209 PNS Pemprov Pensiun, Usulan Formasi Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah

Ilustrasi PNS (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyebut sebanyak 209 PNS lingkup Pemprov NTB akan pensiun tahun 2019 ini. Jumlah PNS yang pensiun merupakan salah satu acuan dalam pengajuan formasi CPNS 2019.

Dalam usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS 2019, Pemprov NTB akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.’’Kalau masalah pengusulan akan kita sesuaikan dulu dengan kemampuan keuangan daerah. Prinsipnya itu kalau untuk CPNS. Lebih detail lagi kalau P3K,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 27 Mei 2019 siang.

Ia menjelaskan, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Pemda diminta memperhatikan kemampuan keuangan daerah terkait dengan usulan formasi CPNS 2019. Begitu juga dengan usulan formasi P3K, Pemprov juga akan melihat lebih detail lagi kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, untuk penggajian P3K dibebankan kepada masing-masing Pemda.

Ia menjelaskan, Pemda diberikan batas waktu sampai pertengahan Juni mendatang untuk meng-input usulan formasi P3K dan CPNS 2019. Menurut Fathurrahman, Pemprov NTB masih kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Sehingga dalam usulan formasi P3K dan CPNS 2019, formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan diprioritaskan. Termasuk juga tenaga teknis lainnya. ‘’Dinas Dikbud akan melihat juga dari guru mata pelajaran yang kosong, mungkin ada yang pensiun. Kemudian kita juga kebutuhan tenaga kesehatan berapa,’’ ucapnya.

Meskipun usulan mengacu pada jumlah PNS yang pensiun. Fathurrahman mengatakan kemungkinan kuota yang akan didapat Pemprov lebih dari itu. Hal ini berkaca dari rekrutmen CPNS 2018. Dimana kuota CPNS yang diperoleh Pemprov sebanyak 433 formasi.

Baca juga:  Tambah Libur, TKD 22 ASN akan Dipotong

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS.

Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Baca juga:  Tambah Libur, 34 ASN Disanksi Ganda

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah di-input ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-Formasi. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kementerian, lembaga dan Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. (nas)