Pemprov Usulkan 234 Formasi P3K

Kepala BKD NTB, H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan mengusulkan sebanyak 234 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Usulan tersebut berdasarkan jumlah eks honorer K2 yang memenuhi passing grade pada seleksi P3K yang dilakukan 23 – 24 Februari lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, usulan formasi P3K itu akan disampaikan bersama Pemda kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB saja, Pemprov akan mengusulkan sebanyak 234 formasi P3K.

Sedangkan untuk Pemda kabupaten/kota masih belum diketahui. Rencananya, BKD NTB akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama BKDPSDM kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Dikbud, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan lainnya.

‘’Rabu kita rapat karena sesuai dengan surat Kemen PANRB itu. Dari lulus passing grade saja 234 orang formasi yang akan kita usulkan. Itu yang kita minta dulu seluruhnya,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Senin, 4 Maret 2019 sore.

Dijelaskan, OPD terkait sedang melakukan pemetaan formasi yang akan diajukan ke Kemen PANRB. Misalnya, Dinas Dikbud dan Dinas Pertanian memetakan formasi yang akan diajukan untuk tenaga guru dan penyuluh pertanian.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

Fathurrahman menjelaskan pentingnya dilakukan pemetaan mengenai formasi yang akan diusulkan. Dari 234 formasi yang diusulkan, sedang dipetakan jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk masing-masing lokasi penempatan guru SMA/SMK maupun penyuluh pertanian yang lulus passing grade.

‘’Kita berharap semuanya bisa terakomodir. Tetapi tentu Dikbud juga punya pemetaan terhadap guru yang akan bertugas di sana sesuai mata pelajarannya,’’ harapnya.

Data BKD NTB  sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade.

Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru.

Diketahui,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) meminta Pemda harus menyampaikan usulan ulang formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan. Hal tersebut sesuai surat pemberitahuan dari Kemen PANRB dengan No. B/281/S.SM.01.00/2019.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

Dalam surat  tersebut, Kemen PANRB meminta Pemda harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. Kemen PANRB belum mengumumkan hasil seleksi P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian di lingkungan Pemda, pengumuman hasil seleksi P3K belum dapat dilakukan dengan pertimbangan. Masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kemen PANRB telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing Pemda menyerahkan usulan. (nas)