Wagub NTB : Hukum Harus Ditegakkan Bagi Pelaku TPPO

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta penegakan hukum kasus pengiriman TKI ilegal atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ‘’tajam’’. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau calo TKI ilegal yang berkeliaran di NTB.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, permasalahan pengiriman TKI ilegal menjadi atensi Pemprov NTB. Sehingga ke depan, Pemprov menginginkan TKI yang berangkat keluar negeri difilter mulai dari tingkat dusun dan desa.

Revitalisasi Posyandu menjadi sangat penting. Karena selain sebagai tempat mengetahui tingkat kesehatan warga, Posyandu juga dapat digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai TKI ilegal.

‘’Karena keluarnya dari dusun. Masyarakat harus tahu. Karena tidak beruntungnya kita kalau asal-asal mengirim TKI keluar tanpa skill apalagi ilegal,’’ kata Wagub dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Baca juga:  Permohonan Paspor TKI Terindikasi Nonprosedural akan Ditolak

Ia mengatakan, masyarakat mulai dari tingkat dusun harus diedukasi. Jika ingin bekerja ke luar negeri menjadi TKI, jangan sampai ilegal.

‘’Kalau berani ilegal, harus siap masuk penjara. Harus siap berhadapan dengan hukum. Itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu,’’ imbuhnya.

Masyarakat yang menjadi TKI ilegal, kata Wagub karena terbujuk rayuan calo. Sehingga ke depan, para calo TKI yang berkeliaran di NTB harus diberantas. ‘’Ndak boleh ada calo-calo berkeliaran di dusun-dusun,’’ tegasnya.

Wagub mengatakan, para Kadus, Kades dan tokoh masyarakat harus melindungi warganya jangan sampai menjadi TKI ilegal. Aparat desa dan tokoh masyarakat harus peduli dan melek. Masyarakat harus diproteksi agar jangan mudah terbujuk rayuan para calo TKI.

Baca juga:  Polda NTB Selidiki Proses Penempatan TKI Dompu Meninggal

‘’Kalau hukum semakin tegas dan ‘’tajam’’. Kemudian edukasinya terus menerus, masyarakat akan semakin sadar. Bahwa menjadi TKI ilegal bukan solusi yang baik,’’ katanya.

Mengenai pelaksanaan Perda tentang TPPO dan Perda Perlindungan TKI yang belum maksimal dijalankan. Wagub menekankan agar Perda jangan hanya diketok saja. Tetapi harus terimplementasi dengan baik.

‘’Ini butuh waktu, proses. Yang penting kita berani mengaku kurang-kurangnya, biar tahu persoalannya. Jangan tabu untuk membuka kekurangan kita. Karena dari situlah kita bisa mengambil langlah-langkah untuk perbaikan ke depan,’’ ujarnya. (nas)