Gubernur Tantang Pansus Buka Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/Humas NTB)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menantang Panitia Khusus (Pansus) membuka secara gamblang dugaan penyimpangan proyek percepatan jalan. Sebelumnya, Pansus Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi DPRD NTB mensinyalir adanya dugaan permainan proyek percepatan jalan dan mendorong dilakukan audit investigasi terhadap permasalahan tersebut.

‘’Saya kira wajar, minta saja audit BPK. Tapi mestinya teman-teman di Pansus, karena bukan orang-orang baru juga. Ini orang-orang lama, terlibat di situ sudah lama sekali. Kalau mereka melihat penyimpangan, kasih tahu saja,’’ tegas gubernur dikonfirmasi usai halal bihalal dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 10 Juni 2019 siang.

Dr. Zul menegaskan, ia tidak punya beban apa-apa karena baru menjabat sebagai Gubernur NTB.  Sebagai gubernur baru, Dr. Zul mengatakan tak punya beban moral terkait hal tersebut.

Ia menantang Pansus yang di dalamnya orang-orang yang sudah lama duduk di gedung Udayana untuk membuka jika ada penyimpangan. ‘’Apa masalahnya, kasih tahu saja kita. Siapa yang bermain. Jangan sampai kesannya di masyarakat, untuk bergaining position saja, ribut-ribut. Tapi kalau ada, buka dong,’’ katanya.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, jika ada permainan dalam pengerjaan proyek percepatan jalan silakan dibuka. Begitu juga jika ada jalan yang baru dibangun kemudian rusak lagi, ia minta agar diperlihatkan.

‘’Jangan ngomong-ngomong saja. Jangan sampai nunggu-nunggu di lobi seseorang, kacau jadinya,’’ tandas gubernur.

Proyek perbaikan jalan yang cepat rusak di Pulau Sumbawa mendapatkan sorotan dari Pansus Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi DPRD NTB. Dewan mendorong dilakukan audit investigasi terhadap permasalahan tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengakui memang ada beberapa titik jalan yang rusak akibat persoalan kualitas. Namun, Dinas PUPR NTB menyatakan persoalan utama yang menyebabkan jalan yang rusak adalah minimnya biaya pemeliharaan yang dianggarkan tiap tahun.

‘’Ya memang, kita kan dana rutin tidak ada. Jadi, rutin itu ditujukan untuk pemeliharaan jalan-jalan yang mantap. Ketika ndak dirawat, jalan itu akan mengalami penurunan kondisi,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM.

Diungkapkan, pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan provinsi berada dikisaran 5-6 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa setiap tahun 62-75 kilometer jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap.

Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km.

Baca juga:  Proyek Dua Jembatan di Sumbawa, TP4D Tak Beri Toleransi Perpanjangan Waktu

Serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter  yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Azhar tak memungkiri cepat rusaknya jalan yang dibangun juga akibat persoalan kualitas pengerjaan. Namun ia mengatakan tidak banyak. ‘’Saya pikir kualitas mungkin juga ada pada beberapa titik. Tetapi penyebab utamanya biaya pemeliharaannya yang tidak ada,’’ ujarnya.

Menurutnya, drainase dan bahu jalan harus tetap dibersihkan tiap tahun. Apabila drainase dan bahu jalan tetap bersih, maka jalan yang telah dibangun akan bertahan lama.

Ia menekankan pentingnya merawat infrastruktur yang sudah dibangun. Untuk itulah, perlu biaya pemeliharaan yang memadai. ‘’Tapi kalau tidak dirawat, walaupun pembangunannya bagus, maka akan cepat rusak. Sekarang biaya pemeliharaan nol,’’sebutnya.

Sebelumnya,  Pansus VI DPRD Provinsi NTB yang membahas Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak tahun 2020-2022. Disebutkan dalam laporannnya, menemukan ada indikasi praktik permainan kartel dalam proyek membangun jalan dengan pola pembiayan tahun jamak selama ini di Provinsi NTB.

Dalam laporan Pansus VI yang disampaikan oleh juru bicara Pansus, Nurdin Ranggabarani pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (29/5) lalu menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah dan DPRD NTB, sudah empat kali membahas dan menetapkan Perda sejenis.

