Penerapan Perda Belum Berjalan Maksimal

Ilustrasi Perda (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Setiap tahun, Pemprov NTB bersama dengan Dewan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun, Perda yang dibentuk dengan biaya yang tak sedikit, penerapanya di lapangan justru tak maksimal.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengatakan, Pemprov terus berupaya agar Perda-Perda yang sudah ditetapkan menjadi produk hukum daerah berjalan maksimal. Diakuinya, eksekusi terhadap Perda-Perda yang telah dibuat masih belum maksimal.

‘’Tetap dilakukan. Cuma belum maksimal memang. Tetapi seiring berjalannya waktu tetap dieksekusi Perda-Perda itu. Karena Perda yang diterbitkan merupakan kebutuhan daerah. Bukan asal buat Perda,’’ katanya.

Ruslan mengatakan Perda yang dibuat oleh Pemda karena memang kebutuhan daerah. Ia menjelaskan Perda yang belum ada Pergub-nya bukan berarti tidak bisa dilaksanakan.

Ia mengatakan Perda dibuat karena perintah UU atau aturan yang lebih tinggi. Namun, ada juga Perda yang butuh Pergub dalam pelaksanaannya di lapangan.

‘’Bukan berarti tidak ada Pergub, tidak bisa jalan. Tapi kalau memang diperintahkan lebih lanjut dalam Pergub, itu yang kita minta kepada OPD segera menyusun Pergub,’’ jelasnya.

Ruslan mengatakan, pihaknya sudah menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Pergub untuk Perda-Perda yang belum berjalan maksimal. Ruslan mengakui sejumlah Perda yang telah diterbitkan Pemprov NTB belum berjalan maksimal, seperti Perda tentang Kawasan Bebas Rokok.

‘’Berapa yang maksimal dan belum jalan? Belum bisa saya sebut. Salah satu memang Perda Kawasan Bebas Rokok belum maksimal berjalan,’’ katanya.

Sejumlah Perda yang telah dibuat Pemprov NTB pada 2018 lalu, antara lain Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Baca juga:  Dana Kelurahan Terancam Dicabut

Kemudian Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kemudian pada tahun 2017, Pemprov telah menerbitkan Perda No.10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan, Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Ruslan menagatakan, dalam pembuatan satu Perda memang butuh anggaran yang tidak sedikit. Ia tak menyebutkan angka pasti biaya yang dibutuhkan untuk membentuk satu Perda.

Tetapi Ruslan mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 juta untuk satu Perda. ‘’Ndak sampai Rp300 juta. Yang jelas biaya untuk tim, konsultasi ke kementerian. Kurang lebih Rp100 juta per Perda,’’ sebutnya.

Ruslan menjelaskan, prinsipnya pembuatan Perda dilakukan apabila merupakan perintah UU dan kebutuhan daerah.

Terkait dengan pembentukan Perda kabupaten/kota, Ruslan mengatakan Pemprov akan selektif. Ia menyebut ada salah satu kabupaten yang mengusulkan 10 Perda ke provinsi. Setelah dilakukan evaluasi, hanya tiga yang diterima.

‘’Tiga mungkin usulan itu yang kami terima. Karena tak perlu ada Perdanya. Dan ada juga yang diatur Perda sebelumnya,’’ jelasnya.

Ruslan menambahkan, pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap Perda kabupaten/kota yang ada di NTB. Dalam beberapa hari terakhir, pihaknya memanggil kabupaten/kota mengevaluasi Perdanya.

Baca juga:  Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol

‘’Apalagi sekarang dengan terbitnya Peraturan Menteri yang terbaru, itu setelah Perda diterbitkan, kabupaten/kota diwajibkan mengirim ke provinsi. Kita punya waktu 15 hari melihat Perda tersebut walaupun sudah diundangkan. Kita lakukan fasilitasi,’’ tandasnya.

Terpisah, Pemerhati Pemerintahan NTB, Ayatullah Hadi mengatakan, keberadaan Perda seyogyanya bertujuan menyelesaikan suatu masalah di masyarakat. Sehingga ia sangat menyayangkan banyaknya Perda yang tidak berjalan maksimal.

‘’Tetapi di teori implementasi, ada masalah barangkali di SDM birokrasi yang sangat menentukan implementasi sebuah kebijakan. Ada soal komunikasi dan disposisi,’’ katanya.

Ia melihat adanya Perda yang tak berjalan maksimal karena masalah SDM. Sehingga terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengimplementasikannya.

‘’Kan sia-sia kalau misalnya sudah membuang anggaran cukup besar, tapi tidak memiliki ‘’gigi’’ Perda itu untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Hadi menduga bisa jadi Perda yang dibuat hanya mengejar target dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Masalah Perda itu dilaksanakan kurang mendapat perhatian dari Pemda.

‘’Bisa jadi masalahnya DPRD atau pemerintah hanya mengejar terget dari Prolegda. Tapi sesungguhnya tak punya ‘’gigi’’ untuk diimplementasikan,’’ ujarnya.

Jika itu yang terjadi, kata Hadi maka kasihan uang rakyat yang sudah banyak dikeluarkan membuat Perda. Tetapi manfaatnya tak dirasakan oleh masyarakat.

‘’Jangan hanya mengejar kuantitas, seolah-olah dewan berhasil mengejar target. Tapi setelah disahkan, Perda tak memiliki daya dobrak melindungi masyarakat atau publik,’’ tandas akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Kepada Pemprov dan Pemda kabupaten/kota, ia menyarankan agar segera membuat Pergub, Perbup dan Perwal jika Perdanya sudah ada. Karena itu merupakan instrumen teknis menjalankan Perda. (nas)