Soal Pemecatan ASN Mantan Napi Korupsi, Diputuskan Pekan Depan

Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) membahas tentang pemecatan ASN mantan napi korupsi. Berkaitan dengan pemecatan ASN mantan napi korupsi ini, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota akan kompak membuat keputusan.

‘’Senin kita rapat dengan kabupaten/kota. Biar sama langkah kita dengan kabupaten/kota,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph. D dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 24 April 2019 siang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah memberikan tenggat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota sampai 30 April. Apabila PPK tidak memecat ASN mantan napi korupsi, maka terancam diberhentikan sementara sebagai kepala daerah.

Baca juga:  Gaji P3K Ditanggung Pusat

Rosiady mengatakan, belum dipecatnya ASN mantan napi korupsi ini karena Pemda masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  Pasalnya, perkara ini sedang bergulir di MK, yakni langkah hukum yang ditempuh Lembaga Bantuan Hukum Korpri.

Namun, informasi yang diperoleh, MK akan segera memutuskan perkara tersebut pekan depan. ‘’Kita masih ada waktu sampai 30 April,’’ katanya.

Sebenarnya, kata Sekda, ada atau tidaknya putusan MK tersebut, surat edaran Men PANRB harus dipatuhi. Sehingga, untuk menyamakan langkah, Pemprov mengundang kabupaten/kota membahas masalah ini, Senin pekan depan.

Pemprov NTB memastikan menindaklanjuti perintah Men PANRB soal pemecetan PNS mantan koruptor sebelum 30 April mendatang. Karena kepala daerah, baik gubernur dan bupati/walikota terancam diberhentikan sementara apabila tidak menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Men PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) PNS mantan koruptor  yang ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah, paling lambat 30 April 2019.

Baca juga:  Rekrutmen 500 CPNS Dibuka, Ini Jadwal dan Rincian Formasinya

Jumlah ASN  mantan napi korupsi  di NTB sebanyak 73 orang. Khusus untuk Pemprov NTB sebanyak delapan orang. Angka tersebut kemungkinan bisa bertambah karena adanya ASN kabupaten/kota yang beralih ke provinsi.

Sebelumnya, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota mengambil kebijakan merumahkan 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi koruptor.  ASN mantan napi korupsi  tersebut mulai 1 Januari 2019 sudah tak diberikan lagi gaji dan hak-hak keuangan lainnya. (nas)