Tekan Kasus TPPO, NTB Butuh Satgas Penanganan TKI Ilegal

Agus Patria - Azhar - Ahsanul Khalik (Suara NTB/ars)

Sebagai salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia, banyak masyarakat yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat yang menjadi korban TPPO bukan saja yang berangkat secara ilegal, tetapi mereka yang berangkat secara legal pun tak luput dari ancaman TPPO. Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram pun mulai mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TKI Ilegal.

HAL tersebut terungkap dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Melindungi TKI dari Ancaman TPPO’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu, 4 Mei 2019. Diskusi dihadiri Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH. Kepala BP3TKI Mataram, Yohanes A Selan, Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati. TKI Korban Perdagangan Orang, Muliati dan Mashuri, Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Andrey S Isak. Ketua Umum Posnaker NTB, Jose Rizal, Koordinator PBHBM, Muh. Saleh dan Koordinator ADBMI, Roma Hidayat. Diskusi dipandu Kordinator Liputan Suara NTB, M. Azhar.

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, pihaknya bersama BP3TKI dan Polda NTB sepakat membentuk Satgas Penanganan TKI Ilegal. Keberadaan Satgas ini dinilai cukup penting. Di samping dapat melakukan penindakan secara cepat, Pemda juga punya jaringan untuk mendeteksi dan mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO.

‘’Saya sudah sampaikan kepada pimpinan. Saya katakan, gubernur punya dua peran,’’ kata Agus. Di samping sebagai kepala daerah, gubernur juga punya peran sebagai wakil pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh institusi yang ada di NTB. Sehingga tidak boleh ada satu institusi yang mengatakan tidak, apabila sudah perintah gubernur.

Menurut mantan Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB ini, dari sisi hukum, gubernur mewakili rakyat di luar dan dalam pengadilan. Sebagai kepala daerah, gubernur mewakili rakyatnya di dalam dan luar pengadilan. Sehingga, kalaupun ada TKI ilegal asal NTB yang bermasalah di luar negeri, pemerintah akan tetap memberikan bantuan hukum.

Terkait dengan persoalan TKI, Agus mengatakan seluruh aparat pemerintah punya kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, aparat pemerintah tidak boleh melampaui dan mencampuradukkan kewenangannya. Berbicara masalah TPPO, maka hal itu menjadi kewenangan kepolisian. Namun dalam mengusut kasus TPPO, kepolisian tentunya bermitra dengan Disnakertrans.

Agus mengatakan, berkali-kali pihaknya bermitra dengan kepolisian. Baik dalam membahas maraknya TPPO maupun membantu proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. ‘’Kami bisa memberikan keterangan selaku ahli. Karena dinas kami yang menangani,’’ katanya. Dalam kasus pengiriman TKI ilegal, ada yang dilakukan perseorangan, sekelompok orang bahkan bisa juga oleh perusahaan yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan menjadi kewenangan Disnakertrans untuk menindaknya. Disnakertrans memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). ‘’Tapi bicara tentang TPPO, itu kewenangan kepolisian. Berbagai macam kewenangan itu, kalau disinergikan maka akan menjadi sebuah kekuatan,’’ ujar Agus.

Agus mengungkapkan, penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban TPPO di NTB. Karena kesadaran hukum termasuk kesadaran korban TPPO yang masih perlu ditumbuhkan. Menurutnya, Pemda perlu membantu aparat melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar. Menyelesaian persoalan TKI harus banyak pihak yang terlibat. Mulai dari tingkatan pemerintahan terkecil yakni kepala desa. Kepala desa harus mengetahui warganya yang ke luar daerah atau ke luar negeri. Paling tidak, ketika ada warganya yang ke luar daerah atau ke luar negeri, Kepala desa harus melaporkannya ke Disnakertrans. Sehingga dapat dilakukan pemantauan.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

Dari sisi hukum, lanjut Agus, sebenarnya banyak pihak yang bisa dijerat dalam kasus TPPO. Selama ini, aparat kepolisian masih berbaik hati, hanya menjerat orang yang merekrut atau pengirim TKI. Sebenarnya, keluarga korban TPPO juga bisa dijerat karena ikut terlibat secara bersama-sama memperdagangkan. Tetapi aparat menggunakan diskresi, melihat keluarga korban dari faktor kemiskinan.

Modus operandi para perekrut TKI korban TPPO ini biasanya selalu memanfaatkan kemiskinan calon TKI. Sehingga korban mudah terbawa bujuk rayu para calo. Untuk itu, kata Agus, masyarakat perlu diberikan pemahaman. Jika ingin menjadi TKI harus lewat resmi. Masih banyaknya masyarakat yang menjadi TKI secara ilegal, kata Agus harus menjadi introspeksi institusi pemerintah. Apa yang menjadi penyebab masyarakat lebih tertarik menggunakan jalur ilegal ketimbang legal? Apakah pelayanan yang masih lama atau faktor lainnya. Jika berkaitan dengan pelayanan, maka harus dipangkas.

Agus menambahkan, ada yang mengatakan pentingnya peran Imigrasi untuk mencegah pengiriman TKI ilegal. Dengan menggunakan visa pelancong, banyak masyarakat yang ke luar negeri tujuannya menjadi TKI. Dalam aturan, kata Agus sebenarnya Imigrasi dapat menunda penerbitan paspor. Meskipun langkah ini berpeluang dituntut oleh pihak lainnya.

Menurut Agus, Imigrasi tidak salah menunda penerbitan paspor pelancong jika ada dugaan awal bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tak meyakinkan menjadi pelancong. ‘’Kalau

ada dugaan awal bahwa orang ini bukan orang yang melancong. Menahan satu dua hari bukan berarti tak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan UU. Kalaupun diumumkan tiga hari selesai, ternyata lebih. Sepanjang ada alasan-alasan hukum, tindakan pejabat tersebut dibenarkan secara hukum,’’ ujar Agus.

