. Sementara masyarakat minta lebih. Bahkan ada yang minta harga sampai Rp 150 juta per are,’’ sebutnya. Sehingga dari total sekitar 5 hektar lahan yang mesti dibebaskan, baru sekitar 1,5 hektar yang sudah dibebaskan. Sisanya sebanyak 3,5 hektar masih dalam proses negosiasi harga.

Itulah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dan, diharapkan sebelum proses pembangunan sirkuit dimulai bulan Oktober 2019 mendatang, proses pembebasan lahan sudah bisa dituntaskan. ‘’Jadi kita masih punya waktu empat bulan untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Sebelum groundbreaking pembangunan sirkuit MotoGP dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang,’’ jelas Ngurah.

Baca juga:  Ribuan “Security” Disiapkan untuk Pelaksanaan MotoGP

Kalaupun pembebasan lahan tidak juga bisa diselesaikan sampai bulan Oktober mendatang, tegasnya, proses pembangunan sirkuit tetap akan berjalan di lahan-lahan yang sudah dibebaskan. Jadi pembangunan sirkuit tidak akan terhambat hanya karena persoalan lahan yang belum tuntas.

‘’Sesuai schedule (jadwal) yang ada, pembangunan sirkuit harus dimulai bulan Oktober. Meski proses pembebasan lahan belum selesai. Karena kalau sampai lewat dari jadwal yang ada, proses pembangunan sirkuit bisa terlambat,’’ imbuhnya.

Pasalnya, sesuai target yang ada akhir tahun 2020 mendatang sirkuit sudah selesai dibangun untuk kemudian diuji coba. ‘’Jadi kita memang harus berpacu dengan waktu. Untuk itu kami berharap pengertian dan dukungan masyarakat supaya pembangunan sirkuit MotoGP ini bisa berlangsung dengan sukses,’’ harapnya. (kir)