Calon Direksi PT. Bank BPR NTB Boleh dari Eksternal

Wirajaya Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB telah menetapkan Perubahan Perda No.10 Tahun 2016 tentang merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB dalam rapat paripurna. Dalam Perda yang baru saja ditetapkan tersebut, diatur mengenai batas umur maksimal calon direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB.

Selain itu, calon Direksi PT. Bank BPR NTB diperbolehkan berasal dari unsur eksternal perusahaan milik Pemprov dan Pemda kabupaten/kota tersebut. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menjelaskan, dengan ditetapkannya Perda tersebut berarti legal formal mengenai merger PD.BPR menjadi PT. Bank BPR NTB sudah ada.

‘’Sekarang tinggal persiapan konten merger itu. Sampai sekarang izin operasional dari OJK belum ada. Untuk mendapatkan izin operasional OJK, secara teknis harus dipersiapkan. Kemudian kesiapan penyatuan kelembagaannya, personel, appraisal aset dan lainnya,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 12 Juni 2019 siang.

Setelah semua persyaratan lengkap, barulah Pemprov akan mendaftarkan perubahan badan hukum PT. Bank BPR NTB ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Terkait dengan persetujuan dua bupati yang dulu membuat proses merger menjadi lama. Wirajaya mengatakan, persetujuan dari Bupati Sumbawa dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat sudah clear. Kedua bupati tersebut sudah setuju mengenai merger PD.BPR menjadi PT. Bank BPR NTB.

Wirajaya menjelaskan, Perubahan Perda mengenai merger BPR tersebut terkait dengan persyaratan pengangkatan direksi PT. Bank BPR NTB. Persyaratan direksi mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri.

‘’Kalau dalam Perda kemarin belum disebutkan secara teknis berapa usia minimal calon direksi. Sekarang sudah ada usia maksimal  termasuk komisaris,’’ terangnya.

Baca juga:  Dewan Ingin Hapus Stigma GNE Jadi Tempat Penampungan Timses

Dalam Perda yang baru, kata Wirajaya, usia maksimal calon komisaris 60 tahun. Sedangkan calon direksi maksimal 55 tahun. Kemudian persyaratan lainnya bagi calon direksi PT. Bank BPR NTB, dapat berasal dari unsur eksternal.

‘’Perekrutan direksi boleh dari eksternal BPR sepanjang memenuhi ketentuan UU berlaku. Maksudnya, ada persyaratan secara teknis untuk menjadi direksi dan komisaris harus bersertifikat perbankan,’’ terangnya.

Setelah memenuhi persyaratan umur dan sertifikat perbankan, barulah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (UKK). Dari hasil UKK yang dilakukan Pemprov, kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan fit and proper test. ‘’Itu mekanismenya,’’ jelasnya.

Setelah ditetapkannya Perda merger BPR ini, lanjut Wirajaya, Pemprov diberikan waktu paling lambat sampai tiga tahun untuk melakukan merger dan perubahan badan hukum BPR. Dalam Perda sebelumnya, Pemprov hanya diberikan waktu selama setahun.

Dengan batas waktu yang ada, ia yakin merger BPR NTB akan segera rampung. Pasalnya banyak aspek yang harus disiapkan, mulai dari IT, sarana prasarana, kelembagaan dan lainnya.

‘’Diberikan kesempatan paling telat tiga tahun sejak Perda ditetapkan untuk bisa melakukan merger itu. Tim sedang bekerja paralel, baik dari aspek teknis dan non teknis sedang jalan. Kalau aspel teknis belum siap, ndak bisa keluar izin operasionalnya,’’ terangnya.

Dengan merger dan perubahan badan hukum PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB, diharapkan perusahaan daerah ini berperan lebih besar lagi dalam menggerakkan perekonomian NTB, khususnya memberikan akses permodalan kepada UMKM di daerah ini. Diharapkan PT. Bank BPR NTB dapat mengeliminir keberadaan rentenir atau bank rontok yang banyak berkeliaran di NTB.

Baca juga:  Muhammad Rizal Dilantik Sebagai Dirut Perusda KSB

‘’Paling tidak rentenir bisa diminimalisir atau kita nolkan. Akses permodalan kepada masyarakat  lebih besar, dan mereka di desa-desa, dekat dengan pedagang kecil,’’ katanya.

Diketahui, saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima.

Data Pemprov NTB, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB di PD. BPR NTB sampai 2018 sebesar Rp78,66 miliar lebih. Sedangkan Pemda kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima sebesar Rp60,77 miliar lebih. Kemudian Pemkot Mataram, KSB dan KLU sebesar Rp7,22 miliar lebih.

Sehingga total penyertan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di PD. BPR NTB sudah mencapai Rp146,659 miliar lebih. Dengan komposisi kepemilikan saham, 53,634 persen Pemprov NTB, 41,438 Pemda  Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Serta 4,928 persen Pemkot Mataram, KSB dan KLU.

Sementara itu, dividen yang disetor PD. BPR NTB sejak 2008 – 2018 bervariasi. Pada 2008, dividen PD. BPR NTB sebesar Rp3,054 miliar, 2009 Rp4,30 miliar, 2010 Rp4,399 miliar, 2011 turun menjadi Rp2,084 miliar. Kemudian pada 2012 sebesar Rp3,062 miliar, 2013 sebesar Rp5,463 miliar, 2014 sebesar Rp6,988 miliar, 2015 sebesar Rp8,121 miliar, 2016 sebesar Rp11,631 miliar, 2017 sebesar Rp11,035 miliar dan 2018 sebesar Rp9,485 miliar. (nas)