Pemprov Siapkan Dua Skema Muluskan Jalan di Pulau Sumbawa

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov menyiapkan dua skema untuk membiayai perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa. Dana yang dibutuhkan untuk memuluskan jalan provinsi di Pulau Sumbawa mencapai Rp1 triliun.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan bahwa memang jika melihat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas. Sehingga, Pemprov membuat dua skema untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar tersebut.

‘’Target yang ingin dicapai dengan Rp1 triliun itu kita akan tetap upayakan. Cuma skemanya kita ubah,’’ ujar Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 11 Juni 2019 siang.

Ia menjelaskan, perbaikan jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa lewat program percepatan akan dialokasikan lewat APBD NTB sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun mulai 2020 mendatang. Kemudian sisanya Rp250 miliar akan diupayakan dibiayai lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan program hibah daerah dari Kementerian PUPR.

‘’Anggaran Rp750 miliar direncanakan selama tiga tahun. Mudah-mudahan itu disetujui, kemarin kita sepakatnya begitu. Artinya setiap tahun dianggarkan Rp250 miliar lewat APBD.  Sama seperti pola percepatan tahun sebelumnya,’’ ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, alokasi anggaran untuk memuluskan jalan di Pulau Sumbawa mempertimbangkan keuangan daerah. Jangan sampai dengan adanya program tersebut mengganggu program-program prioritas lainnya yang juga membutuhkan alokasi anggaran dari APBD.

Khusus untuk program hibah jalan daerah dari Kementerian PUPR, jelas Ardhi polanya persis seperti program PRIM hibah dari Australia. Namun bedanya, Pemda mendapatkan hibah 100 persen. ‘’Kita membelanjakan dulu kemudian direimbers,’’ jelasnya.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Untuk penanganan ratusan kilometer jalan dan 138 jembatan provinsi tersebut, Pemprov berencana menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun. Penanganan akan dilakukan secara multiyears. Sehingga diajukan Raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak ke DPRD NTB.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

NTB  dengan luas wilayah 20.153,15 Km2, memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 Km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 Km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 Km.

Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Artinya,  masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km.

Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter  yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. Selain kondisi rusak dan belum terbangun, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB adalah masih cukup tingginya laju penurunan kondisi jalan.

Dimana pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan masih berada di kisaran 5-6 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa setiap tahun 62-75 Km jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap. (nas)