Tak Ada Warga NTB yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

Upi Dewi Marciana (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Setelah bebasnya dua warga negara Indonesia (WNI) asal Sumbawa dan Karawang dari ancaman hukuman mati. Masih ada 11 WNI lagi yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan tidak ada warga NTB dari 11 WNI yang terancam hukuman mati di  Arab Saudi tersebut. Hal tersebut ditegaskan Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Upi Dewi Marciana.

‘’Dari 11 WNI itu tidak ada dari NTB,’’ ujarnya di Mataram, kemarin.

Dewi mengatakan 11 WNI yang terancam hukuman mati tersebut sekarang berada di Jeddah dan Riyadh. Mereka berasal dari sejumlah daerah, tetapi tidak ada yang berasal dari NTB.

Ia mengatakan, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terus mengupayakan agar 11 WNI tersebut lolos dari hukuman mati. Ke-11 WNI tersebut kasusnya beda-beda, ada yang kasus pembunuhan dan dugaan melakukan sihir atau guna-guna.

Dewi mengatakan, Pemda perlu bahu membahu dan bekerjasama dengan stakeholders terkait meminimalisir pengiriman TKI ilegal asal NTB. Pasalnya, sering dijumpai di luar negeri, ada saja warga NTB yang menjadi TKI ilegal dan bermasalah.

Ia mengharapkan,

 perlu ada pengawasan mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Sehingga kasus TKI ilegal dapat semakin diminimalisir.

Dikatakan peran kepala desa sangat penting mencegah pengiriman TKI secara ilegal. Kepala desa diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada warganya agar tak mudah terbujuk rayuan calo atau sponsor TKI.

‘’Keinginan mereka menjadi TKI resmi. Sementara sampai sana (luar negeri) mereka menggunakan visa ziarah. Visa ziarah itu hanya berlaku  tiga bulan, 90 hari. Apa arti 90 hari di luar negeri. Ini yang membuat mereka menjadi overstay,’’ kata Dewi.

Dengan menggunakan visa pelancong, mereka kemudian kabur dari majikan yang satu ke majikan lainnya. Menurut Dewi, pengetatan penerbitan paspor pelancong juga agak sulit. Karena setiap warga negara punya hak mendapatkan paspor.

Solusinya, jika ingin bekerja ke luar negeri maka harus lewat PPTKIS yang resmi. Masyarakat diharapkan mengecek apabila ada perusahaan yang memberangkatkan TKI ke luar negeri.

Jangan sampai masyarakat terbujuk rayuan calo. Ia menyebut kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di Arab Saudi memang cukup tinggi. Tetapi sampai sekarang, pemerintah masih melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. (nas)