Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol

Syarwan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat realisasi anggaran 21 Satuan Kerja (Satker) masih nol persen hingga April 2019. Padahal, tahun anggaran 2019 sudah empat bulan berjalan.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Selasa, 7 Mei 2019 membeberkan, 21 Satker yang realisasi anggarannya masih nol dan 10 Satker yang dengan tingkat penyerapan tertinggi sampai April 2019. Sampai April, sebesar Rp72,5 miliar belum diserap oleh 21 Satker di NTB.

Disebutkan 21 Satker yang penyerapannya nol persen adalah Dinas Dikbud NTB dengan pagu Rp392 juta, DP3AP2KB sebesar Rp1 miliar, Dispora NTB sebesar Rp3,77 Miliar, Diskop UKM Lombok Barat Rp500 juta, Dinas Perdagangan NTB Rp855 juta lebih. Kemudian Disnakertrans NTB Rp429 juta, Sekretariat Daerah NTB Rp208 juta, Pengadilan Agama Praya Rp216 juta, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Mataram Rp4,9 miliar.

Baca juga:  Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram Rp194 juta, Bappeda NTB Rp284 juta, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp2,3 miliar, Dinas Sosial NTB Rp448 juta, Balai Prasarana Permukiman

Wilayah NTB Rp 1,8 miliar, Diskop UKM Bima Rp950 juta, Dinas Sosial Bima Rp3,5 miliar, Dinas Sosial Sumbawa Rp2,2 miliar, Diskop UMKM Lombok Timur Rp950 juta dan Dinas Pertanian Lombok Timur Rp45 miliar lebih.

Sementara itu, 10 Satker dengan tingkat penyerapan tertinggi adalah KPU Lombok Timur dari pagu Rp50 miliar, realisasinya Rp41,8 miliar. KPU Lombok Tengah dengan pagu Rp40,58 miliar, realisasinya Rp31,87 miliar. KPU Lombok Barat dengan pagu Rp30,5 miliar realisasinya Rp23,6 miliar.

Baca juga:  BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember

Selanjutnya, Disnakertrans NTB dengan pagu Rp1,26 miliar, realisasinya Rp786 juta. Pengadilan Agama Taliwang dengan pagu Rp50 juta, realisasinya Rp30 juta. Kanwil Kemenkumham NTB dengan pagu Rp719 juta, realisasinya Rp430 juta,KPU Lombok Utara dengan pagu Rp16,8 miliar, realisasinya Rp9,8 miliar.

Kemudian KPU Sumbawa Barat dengan pagu Rp12,6 miliar, realisasinya Rp7,1 miliar. KPU Bima dengan pagu Rp29,1 miliar, realisasinya Rp14,3 miliar dan Kanwil Kemenag NTB dengan pagu Rp13,2 miliar, realisasinya Rp6,5 miliar.

Syarwan menyebutkan, dana transfer yang sudah direalisasikan ke Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota sampai 30 April sebesar Rp2,1 triliun dari pagu sebesar Rp12,2 triliun. (nas)