Empat Dinas Baru Mulai Diajukan

Yusron Hadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengajukan pemecahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke DPRD NTB. Dua OPD yang akan dijadikan empat dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menjelaskan, usulan pemecahan dua OPD tersebut Raperdanya sudah diajukan ke DPRD NTB bersamaan dengan tiga Raperda lainnya. Yusron mengatakan, Dinas Dikbud nantinya akan dipecah menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Sedangkan Dinas LHK, akan dipecah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

‘’Kita ingin mengoptimalkan perangkat daerah dalan rangka mewujudkan visi misi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,’’ kata Yusron dikonfirmasi, Rabu, 8 Mei 2019 siang.

Ia menjelaskan dua OPD tersebut beban tugasnya cukup besar. Sehingga perlu dipecah agar dapat bekerja optimal mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia mencontohkan seperti Dinas LHK, banyak persoalan di bidang kehutanan yang perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu bidang lingkungan hidup juga tak kalah pentingnya, apalagi dengan adanya program NTB Zero Waste 2023.

Baca juga:  Pengisian Jabatan Kosong, Baperjakat Segera Konsultasikan ke Walikota

‘’Kalau fokus zero waste saja, maka banyak terabaikan nanti kehutanannya. Pembentukan dinas ini kita tidak asal buat. Tapi mempertimbangkan optimalisasi, efektivitas peran perangkat daerah dalam rangka mendukung visi misi Pak Gubernur,’’ terang mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Yusron menyebutkan, ada empat buah Raperda yang diajukan gubernur untuk segera dibahas bersama wakil rakyat di Udayana. Pertama, Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua, Raperda tentang Lain-lain PAD yang Sah. Ke tiga, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.  Ke empat, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR NTB.

Khusus untuk pemecahan dua OPD tersebut, masuk dalam usulan Perubahan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. ‘’Dua OPD yang diajukan dipecah, Dinas Dikbud dan Dinas LHK,’’ sebutnya.

Selain melakukan pemecahan dua OPD, lanjut Yusron, Pemprov juga akan melakukan perubahan status tiga OPD. Yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Perindustrian  dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB. Ke tiga OPD ini, kata Yusron masih tipe B. Ketiganya akan diubah menjadi tipe A.

Baca juga:  Pengisian Jabatan Kosong, Baperjakat Segera Konsultasikan ke Walikota

Dengan perubahan status OPD, maka akan berimplikasi terhadap penambahan jumlah bidang dan seksi. ‘’Peningkatan status ini urgen dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan beban dan fungsi seiring OPD ini mengemban pelaksanaan program prioritas Pak Gubernur. Misalnya, Dinas Perindustrian dengan struktur yang ada sekarang masih ada tiga bidang. Masing-masing bidang hanya diisi dua seksi, seharusnya tiga,’’ jelasnya.

Begitu juga BPSDM yang akan ditargetkan terakreditasi A. Maka harus didukung organisasi yang optimal.  Kemudian Dinas Perkim, ke depan statusnya perlu ditingkatkan sehingga  performanya dalam menyelesaikan rumah tidak layak huni lebih optimal lagi.

Tiga OPD ini harus menyiapkan dokumen pendukung. Mereka harus memetakan skoring beban kerja. Setelah tersusun, dinas terkait harus meminta rekomendasi ke kementerian terkait. ‘’Setelah itu, baru kita minta rekomendasi ke Kemendagri. Pembahasan status akan dibahas kemudian, setelah pemecahan dua OPD ini,’’ tandasnya. (nas)