Merusak Infrastruktur, Organda Minta Truk Bertonase Besar Dibatasi

Kendaraan yang diparkir di jalur yang menjadi hak publik. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB meminta pemerintah daerah membatasi operasional kendaraan-kendaraan bertonase besar. Mengingat banyaknya kerusakan infrastruktur yang  diakibatkannya. Kepada para pengusaha, Organda juga meminta agar memperhatikan jalan-jalan yang layak dilalui kendaraan pengangkut barang berkapasitas di atas rata-rata yang digunakannya.

Ketua DPD Organda NTB Antonius Zaremba Mustafa Kamal menyorot perihal kerusakan jalan dan gorong-gorong akibat masuknya truk-truk besar yang menurutnya tak semestinya dilalui. “Kalau yang di dalam kota sebaiknya janganlah kendaraan truk besar yang tonasenya tinggi. Merusak badan jalanlah, akibat parkir atau melewati drainase sering jebol,” kata Anton kepada Suara NTB pekan kemarin.

Organda juga mengimbau kepada para pengusaha, baik pengusaha ekspedisi maupun pengusaha pemilik ruko agar tidak memasukkan kendaraan bertonase besar tersebut ke dalam kota. Menurutnya bukan itu saja angkutan yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang.

Baca juga:  Harga Tiket Pesawat Mahal, Damri Rencanakan Layani Angkutan Antar Provinsi

“Lihat Jalan energi Ampenan. Di sana truk-truk besar juga sering diparkir. Mohon pihak terkait menegur secara lisan dan tertulis kepada pengusaha ekpspedisi yang notabenenya menurunkan dan menaikkan barang di dalam kota,” imbaunya.

Anton mengatakan, ia seringkali melihat para pengusaha menurunkan muatannya di pinggir jalan dan mengakibatkan drainase menjadi jebol. Dampaknya tidak saja kerusakan drainase di titik yang rusak. Lebih dari itu, drainase yang telah dibuat dengan anggaran pemerintah menjadi tidak layak fungsi sebagaimana hajatan pemerintah. Kondisi itu dapat mengakibatkan penyumbatan, terganggunya aliran air, bahkan banjir.

Baca juga:  Gubernur Inspeksi Angkutan Lebaran

“Anggaran pemerintah juga sia-sia. Banyak yang dirugikan jadinya,” kata Anton. Belum lagi jalan-jalan dalam kawasan yang disorotnya. Para pengusaha yang memiliki gudang di dalam kawasan menurutnya tak memperhatikan kepentingan banyak orang. Kendaraan-kendaraan bertonase tinggi ini bebas saja dimasukkan dan mengakibatkan kerusakan jalan. Setidaknya dampak yang diakibatkan jalan bergelombang. Karena itu, selain mengimbau kepada pengusaha, pemerintah daerah yang di dorong Organda untuk menyikapinya.

Selain truk-truk berkapasitas besar yang disorotnya, ketidaktertiban masyarakat memanfaatkan jalan dan trotoar di beberapa ruas di Kota Mataram juga disorotnya. Ia melihat, kendaraan-kendaraan diparkir sembarangan di pinggir jalan. Padahal, trotoar adalah hak umum yang tidak boleh dicaplok. (bul)