Tender di Pemprov NTB Masih Lambat

Sadimin (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT mengakui aktivitas tender masih lambat. Memasuki pertengahan April, jumlah paket proyek yang sudah  selesai lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov NTB baru tiga paket senilai Rp2,912 miliar atau 2,56 persen.

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB hingga 14 April 2019, sebanyak 73 paket proyek senilai Rp168,141 miliar atau 62,39 persen belum diajukan lelang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sedangkan 23 paket proyek senilai Rp109,343 miliar dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Kemudian 18 paket proyek senilai Rp10,484 miliar sedang dalam proses lelang.

Sadimin menjelaskan, lambatnya  tender akibat adanya aturan yang baru keluar dari pusat. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dokumen lelang oleh OPD.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018, paket proyek yang disebut kecil nilainya sampai Rp2,5 miliar. Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang diterbitkan 24 Maret lalu. Paket pekerjaan konstruksi yang masuk kategori kecil, nilainya sampai Rp10 miliar.

‘’Itu yang perlu kita buatkan semacam surat edaran Sekda,’’ kata Sadimin ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan asosiasi seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Inkindo, Gapeksindo dan lainnya. Pertemuan tersebut untuk menyepakati aturan yang akan diikuti.

Baca juga:  Rekanan Pasar ACC Terancam Diputus Kontrak

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, tiga paket proyek yang sudah selesai lelang senilai Rp2,912 miliar atau baru 2,56 persen dari total paket proyek yang dilelang tahun ini. Yakni, satu paket milik Dinas Sosial senilai Rp371 juta, satu paket milik Bappenda senilai Rp1,850 miliar dan satu paket milik Bappeda senilai Rp691 juta.

Jumlah proyek yang dilelang lewat ULP tahun ini sebanyak 117 paket senilai Rp288,808 miliar. Sebanyak 73 paket proyek senilai Rp168 miliar lebih yang belum diajukan tender tersebar

di sejumlah OPD.

Beberapa paket proyek yang belum diajukan antara lain 8 paket di Sekretriat DPRD NTB senilai Rp5,571 miliar, satu paket di Dinas Dikbud senilai Rp200 juta, 5 paket di Dikes senilai Rp14,894 miliar. Kemudian, satu paket di Disos senilai Rp236 juta, satu paket di Dinas Perhubungan senilai Rp865 juta.

Selanjutnya, 27 paket di Dinas PUPR senilai Rp92,951 miliar, 6 paket di Dinas Perdagangan senilai Rp4,220 miliar, 2 paket di Distanbun senilai Rp20,444 miliar. Kemudian 2 paket di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2,083 miliar, satu paket di Dinas LHK senilai Rp1,314 miliar.

5 paket di Dinas ESDM senilai Rp2,709 miliar, 2 paket di Bappenda senilai Rp1,626 miliar, 2 paket di Bappeda senilai Rp304 juta, satu paket di Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1 miliar.

Baca juga:  Lima Program Strategis NTB Ditetapkan Jadi Program Nasional

Selanjutnya, satu paket di RSJ Mutiara Sukma senilai Rp8,642 miliar, satu paket di Satpol PP senilai Rp465 juta, 2 paket di Dispora senilai Rp1,022 miliar, satu paket di DPMPD Dukcapil senilai Rp2,720 miliar dan  4 paket di BPSDM senilai Rp6,875 miliar.

Sadimin mengklaim  hampir 40 persen paket proyek sudah masuk tender ke ULP. Sesuai instruksi Gubernur, seharusnya OPD memasukkan dokumen lelang proyek  yang sudah selesai perencanaannya pada Maret lalu.

‘’Cuma, sekarang ini mau lelang harus kaji dokumen dulu, disesuaikan dengan peraturan yang baru. Proses lelang agak lambat karena mengikuti aturan yang baru,’’ terangnya.

Sadimin menambahkan, pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka mempercepat proses lelang. Ia mengatakan keterlambatan ini akibat adanya aturan yang baru keluar.

‘’Karena PPK banyak yang belum paham dengan aturan baru ini. Kalau diajukan dibahas dulu dengan Pokja melalui aplikasi online disesuaikan dengan aturan-aturan yang baru,’’ tandasnya.

Setelah PPK memahami aturan yang baru, kemudian PPK mengajukan dokumen lelang ke ULP. Ia mengatakan untuk pekerjaan konstruksi, paling lambat pada bulan Juli diajukan dokumen lelangnya ke ULP. (nas)