KPK Awasi Penerimaan PAD di NTB

Kunto Ariawan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di NTB. KPK melihat potensi penerimaan pendapatan daerah di NTB cukup besar. Apalagi NTB merupakan daerah pariwisata.

‘’Di NTB ini potensi pajak terkait dengan pariwisata, hotel dan restoran cukup besar. Seharusnya pajak-pajak yang diterima juga lumayan besar. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,’’ kata Kepala Satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah V, Kunto Ariawan dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis, 21 Maret 2019.

Ariawan mengatakan, KPK Unit Koordinasi Wilayah V meliputi tiga provinsi. Yakni NTB, Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan KPK melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk delapan bidang.

Baca juga:  Catat, Pemkot Mataram Janjikan PAD Rp415 Miliar di 2020

Yaitu, perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dana desa, manajemen ASN, peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)  dan optimalisasi penerimaan PAD. Ia mengungkapkan, capaian rencana aksi Korsupgah mengenai pajak daerah di NTB rata-rata masih  perlu ditingkatkan.

Apakah masih banyak potensi penerimaan daerah yang bocor? Ariawan mengatakan, pihaknya belum sampai melihat ke arah sana. Namun ia mengingatkan jangan sampai potensi penerimaan yang ada tidak disetorkan ke pemerintah daerah.

‘’Jangan sampai masyarakat yang sudah makan, ada pajak 10 persen. Jangan sampai pajak 10 persen itu tidak disetorkan ke pemerintah daerah,’’ ujarnya mengingatkan.

Untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu diterapkan sistem monitoring transaksi secara online bekerjasama dengan bank milik daerah. Sehingga Pemda akan bisa memonitor pajak yang disetorkan restoran A, B,C dan seterusnya. ‘’Jadi, potensi penerimaan berapa. Biar lebih transparan saja,’’ katanya.

Baca juga:  KPK Temukan 7.848 Aset Bermasalah di NTB

Dalam kegiatan Korsupgah yang diadakan di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur itu, KPK mengundang sejumlah pihak terkait. Seperti BPN, PLN, Kanwil Ditjen Pajak Bali Nusra, Bank NTB Syariah dan lainnya. Ia melihat optimalisasi penerimaan pajak daerah di NTB masih kurang koordinasi antara instansi/lembaga terkait.

‘’Itu tugas kami menjembati mereka sama-sama meningkatkan pendapatan di daerah supaya lebih baik lagi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang potensinya sudah banyak, kita coba tingkatkan lagi supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,’’ pungkas Ariawan. (nas)