Diduga Ada Manipulasi Data Pengiriman Sapi Potong Antarpulau

Dokumentasi hasil investigasi Ombudsman NTB menunjukkan sapi anakan yang ditemukan di rumah pemotongan hewan di Sumbawa. (Suara NTB/ist_ombudsman)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi dan praktik maladministrasi dalam pengiriman sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Hasil investigasi selama periode Maret hingga Mei 2019 di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur, tim menemukan dugaan praktik maladministrasi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Senin, 6 Mei 2019 kemarin mengungkapkan, Ombudsman juga menemukan fakta, sapi-sapi anakan berbobot di bawah 200 Kg dan sapi potong justru tidak dipotong. Tapi dijual di jalanan dengan memanipulasi proses pengiriman resmi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB, menetapkan berat badan ternak sapi potong yang boleh dikirim ke luar antarpulau harus mencapai bobot minimal 300 Kg.

‘’Namun untuk memperlancar lalu lintas pengiriman bobot sapi potong ini berdasarkan hasil kesepakatan para pengusaha ternak sapi dengan Gubernur NTB pada Maret 2019, bobot sapi potong yang boleh keluar dari Pulau Sumbawa minimal 250 kilogram,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, aksi manipulasi data sapi potong sudah dimulai sejak saat di area Holding Ground di Bangkong, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, yang notabene di bawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan fakta bahwa di Holding Ground di Bangkong banyak terdapat anakan sapi yang bobotnya di bawah 200 Kg.

Baca juga:  Ombudsman Minta Pemprov Perbaiki Prosedur Pengiriman Peserta Beasiswa

Anakan sapi dengan bobot di bawah 200 Kg dengan ciri fisik berat badan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 inilah yang kemudian dikirim masuk ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

Sapi anakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sapi potong yang akan dikirim. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar tidak dapat berbuat apa-apa karena tupoksi atau kewenangan dari Stasiun Karantina Pertanian hanya untuk mengecek kesehatan hewan yang masuk ke dalam Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa berat badan dan atau ciri fisik hewan.

‘’Kondisi ini menjadi sangat memungkinkan karena evaluasi dan pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa terlihat lemah. Anakan sapi inilah yang kemudian keluar dari Pulau Sumbawa dan dikirim ke Pulau Lombok melalui jalur laut dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Khayangan, Lombok Timur,’’ ungkapnya.

Catatan yang diperoleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, pengiriman sapi potong dari Pelabuhan Badas ke Pelabuhan Khayangan setiap hari sekitar 15 truk.

Dalam satu minggu biasanya pengiriman lima hari, yakni Senin hingga Jumat. Setiap truk diisi 15 ekor sapi. Di antara 15 ekor sapi inilah akan disisipi sekitar lima anakan sapi. Dan dari 15 ekor sapi tidak semua akan dipotong, tapi justru akan diperjualbelikan. Padahal izin pengangkutan dari Kabupaten Sumbawa ke Lombok Timur menggunakan izin angkut ternak potong.

Baca juga:  Ombudsman Minta Pemprov Perbaiki Prosedur Pengiriman Peserta Beasiswa

Dicontohkannya, dari satu truk yang memiliki izin hewan potong dari Kabupaten Sumbawa yang mengangkut 15 sapi menuju Rumah Potong Hewan (RPH) di Lombok Timur, diduga disisipi lima sapi anakan yang bobotnya di bawah 200 Kg.

Hewan potong dengan kategori anakan tersebut kemudian dibawa langsung oleh pembeli atau pemilik yang telah menunggu di dalam RPH untuk kemudian diternakan.

‘’Indikasi manipulasi lainya, tujuh ekor sapi yang masuk katagori hewan potong bukannya dipotong di RPH tersebut tetapi langsung diperjualbelikan. Dari satu truk itu baru diketahui dari total 15 ekor sapi yang diangkut hanya tiga ekor yang dipotong,’’ ujarnya.

‘’Dengan adanya temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap alur distribusi hewan ternak khususnya ternak dengan izin potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengaku sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Dalam penjelasan singkatnya,  Budi Septiani berterima kasih atas catatan dan sudah dilakukan pengawasan lapangan.

‘’Terima kasih. Kami sudah melakukan pengawasan dan pembinaaan langsung,’’ jawabannya singkat. (ars/bul)