Pertama Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (2010-2013), dengan anggaran sebesar Rp. 499.536.000,- .

Kedua, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi Melalui Hibah Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (2013-2015), dengan anggaran sebesar Rp. 269.754.000.000,.Ketiga Perda No. 9 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (2017-2018), dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-

‘’Ke empat, Ranperda yang sedang kita bahas saat ini, Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (2020-2022), dengan rencana anggaran yang diusulkan, sebesar Rp 1 triliun. Dari empat Perda tersebut di atas, total alokasi anggaran yang diperlukan akan mencapai angka Rp 2,4 triliun. Sebuah angka rupiah yang cukup fantastik untuk sebuah daerah sekelas NTB,’’ sebut Nurdin.

Baca juga:  ‘’Groundbreaking’’ Dam Meninting Tandai Setahun Kepemimpinan Zul-Rohmi

Setelah pihaknya melakukan konsultasi dan rapat kerja dengan SKPD terkait, dan kunjungan dalam daerah, ke beberapa titik lokasi jalan provinsi. Baik yang berada di Pulau Lombok maupun yang berada Pulau Sumbawa, untuk melihat secara langsung kondisi terkini dari jalan provinsi yang akan ditangani melalui program pembiayaan tahun jamak tersebut.

Selain itu, Pansus VI DPRD NTB juga sekaligus melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan sejenis, yang sudah pernah di laksanakan. Pansus VI menemukan fakta bahwa nyaris hampir seluruh ruas jalan yang dibiayai dari tahun ke tahun adalah titik ruas di lokasi yang sama, dikerjakan oleh perusahaan atau korsorsium yang sama, dengan hasil yang juga sama, yaitu sama-sama mengecewakan.

Karena itu, pihaknya mendorong agar dilakukan audit investigasi khusus dan penyelidikan seksama dilakukan terhadap permasalahan ini. Karena praktik tersebut bukan saja sekadar sebuah monopoli proyek, tapi telah mengarah pada oligopoli yang melahirkan kelompok kartel.

‘’Mereka yang mengatur sebuah alur proyek, mulai dari ide lahirnya proyek, lokasi proyek, lembaga/dinas pengelola proyek. Personel SDM/aparatur pengendali proyek. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan hingga pelaksana audit proyek, harga dan nilai proyek. Harga penawaran proyek, kriteria proyek, jenis dan harga material proyek. Kriteria mutu dan kualitas proyek, kriteria pelaksana proyek, kriteria pemenang proyek hingga PHO proyek. Dari hulu hingga hilir, seluruhnya di bawah kendali dan kontrol geng kartel,’’ sebut Nurdin.

Dari hasil evaluasi lapangan pihaknya menyaksikan, bahwa kondisi jalan yang telah dikerjakan pada tahun jamak sebelumnya, justru semakin hancur lebur. Seperti ruas jalan Pal IV-Lenangguar-Lunyuk. Demikian pula ruas jalan Sumbawa Besar-Semongkat-Batudulang hingga Punik di Kecamatan Batulanteh. SJN-Sebewe-Lu Air. SJN Plampang-Labangka-Sekokat. Simpang Tano-Simpang Seteluk. Tatar-Lunyuk,  serta beberapa ruas lainnya di Pulau Sumbawa. Sebaliknya terjadi di Pulau Lombok. Seluruh ruas jalan yang diusulkan melalui anggaran percepatan, justru dalam kondisi sangat bangus dan mantap.

Untuk itulah, Pansus VI DPRD NTB minta agar dapat dilakukan audit investigasi secara khusus terhadap beberapa titik lokasi, yang ruas jalannya dianggarkan, dibiayai dan dikerjakan setiap tahun, melalui pola pembiayaan tahun jamak.  Namun kondisinya justru paling memprihatinkan.

‘’Hal ini perlu didalami dan ditelusuri secara cermat. Agar anggaran besar yang bersumber dari keringat rakyat NTB ini tidak sia-sia, terhambur-hamburkan dengan mubazir. Kemudian lenyap menjadi lumpur dijalanan,’’ pungkasnya. (nas/ndi)