Rekrutmen P3K Juli, Pemprov Ajukan Formasi CPNS Dua Kali Lipat

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sekitar Juli 2019 mendatang. Sedangkan rekrutmen CPNS akan dilakukan sekitar Oktober mendatang.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Selasa, 11 Juni 2019 kemarin mengatakan, untuk formasi CPNS 2019, Pemprov NTB akan mengajukan sekitar 866 formasi. Jumlah formasi yang diusulkan ini dua kali lipat dari kuota CPNS yang didapatkan pada rekrutmen CPNS 2018 sebanyak 433 formasi.

‘’Kita berharap kalau usulan bisa dua kali lipat dari formasi 2018 untuk CPNS sekitar 800-an orang,’’ sebutnya.

Fathurrahman mengatakan, secara nasional sudah keluar kuota P3K dan CPNS 2019 sebanyak 254.173 orang. Namun, kata Fathurrahman, kuota masing-masing Pemda belum ke luar.

Saat ini masih dilakukan peng-input-an usulan kebutuhan P3K dan CPNS lewat aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Kemen PANRB memberikan deadline kepada Pemda sampai 15 Juni mendatang untuk meng-input kebutuhan P3K dan CPNS 2019.

‘’Kaitan dengan CPNS dan P3K, informasi sampai saat ini belum detail kami terima kaitan dengan petunjuk teknis. Tetapi informasi yang sudah disampaikan bahwa kita tinggal merampungkan e-formasi kebutuhan sesuai dengan anjab dan ABK,’’ jelasnya.

Setelah Pemda selesai meng-input data usulan formasi, kemudian Kemen PANRB akan melakukan validasi untuk menentukan kuota masing-masing Pemda. Ia berharap, Pemprov mendapatkan jatah CPNS seperti tahun 2018 lalu. Sehingga jumlah formasi yang diusulkan dua kali lipat dari kuota sebelumnya.

Sedangkan untuk kuota P3K, Pemprov mengatakan akan melakukan analisis sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Paling tidak, semua eks honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos dalam rekrutmen sebelumnya dapat diakomodir.

Baca juga:  Pemkot Mataram Belum Bisa Bayar Gaji P3K

Dikatakan, Pemprov masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) mengenai rekrutmen P3K maupun CPNS 2019. Khusus untuk rekrutmen P3K, Pemprov ingin mengetahui apakah akan dibuka juga untuk formasi umum, bukan saja eks honorer K2.

‘’Sisanya masih ratusan orang, karena yang lulus kemarin 234 orang eks K2. Kita mungkin prioritas K2 untuk rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K didahulukan, mungkin awal Juli mulai tahapan pertama. Kalau CPNS nanti bulan Oktober,’’ tandasnya.

Kemen PANRB memberikan deadline kepada Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pertengahan Juni mendatang. Tahun ini, Kemen PANRB akan memberikan alokasi  30 persen untuk formasi CPNS dan 70 persen untuk P3K bagi Pemda.

Kemen PANRB telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS.

Baca juga:  Rekrutmen CPNS 2019 Dimulai Oktober

Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah di-input ke dalam aplikasi e-formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-formasi. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kementerian, lembaga dan Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. (nas)