Musrenbangnas 2019 : Transformasi Digital, Program Prioritas Tahun 2020 Usulan Diskominfotik NTB

I Gde Aryadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Program prioritas tahun 2020 yang diusulkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Sangrila Jakarta, Kamis-Jumat (9-10/5-2019) adalah Transformasi Digital,  terkait dengan kegiatan pertama, pemenuhan layanan akses internat bagi masyarakat di area blank spot. Dan ke dua, adalah penguatan kapasitas SDM keamanan Siber.

‘’Kedua kegiatan tersebut memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian Misi ke dua : Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr, H.Zulkieflimansyah-Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah (Zul – Rohmi), yakni NTB Bersih dan Melayani, melalui transformasi reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, bersih dari KKN dan berdedikasi. Serta Misi ke enam : NTB Aman dan Berkah,’’ ujar Plt. Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, I Gde Aryadi, S.Sos,MH, kepada Suara NTB, Minggu, 12 Mei 2019.

Ketersediaan internet atau infrastuktur digital dalam konteks layanan publik merupakan kebutuhan dasar. Demikian juga  keamanan siber sebagai gerbang lalulintas informasi, akan sangat menentukan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus  barometer kemajuan suatu daerah. Berita hoaks, peretasan/perusakan sistem informasi (hack), dan berbagai wujud kejahatan siber lainnya, tanpa pengendalian dan pengamanan yang memadai, justru akan  menjadi medium yang meluluhlantahkan kohesi sosial masyarakat kita. ‘’Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program kegiatan  bidang komunikasi dan informatika yang mampu memperbesar manfaat dan menekan sekecil mungkin ekses negatifnya,’’ katanya.

Pada forum Musrenbangnas kali ini, NTB mengusulkan kegiatan Penyediaan Layanan Akses internet di 570 lokasi/fasilitas publik. Khususnya di area blank spot se-NTB, sebagai kegiatan prioritas nasional tahun 2020. Akses internet tersebut akan ditempatkan pada fasilitas pelayanan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan pemerintahan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyakat di daerah terpencil, pedalaman,  pesisir  dan lokasi lain yang belum terjangkau akses internet (area blank spot).

Baca juga:  Rem Belanja, Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Sebab tanpa internet, maka akses informasi dan akvititas layanan dasar di berbagai sektor publik, sulit diwujudkan. Misalnya di bidang pendidikan, Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) butuh akses internet. Demikian juga sektor  sektor lainnya. Termasuk untuk mendukung NTB sebagai destinasi unggulan pariwisata nasional.

Hingga saat ini, di NTB masih terdapat 201 lokasi (site)  yang belum terjangkau signal internet (blank spot).  Hasil  survey Menkominfo akhir tahun 2018, menunjukkan  127 desa di 62 kecamatan, tersebar di delapan kabupaten dan 1 kota  se- NTB merupakan area yang masih terisolasi signal internet. Padahal desa-desa tersebut merupakan kawasan padat potensi, baik SDA, sosial kultural atau SDM maupun sumber daya ekonomi di sektor pariwisata.  Di wilayah Pulau Sumbawa misalnya, jumlah desa blank spot lebih dominan dibandingkan Pulau Lombok. Hal ini mungkin dipengaruhi kondisi  topografi di wilayah itu didominasi  (70 persen) perbukitan,  sementara 30 persen lainnya merupakan dataran. Area dataran dikitari perbukitan itulah yang merupakan pemukiman dan berbagai aktivitas sosial ekonomi lainnya. Bahkan tidak sedikit diantaranya merupakan destinasi wisata yang eksotik. Sebut saja misalnya kawasan Pulau Moyo, Geopark Tambora, Sanggar, Teluk Saleh dan kawasan-kawasan lainnya di Pulau Sumbawa. Demikian sejumlah ojyek wisata lain  di Pulau Lombok, masih terdapat sejumlah destinasi potensial yang belum terjangkau akses internet. Salah satu diantaranya Water Fall Tiu Kelep di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan beberapa destinasi lainnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan Desk IV Musrenbangnas  tahun 2019, telah disepakati bahwa kegiatan penyediaan Layanan Akses Internet bagi kawasan blank spot di seluruh NTB, akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun ini dimulai dengan penetapan lokasi atau penentuan titik-titik koordinat penempatan  BTS ( Base Transceiver Station) yang akan memancarkan signal internet ke citizen.

Bahkan saat ini telah dijadwalkan, Tim dari BAKTI Kemenkominfo RI dan Diskominfotik Provinsi NTB, akan melakukan Terabas  Wilayah untuk  menetapkan titik-titik koordinat penempatan BTS dimaksud, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. ‘’Insya Allah di akhir bulan Juni nanti, kami akan menerabas bukit dan jurang menggunakan trail untuk menentukan titik koordinat yang paling strategis.’’

Baca juga:  Realisasi DAK Seret, OPD Diminta Pacu PPK

Dalam kegiatan Terabas Wilayah tersebut, Insya Allah,  Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dijadwalkan  berkenan ikut ambil bagian. Ini merupakan bagian dari wujud  betapa  besarnya komitmen gubernur dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan, secara bertahap membuka sekat-sekat dan isolasi wilayah melalui visi NTB Gemilang. Terabas Wilayah sekaligus dijadikan momen untuk melihat langsung dan menyerap aspirasi  masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di desa-desa terpencil.

Siapkan SDM Keamanan Siber

Selain penyediaan layanan akses internet, NTB juga mendapatkan dukungan program prioritas nasional tahun 2020 berupa penguatan kapasitas SDM keamanan siber.

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), menyediakan alokasi anggaran kegiatan untuk melatih 10 orang tenaga IT dari NTB untuk diberi skill sebagai Tim Keamanan Siber Daerah. Untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimtek  bagi SDM yang akan melaksankan fungsi keamanan Siber. NTB mendapatkan alokasi 10  orang SDM yang akan dilatih sebagai Tim Keamanan Siber Daerah, yang disebut CSRIT ( Computer Security Respont Insiden Team).

Tim  ini nantinya menjalankan tugas dan  fungsi untuk mengatasi berbagai jenis gangguan sistem informasi daerah, baik insiden karena peretasan/perusakan (hack) maupun kejahatan siber lainnya.

Sebagaimana dimaklumi, saat ini dan ke depan seiring dengan pesatnya teknologi digital, maka tekanan terhadap sektor keamanan  akan semakin meningkat pula. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB, selain menyiapkan SDM keamanan digital, juga terus memperkuat peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan berbagai komunitas masyarakat lainnya sebagai garda terdepan dalam menggunakan medsos secara bijak, dengan menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan. (r/*)