Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Melambat

Mataram (Suara NTB) – Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram, terus bergulir di DPRD Kota Mataram. Pansus LKPJ yang diketuai Drs. HM. Noer Ibrahim melakukan rapat marathon dengan tim ahli dan juga eksekutif. Dalam rapat sesi pertama, yakni antara Pansus LKPJ dengan tim ahli dari kalangan akademisi, mengulik banyak hal dari LKPJ Walikota Mataram akhir tahun 2018.

Dr. H. Iwan Harsono yang merupakan salah seorang tim ahli pembahasan LKPJ, pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami pelambatan. ‘’Dari 8,11 persen pada tahun 2017, menjadi 6,42 persen pada tahun 2018,’’ sebutnya. Kondisi ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami kontraksi -5,46 (dengan tambang) atau 3,08 tanpa tambang.

Dipaparkan Iwan, lima tahun lalu ada 11 sektor yang menjadi basis perekonomian Kota Mataram, dan sekarang 17 sektor harus betul-betul dipush kembali. Pemkot Mataram diminta melakukan penguatan sektor pariwisata. Ada tiga rekomendari yang diungkap Iwan. Antara lain, peningkatan pelayanan publik yang harus dijawab oleh OPD lingkup Pemkot Mataram. Ke depan harus dibangun pemerintahan yang lebih bersih lagi. ‘’Tidak ada ego sektoral supaya betul-betul berdayaguna,’’ tegasnya.

Sebagai konsekuensi menurunnya pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka di Kota Mataram menjadi 5,35. Yang perlu diantisipasi oleh Pemkot Mataram adalah kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan. ‘’Kota Mataram itu menjadi hebat karena dua tahun terakhir jumlah orang miskin di Kota Mataram di bawah 2 digit, yakni 9 persen. Itu masuk jajaran Kota Bima. Selama ini hanya Kota Bima yang di bawah 10 persen,’’ ungkapnya.

Capaian-capaian prestasi seperti ini harus dipertahankan. ‘’Saya khawatir kondisi ini akan berdampak pada kemiskinan,’’ katanya. Oleh karena itu, Pemkot Mataram diingatkan bahwa dalam penyusunan anggaran harus berbasis pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pelambatan pertumbuhan ekonomi sebelumnya juga pernah terjadi di Kota Mataram waktu pindahnya bandara ke Lombok Tengah. ‘’Tapi penurunannya tidak seperti sekarang,’’ ucapnya.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Drs. HM. Zaini menganggap wajar pelambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada sektor pariwisata. ‘’Mungkin orang masih takut datang ke Mataram setelah gempa,’’ sebutnya. Oleh karena itu, politisi Demokrat ini mempertanyakan adakah potensi lain yang bisa digali oleh Pemkot Mataram. Menanggapi hal itu, Iwan member gambaran bahwa Kota Mataram masih berpeluang menggali potensi lainnya. (fit)