Deteksi Dini Gizi Buruk, Pemprov Revitalisasi Posyandu

Suasana Rapim yang dipimpin Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Salah satu persoalan yang dibahas terkait dengan revitalisasi Posyandu. Rapim juga dihadiri Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melakukan revitalisasi Posyandu yang ada di dusun-dusun seluruh NTB. Dengan melakukan revitalisasi Posyandu, diharapkan berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi secara dini dan penanganan dapat segera dilakukan dari hulunya.

‘’Revitalisasi Posyandu itu idenya bagaimana menghidupkan semua Posyandu yang ada di dusun-dusun sesuai fungsi. Jangan kayak kondisi sekarang, ada yang berjalan, ada yang hidup segan mati tak mau,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi usai rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 4 Maret 2019 sore.

Revitalisasi Posyandu menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Rapim yang dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M. Sc, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Wagub mengatakan, Posyandu yang ada jangan sekadar nama saja dan tidak berjalan. Sehingga idenya ke depan, Posyandu harus dihidupkan atau direvitalisasi. Dengan cara menyiapkan atau melengkapi fasilitasnya.

Setiap desa berkewajiban mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk revitalisasi Posyandu. Menurut Wagub, seluruh Kepala Desa (Kades) sudah mengonfirmasi bahwa mereka mengalokasikan dana revitalisasi Posyandu dalam APBDes-nya. Begitu juga Bupati/Walikota juga sudah setuju untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing untuk revitalisasi Posyandu tersebut.

Selain itu, Pemprov juga akan mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi Posyandu dalam APBD Perubahan 2019 mendatang. Anggaran yang dialokasikan Pemprov akan dipergunakan untuk pelatihan kader dan sosialisasi.

‘’Untuk fasilitas Posyandu dilengkapi dan honor kader minimal Rp150 ribu. Kemudian makanan tambahan, ada juga sosialisasi-sosialisasi. Yang mana sosialisasi itu tergantung dari masalah yang ada di dusun tersebut,’’ jelas Wagub.

Jika pada suatu dusun masalahnya adalah gizi buruk. Maka sosialisasinya akan intens tentang makanan bergizi, pola hidup sehat dan lainnya. Apabila masalah di suatu dusun terkait dengan banyaknya buruh migran ilegal. Maka sosialisasinya berkaitan dengan buruh migran legal.

Artinya, sosialisasi yang dilakukan dengan melakukan revitalisasi Posyandu sesuai dengan permasalahan domestik suatu daerah, desa atau dusun.

‘’APBDes sudah oke, nanti kami dari Pemprov akan bicara tentang pelatihan kader, sosialisasi. Kabupaten/kota juga demikian. Kita sama-sama, Pemprov, kabupaten/kota dan Pemerintah Desa,’’ imbuhnya.

Sehingga ke depan, jika ada kasus gizi buruk, kepala daerah lebih awal mendapatkan informasi. Wagub mencontohkan seperti di Lombok Timur, Bupati setempat sudah meminta supaya aparat desa bergerak. Jangan sampai ada kasus gizi buruk diketahui dari media massa. Seharusnya, kepala dusun atau kepala desa yang mengetahuinya sejak awal.

‘’Itu yang diinginkan ke depan. Jadi yang menjadi garda terdepan, tahu betul kondisi dusunnya adalah Kadus/Kades. Jangan sampai ada kasus  gizi buruk, Kades baru tahu setelah informasi menyebar,’’ katanya.

Melalui revitalisasi Posyandu, lanjut Wagub, masalah kesehatan masyarakat diproteksi dari hulu permasalahannya, yakni dusun/desa. Bahkan update data masalah kesehatan akan ter-update tiap bulan. ‘’Karena Posyandunya hidup,’’ ujarnya.

Wagub menambahkan revitalisasi Posyandu saat ini sedang berjalan. Baik mengenai sosialisasi dan lainnya. ‘’Kan harus dimulai dari penganggaran APBDes. Ini yang lagi dikawal,’’ tandasnya.

Selain membahas masalah revitalisasi Posyandu, Rapim tersebut juga membahas update penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pascagempa. Kemudian update mengenai program Zero Waste, industrialisasi, NTB Satu Data dan juga persiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021.

Terkait dengan angka kasus gizi buruk, Data Dinas Kesehatan NTB pada tahun 2018 lalu menunjukkan adanya peningkatan  dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt yang dikonfirmasi awal Januari lalu menyebutkan tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus.

Penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meninggitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi,  Paru , Cerebral Palsy, Bronthitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya.

Dikes berharap ada kesadaran masyarakat untuk menekan angka kasus gizi buruk di NTB. Masyarakat diminta memiliki kesadaran datang ke Posyandu, terutama bagi ibu yang sedang hamil. Dengan ke Posyandu maka akan terdeteksi dari awal apakah gizinya cukup, vitamin cukup, janin yang tumbuh akan normal.

Untuk itu sedang digalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Termasuk juga petugas puskesmas mendata keluarga di lapangan terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat.

Sebanyak 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus.

Strategi yang dilakukan menekan kasus gizi buruk di NTB adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Menjadi awal kehamilan agar tercukupi gizi mikro maupun gizi makro. (nas)