RTG Krisis Tenaga Konstruksi Akibat Penggajian Tak Beres

Ilustrasi pembangunan rumah korban gempa. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Minimnya keterlibatan tenaga konstruksi lokal untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) sebetulnya bukan murni karena persoalan keterbatasan SDM. Sistem penggajian yang tidak beres oleh oknum pemborong membuat tenaga lokal lebih memilih meninggalkannya.

Pemerintah mungkin lupa, di tengah upaya menggenjot pembangunan RTG bagi korban gempa, yang jumlahnya tak kecil sistim penggajian yang tak beres di tingkat pemboronglah yang membuat tenaga konstruksi lokal enggan. Meskipun, RTG menawarkan pekerjaan baru bagi tenaga-tenaga lokal. Tetapi sistim pengupahan tak semanis yang dibayangkan.

Dua tenaga kerja konstruksi yang lebih memilih kabur dari proyek RTG, Musdin dan Royani dari Lombok Timur. Mereka terpaksa meninggalkan proyek yang telah disepakati dengan pemborong. Lantaran penggajian dari pemborong yang tak sesuai ekpekstasi.

“Rumah tahan gempa itu ndak ada uangnya (gaji). Ngapain mau lelah-lelah,” kata Musden kepada Suara NTB di Mataram, Kamis, 9 Mei 2019. Musden sebelumnya menerima tawaran proyek RTG di salah satu kawasan pembangunan di Pemenang, Lombok Utara. Ia ikut bekerja karena ditawarkan oleh beberapa temannya yang mendapat bagian membangun proyek RTG.

Baca juga:  Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali

Kesepakatannya dengan pemilik proyek, penggajian dilakukan setiap tanggal 15. Beberapa hari melewati tanggal tersebut, gaji tak kunjung diberikan. Untuk tukang, perhari hitungannya Rp110.000. Sementara peladen digaji Rp85.000/hari. Ditanggung makan dan minum. Musden bekerja sebagai tukang batu bata. Karena gaji yang tak ada kejelasan, akhirnya ia dan 7 orang lainnya memilih pulang dan saat ini bekerja membangun rumah swadaya.

Males kita ngerjakan rumah gempa ini. Ndak ada apa-apanya (kejelasan pendapatan). Kalau bagus gaji, seneng kita mengerjakannya,” demikian Musden. Royani juga mengemukakan cerita yang sama. Proyek RTG untuk korban gempa diacuhkan. Alasannya sama, sistim penggajian dari pemborong yang tidak jelas.

Ia juga diminta terlibat membangun RTG sekian puluh unit. Permintaan tersebut ditolaknya. Mengerjakan proyek, menurutnya kelancaran gaji menjadi yang utama. Apalagi mereka harus meninggalkan anak dan istri. “Pemborong yang ndak bagus, ditahan uang kita. Ngapain kerja kalau begitu caranya,” katanya.

Baca juga:  BMKG Pasang Tiga ‘’Shelter’’ untuk Monitor Gempa

Sebelumnya, beramai-ramai disebut kurangnya ketersediaan tenaga kerja lokal untuk membantu pembangunan rumah untuk korban gempa yang jumlahnya mencapai hampir 80 ribu unit.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah menyebut, satu rumah membutuhkan 5 sampai 6 tukang. Jika dikalikan dengan jumlah RTG yang akan dibangun, total kebutuhan tukang mencapai 400 ribu orang. Jika pembangunan dilakukan secara serempak. Sementara, yang telah mendapatkan sertikat kompetensi tenaga terampil sebanyak  6.300-an  dan sertifikat keahlian sebanyak 1.400 orang.

“Mau ndak mau, harus mendatangkan dari luar. Untuk mempercepat penyelesaiannya, mau tidak mau harus melatih skill para tukang yang pemula. Dan yang sudah punya skill bisa transfer pengetahuan,” tegasnya. (bul)