Bebaskan Lahan, ITDC Diminta Bayar Sesuai NJOP

Arif (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lahan untuk pembangunan sirkuit Moto Grand Prix (MotoGP) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) belum clear. Masih ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang belum menerima pembayaran. Pihak Kejati NTB menyarankan, agar dibayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Saran tersebut sebagai legal opinion atau pendapat hukum yang diberikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kepada Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) agar pembebasan lahan sesuai dengan aturan.

Menurut Kajati NTB, Arif, SH,MM, sudah ada penandatanganan kerjasama antara pihaknya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ITDC sebelumnya. Sehingga ketika ada persoalan terkait pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pihak ITDC meminta pendampingan.  Termasuk persoalan pembebasan lahan untuk sirkuit MotoGP sepanjang 4,3 Km di atas lahan 10,5 hektar.

Saran dia, lahan harus diselesaikan, namun harus dihindari persoalan hukum. ‘’Kalau pun harus dibayar ya dibayar. Tapi kalau memang sesuai NJPO, ya gunakan pedoman NJOP itu,’’ kata Kajati di kantornya Kamis (4/4).

Baca juga:  Soal Masalah Lahan di KEK Mandalika, Pemprov NTB Serukan Jangan Mudah Terprovokasi

Setelah terikat MoU dengan ITDC, Kajati sudah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu memperlancar pembangunan sirkuit Mandalika, termasuk KEK secara umum.   Ini demi memenuhi kesepakatan dengan Dorna selaku promotor penyelenggaraan MotoGP.

Namun sebelum  pendampingan hukum, pihaknya perlu mengetahui detail persoalan agar tidak jadi asumsi. ITDC disarankan menyampaikan presentasi ke pihaknya jika persoalannya semakin rumit.  Karena berkaitan dengan lahan enclave atau  kepemilikan pihak ketiga di dalam kawasan, maka harus diurai satu per satu. Siapa yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan didukung dengan bukti bukti.

‘’Kami masih tunggu presentasi dari ITDC. Tapi seperti itu saran kami, jika harus diselesaikan, agar  sesuai NJOP. Nah, nilai NJOP ini berapa besarannya? Ini yang perlu dibahas, agar tidak jadi masalah dikemudian hari,’’ jelas Kajati.

Diketahui saat ini lahan sekitar arena sirkuit MotoGP sedang dalam proses penghitungan nilai lahan oleh tim appraisal. Dari penghitungan dan pengukuran itu, menjadi dasar pembayaran sesuai NJPO.

Baca juga:  Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit

Menguatkan penjelasan Kajati, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Odermaks Sombu, SH., MH menambahkan, legal opinion sudah disiapkan untuk memberi gambaran solusi kepada pihak ITDC yang sedang melakukan upaya clear and clean lahan sirkuit Mandalika.

“Konsep LO sudah siap atas permintaan ITDC, tinggal kami sampaikan,” ujarnya.  Soal apa materi LO, tidak bisa dijelaskannya, karena akan disampaikan ke ITDC. “Sifatnya hanya kita sampaikan ke ITDC sebagai pihak yang meminta,” jelasnya, didampingi JPN Iksan Asri, SH.

Pihaknya sangat mendukung penuh upaya percepatan lahan sirkuit yang rencana akan digunakan pembalap dunia kelas 990 CC pada tahun 2021 mendatang. Dengan upaya pendampingan hukum dan LO itu, persoalan lapangan cepat teratasi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Satu sisi paling penting menurutnya, tidak ada  aturan yang dilanggar.  (ars)