Menurutnya, seorang pejabat dalam mengambil diskresi atas persoalan hukum. Tidak boleh seorang pejabat mengatakan tidak ada jalan ke luar terhadap persoalan yang ada di suatu instansi. Apalagi hal yang berkaitan dengan upaya memproteksi masyarakat dari TPPO. ‘’Kita sama-sama mencari jalan ke luar sesulit apapun masalah itu,’’ kata mantan Inspektur Inspektorat NTB ini.

Dalam upaya perlindungan TKI NTB di luar negeri, Pemprov sudah meresmikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang berlokasi di dekat Bandara Internasional Lombok. Dengan adanya BLKLN ini diharapkan semua calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri mendapatkan pelatihan di dalam daerah. Pasalnya, selama ini banyak calon TKI asal NTB yang dikirim ke luar negeri dilatih di luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. BLKLN rencananya akan dioperasikan pada Mei ini. Dengan adanya BLKLN tersebut, maka TKI yang dikirim ke negara Asia Pasifik dapat diawasi dan dikontrol.

Disnakertrans NTB juga sudah melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar memanfaatkan BLKLN untuk melatih calon TKI.

Butuh Sinergi Bersama

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyatakan NTB cukup kewalahan menghadapi problem TKI ilegal ataupun legal yang kemudian bermasalah di luar negeri. Khalik meyakini, sinergi antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, LSM, dan lembaga lainnya dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan TKI yang efektif.

Baca juga:  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

Menurut Khalik, korban TPPO bukan saja TKI yang berangkat secara legal. Tetapi banyak korban TPPO yang ditangani Dinas Sosial, mereka berangkat menjadi TKI secara legal, lalu mereka bermasalah di luar negeri. Khalik menyebutkan, hampir setiap bulan Dinas Sosial menerima pemulangan korban TPPO asal NTB dari Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus Jakarta dan Batam. Jumlahnya tak kurang dari empat sampai 10 orang setiap bulan.

Ia melihat dalam empat tahun belakangan, ada ketidaksinergian antara Disnakertrans dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan persoalan-persoalan TKI. Apabila ingin menguatkan perlindungan terhadap calon TKI, maka harus berbasis komunitas. Karena komunitas-komunitas inilah yang menyampaikan apa yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat calon TKI di lapangan bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Baru kemudian berbicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

Bagaimana melakukan penguatan terhadap sistem perekrutan masyarakat yang mau menjadi TKI dari calo tak bertanggung jawab. Khalik mengatakan, pentingnya Pemprov melakukan rapat koordinasi dengan bupati/walikota terkait dengan masalah TPPO. Untuk mengelaborasi langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani masalah TPPO di masing-masing kabupaten/kota. Tindaklanjutnya, perlu ada memorandum of understanding (MoU) antara bupati/walikota dengan gubernur. MoU tersebut mengisyaratkan langkah yang dilakukan masing-masing kabupaten/kota serta anggarannya jelas.

‘’Ini belum pernah kita lakukan. Kita teriak korban perdagangan orang ribuan orang, tapi tidak ada langkah strategis dari kepala daerah di kabupaten/kota yang terlihat,’’ ujarnya. Apabila hal ini dapat dilakukan, kata Khalik, maka secara perlahan bisa dimunculkan Kampung TKI dan lainnya. Kemudian Dinas Sosial melakukan pemberdayaan sosial ke desa-desa yang banyak mengirim TKI ke luar negeri.

‘’Bahkan di Sumbawa ada beberapa mantan TKI yang kami berdayakan, ternyata berhasil. Kami berikan bantuan Rp5 juta melalui LKS, kami melihat berhasil. Dan ini bisa kita lakukan di daerah-daerah lain,’’ katanya. Khalik menyebutkan, saat ini anggaran pemberdayaan mantan TKI belum ada dari provinsi. Tetapi berasal dari Kementerian Sosial. Untuk penanganan korban TPPO yang selama ini dilimpahkan dari RPTC Bambu Apus dan Batam tahun ini bertambah menjadi Rp300 juta.

Wacana pembentukan Satgas Penanganan TKI Ilegal menurut Khalik memang perlu dikonkretkan. Sehingga ketika ada masyarakat yang membuat paspor pelancong di Imigrasi dapat dideteksi lebih awal. Menurutnya, perlu dibuat sistem dalam bentuk aplikasi yang mempermudah Satgas dalam melakukan pemantauan.

‘’Ketika masuk permohonan paspor, Imigrasi bisa menyebar informasinya ke kita di Dinas Sosial, Disnakertrans dan desa-desa melalui aplikasi yang kita buat ketika ada Satgas. Sehingga kita tahu kalau ada orang yang kemungkinan dari desa yang biasanya ada TKI membuat paspor, kita bisa mendeteksi secara cepat. Kira-kira lewat siapa dia membuat paspor, apakah ada calo yang mendampingi dia ke Imigrasi.’’

Khalik menambahkan, dari pembentukan Satgas akan terbangun sistem kerja antarinstansi. Sehingga masyarakat yang akan berangkat menjadi TKI secara ilegal lebih cepat terdeteksi. Jika ini dapat dilakukan maka korban TPPO akan mampu ditekan dan dicegah. Bentuk Satgas TPPO NTB memerlukan satuan tugas perlindungan warganya dari tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum saja tidak cukup. Sebab dimensi TKI tak cuma soal menangkap tersangka. melainkan juga aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi. (nas/why)